Korsel Ingin Tuntut Jepang di Pengadilan Dunia atas Rencana Buang Air Fukushima ke Laut

BUKAMATA - Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berencana menuntut Jepang di pengadilan internasional atas rencana negara itu melepaskan air limbah pembangkit nuklir Fukushima.

Jepang mengumumkan rencana tersebut pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa mereka akan melepaskan lebih dari 1 juta ton air yang terkontaminasi ke laut. Itu akan dimulai dalam waktu sekitar dua tahun setelah mereka melakukan proses penyaringan untuk menghilangkan isotop berbahaya.

Korea Selatan memprotes keras keputusan tersebut, dan telah memanggil Koichi Aiboshi, duta besar Tokyo di Seoul, serta mengadakan pertemuan darurat antar-lembaga untuk menyusun tanggapannya.

Pada pertemuan terpisah pada hari Rabu, Presiden Moon menyuarakan untuk menyeret Jepang ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

"Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa ada banyak kekhawatiran di sini tentang keputusan sebagai negara yang secara geologis paling dekat dan berbagi laut dengan Jepang," kata Moon, meminta Aiboshi untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut ke Tokyo.

Serangkaian protes juga telah dilakukan oleh politisi, pejabat lokal, nelayan dan aktivis lingkungan di depan kedutaan Jepang di Seoul dan konsulat di kota pelabuhan Busan dan di pulau Jeju.

Sebuah koalisi dari 25 organisasi perikanan melakukan unjuk rasa dan menyampaikan protes tertulis kepada kedutaan, mendesak Tokyo untuk mencabut keputusan tersebut dan menyarankan agar pemerintah Korsel melarang impor perikanan Jepang.

"Industri kami sedang mengalami kerusakan yang memusnahkan, hanya dengan kekhawatiran orang-orang tentang kemungkinan kontaminasi radioaktif pada produk laut," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Oposisi kecil progresif Partai Keadilan dan sekitar 30 kelompok anti-nuklir dan lingkungan menyebut langkah Jepang "terorisme nuklir." Mereka juga telah mengirim daftar tanda tangan lebih dari 64.000 orang yang menentang langkah tersebut ke kedutaan Jepang.