Muh. Taufik
Muh. Taufik

Selasa, 30 Maret 2021 20:34

Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur (Kiri) mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan TKPKD Lutra, Selasa (30/3/2021), di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur (Kiri) mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan TKPKD Lutra, Selasa (30/3/2021), di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Pimpin Rakor TKPKD, Ini Strategi Pengentasan Kemiskinan Wabup Suaib Mansur

Suaib membeberkan beberapa langkah strategis mengatasi persoalan kemiskinan.

LUWU UTARA, BUKAMATA - Salah satu tugas seorang Wakil Bupati adalah memperkuat simpul-simpul penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengoordinasikan seluruh program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Nah, sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur, tentu punya strategi bagaimana mengatasi persoalan kemiskinan yang juga sudah menjadi persoalan nasional ini.

Pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan TKPKD Lutra, Selasa (30/3/2021), di Ruang Rapat Wakil Bupati. Suaib membeberkan beberapa langkah strategis mengatasi persoalan kemiskinan. Menurutnya dia, selain program nasional, seperti PKH dan BLT, ada begitu banyak strategi pengentasan kemiskinan.

“Strategi menurunkan kemiskinan sudah cukup baik, seperti bantuan PKH dan BLT. Namun, itu belum cukup. Kita harus menghidupkan kembali TKPKD untuk menanggulangi kemiskinan,” sebutnya.

Ia mengutarakan, setiap program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, dengan memerhatikan dan memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada.

“Untuk tahap pertama, permantap dulu verifikasi dan validasi data DTKS. Kalau bisa, bantuan yang diberikan bukan hanya bantuan jaringan pengaman sosial, tapi bantuan yang dapat menumbuhkan nilai usaha dari masyarakat itu sendiri,” terangnya.

Menurutnya, DTKS sangat penting menjadi perhatian bersama karena berisi informasi masyarakat terkait keluarga yang mempunyai status kesejahteraan terendah yang didata oleh Pendamping PKH di masing-masing desa atau kecamatan. “Saya minta Dinas Sosial dan PMD untuk segera merampungkan validasi data dan ketika validasi data selesai, kita akan lebih mudah untuk melakukan intervensi,” tandasnya.

Selain Wabup Suaib Mansur, turut pula hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan TKPKD Tahun 202, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Misbah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Besse Andi Pabeangi serta Perangkat Daerah terkait lainnya. Hadir pula para Pendamping PKH Desa dan Kecamatan se-Luwu Utara.

#Suaib Mansur #Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani #Pemda Luwu Utara #Kab Luwu utara