Atasi Friksi Partai, Wasekjen Gelora: Sibukkan Anggota dengan Perbincangan Bermutu

JAKARTA, BUKAMATA - Berangkat dari kegelisahan atas terjadinya friksi dalam partai politik, Party Watch (Parwa) Institute menggelar Bioskop Politik (Biotik) bertajuk “Dinamika Friksi Parpol, Siapa yang Beruntung?” Kamis, 8 April 2021.

Acara yang dipandu Direktur Research Parwa Institute, Agnia Addini, menghadirkan sejumlah petinggi partai politik. Ada Wasekjen DPN Partai Gelora Taslim Tamang, Wasekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Rifqi Karsayuda, Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, Ketua DPP PPP, Rendhika Harsono, serta Direktur Eksekutif Parwa Institute, M. Jusrianto selaku penanggap.

Pada kesempatan itu, Wasekjen DPN Gelora Indonesia, Taslim Tamang mengungkapkan, sentuhan friksi Parpol itu biasa dan bukan aib. Menurutnya, sangat wajar ketika terjadi gesekan-gesekan dalam Parpol. Dia bilang, ada dua poin yang penting, yaitu skala dan latar dinamika.

“Saya akan masuk pada apa yang melatarbelakangi? Bisa jadi friksi menjadi jalan keluar sebuah masalah yang menumpuk sejak lama seperti bara dalam sekam yang memuncak. Partai Gelora lahir bukan karena dendam konflik, tapi atas kegelisahan kekosongan narasi bangsa yang tidak terakomodasi partai kala itu. Kita belajar dari Soekarno, yang punya pikiran/ide besar sehingga membuat Partai,” tegasnya.

Taslim menambahkan, salah satu cara menghindari friksi dalam tubuh partai politik, adalah sibukan anggota dan kader partai pada perbincangan hari-hari yang bermutu.

Sementara itu, Wasekjen DPP Demokrat, Jansen Sitindaon mengungkapkan, perpecahan Parpol sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di antaranya, Partai Serikat Islam maupun Partai Komunis Indonesia, dan kemudian 1955 dengan lahirnya partai NU dari Partai Masyumi.

Namun hari ini, sambung Jansen, sudah terdapat Mahkamah Partai yang dinilai bisa menjadi solusi perselisihan Parpol.

Dalam diskusi yang digelar via Zoom Meeting itu, Jansen mengungkap, konflik tidak bisa lepas dari Parpol. Tetapi UU Parpol No.2 Tahun 2011 menyatakan, Parpol harus membuat organ baru yang namanya Mahkamah Partai. Jenis-jenis konflik apa saja yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Partai untuk memeriksanya. Mahkamah Partai sambung dia, menjadi syarat mutlak yang memiliki wewenang khusus untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan yang ada dalam Parpol.

Pendapat lainnya datang dari anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Rifqi Karsayuda. Dia menilai, friksi menjadi ujian setiap Parpol untuk menuju pendewasaan kelembagaan partai. Konflik, lanjutnya, ada yang diciptakan dan ada yang bersifat alamiah, begitu pun yang terjadi di PDI.

“Kami tahu betul dalam partai kami, banyak faksi, namun kita berusaha agar di internal bising-bising diminimalisir. Pada dasarnya ada konflik alamiah dan ada konflik yang diciptakan. Konflik justru mendewasakan partai politik karena dengan konflik Parpol akan mendapatkan arus,” bebernya.

Ketua DPP PPP, Rendhika Harsono lain lagi. Menurutnya, salah satu yang terdampak friksi Parpol termasuk di PPP adalah para jagoan-jagoan yang ada di daerah. Apalagi, secara psikologis terganggu dengan adanya ancaman-ancaman.

"Begitu pun dengan kader partai yang akan maju di Pilkada, kemanakah rekomendasi akan dikeluarkan. Banyak dampak-dampak negatif yang ditimbulkan,” ungkap Rendhika.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari mengatakan, friksi adalah hal yang lazim dalam kehidupan termasuk di Parpol dan perbedaan pendapat menjadi wajar dalam demokrasi. Friksi, katanya, menjadi hal menarik bagi masyarakat, bisa jadi dinikmati masyarakat misalnya di Demokrat.

“Kita bisa menilai hasil Pemilu atau survei terkini terkait dengan siapa yang beruntung (dari lahirnya Gelora dari PKS-red), dan yang menentukan juga latar partai. Di PKS tidak ada figur sentral, dan semua kader memiliki rasa kepemilikan atau saham ke partai. Generasi saya yang masih muda-muda melihat itu hal yang membawa pematangan Parpol,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Parwa Institute, M. Jusrianto menegaskan, friksi di internal Parpol dan antar lintas partai jangan sampai merugikan masyarakat dan negara. Namun, harus lebih mematangkan dan memajukan sistem demokrasi Indonesia.

Pasalnya kata Jusrianto, perselisihan yang dipertontonkan Parpol di Indonesia tidak mendewasakan bagi rakyat.

“Parpol semestinya lebih fokus pada perdebatan berkualitas yang memiliki nilai pendidikan kepada publik. Jangan sampai friksi yang terjadi di Parpol mencederai prinsip dan nilai demokrasi. Parpol dan para elitnya bisa membangun Parpol dan demokrasi menjadi lebih baik lagi dengan adanya dinamika yang terjadi,” pungkasnya.