AS: MBS Setujui Pembunuhan Jamal Khashoggi, Arab Saudi: Itu Tidak Akurat

BUKAMATA - Arab Saudi membantah laporan intelijen AS yang disampaikan kepada Kongres terkait pembunuhan keji terhadap jurnalis Jamal Khashoggi.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan melalui SPA, yang mengatakan bahwa pemerintah sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam laporan tersebut.

Mereka menekankan bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat.

"Kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok individu yang telah melanggar semua peraturan dan otoritas terkait dari lembaga tempat mereka bekerja. Otoritas terkait di Kerajaan mengambil semua tindakan yang mungkin dalam sistem hukum kami untuk memastikan bahwa individu-individu ini diselidiki dengan benar, dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan," demikian bunyi pernyataan itu.

"Sangat disayangkan bahwa laporan ini, dengan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak akurat, dikeluarkan sementara Kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini."

Kementerian itu juga menegaskan bahwa kemitraan antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat merupakan kemitraan yang kuat dan langgeng.

"Kemitraan ini telah berkembang selama hampir delapan dekade atas dasar saling menghormati, dan lembaga di kedua negara telah bekerja dengan tekun untuk memperdalam hubungan ini di semua aspek."

"Kami berharap dapat mempertahankan landasan abadi yang telah membentuk kerangka kerja kemitraan strategis yang tangguh antara Kerajaan dan Amerika Serikat," tambah pernyataan itu.

Pada hari Jumat, AS merilis laporan yang menyatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi pada tahun 2018.

Itu dirilis ketika AS memberlakukan sanksi kepada sejumlah orang yang terlibat dalam pembunuhan.

Sanksi tersebut termasuk larangan visa pada beberapa orang Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi dan memberikan sanksi pada orang lain, termasuk mantan wakil kepala intelijen, dengan membekukan aset AS mereka dan umumnya melarang orang Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.

Pejabat AS juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan senjata "defensif" di masa depan.