Ekonom Imbau Sri Mulyani Revisi THR untuk PNS

BUKAMATA - Para Ekonom dalam diskusi Narasi Institute Zoominari Kebijakan Publik berpendapat agar pemerintah mengkoreksi kebijakan THR terhadap para ASN, demi pemulihan ekonomi di era resesi akibat pandemi Covid-19.

Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi dari IPB meminta pemerintah fokus kepada pemulihan sisi permintaan (demand side) daripada sisi suplai side. THR dapat memperbaiki daya beli masyarakat.

“Pemulihan ekonomi di demand side sangat tepat dan THR terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan publik dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," Ujar Didin Damanhuri.

Senada dengan itu, Aviliani Ekonom Senior meminta Dana PEN diarahkan kepada demand side agar daya beli masyarakat bisa meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga dengan Fuad Bawazier Mantan Menteri Keuangan 1998 dengan tegas meminta Presiden Jokowi mengkoreksi keputusan Sri Mulyani.

“Secara teori makro, pemulihan ekonomi harus mendorong daya beli masyarakat. THR ini mendorong daya beli masyarakat. Kenapa Pemerintah tidak memberi contoh baik untuk pihak swasta. Seharusnya pemerintah tidak salah kelola dan salah pandangan terkait THR ini,” Ujar Fuad Bawazier.

Sementara itu, Said Iqbal Presiden KSPI mempertanyakan rasa keadilan ekonomi dalam penyaluran stimulus ekonomi. Kenapa Buruh sedikit sekali dapat perhatian terutama terhadap THR mereka.

"THR buruh banyak yang belum terpenuhi secara benar. Banyak THR yang dicicil oleh pemberi kerja. Ada perusahan-perusahaan yang selama ini mencicilkan THR. Stimulus fiskal juga harus berpihak kepada buruh. Ujar Said Iqbal.

Abdul Malik, Pengamat Sosial dan Pendidikan heran dengan kebijakan kontraproduktif terkait hari raya, mudik dilarang dan THR dipotong.

"Sebenarnya tidak ada waktu yang paling tepat dalam menyalurkan stimulus ekonomi selain saat menjelang lebaran ini dimana stimulus THR dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang paling besar," ujar Abdul Malik.

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi dari ekonom saat ini karena dengan begitu semua pihak akan bahagia, pemerintah bahagia, ASN bahagia dan publik bahagia karena pertumbuhan ekonomi akan pulih lebih cepat.

Fadhil Hasan meminta selain itu, transparansi keuangan negara harus disampaikan dengan baik. Dengan BI diizinkan masuk ke pasar SBN,sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana untuk membayarkan THRnya para ASN tersebut. Bila ada alasan lain harusnya pemerintah terbuka kepada publik.