Pekan Panutan Pajak, IDP: Bayar Pajak Gotong Royong Membangun Bangsa

MASAMBA, BUKAMATA -- Membayar pajak adalah salah satu bentuk gerakan gotong royong untuk membangun bangsa. Demikian disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menghadiri pekan panutan pajak, yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo, di Aula Laga Ligo, Senin (16/2/2021).

Pekan Panutan Pajak yang digelar setiap tahun ini, menjadi momen untuk mengingatkan para wajib untuk menunaikan kewajiban mereka. Dalan kegiatan Bupati Luwu Utara yang akrab disapa IDP ini menyampaikan, jika subsidi negara kepada pemerintah daerah hingga desa sangat luar biasa.

"Kalau kunjungan ke desa, sering saya tanyakan ke pemerintah desa berapa ADD yang mereka kelola. Negara kita memberi subsidi luar biasa dan itu dari pajak. Berapa pajak yang kita bayarkan dalam setahun, dan coba bandingkan dari julmah yang diberikan negara berikan kepada kita, apa lagi ASN," kata Indah Putri Indriani.

Bahkan kata Indah, sangat ironi jika ada ASN yang sering telat atau bahkan tidak membayar pajak. Apalagi kewajiban membayar pajak hanya setahun sekali.

"Tak pantas kita ngaku warga negara Indonesia kalau tidak bayar pajak. Apa lagi kalau sudah banyak menuntut hak kepada pemerintah, lalu kewajibanya saja dia abai. Malu lah kalau hanya mampu menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban," tutur Indah.

Menurut bupati perempuan pertama di Sulsel itu, membayar pajak juga sebagi bentuk gotong royong membangun bangsa. Apalagi, sejatinya pajak juga sepenuhnya akan kembali kepada masyarakat, baik itu berupa pembangunan infrastruktur atau berupa bantuan lainya.

"Gotong royong pertama kita itu adalah bayar pajak. Bentuk empati kita terhadap kondisi negara kita saat ini. Ini sangat penting, jangan khawatir pajak itu kembali ke masyarakat, kembali ke kita juga," pungkasnya.

Kepala Kantor KPP Pratama Palopo, Khris Rolanto menjelaskan, pekan panutan pajak merupakan kegiatan sinergitas dan menguatkan kerja sama Direktorat Jendral Pajak melalui KKP Pratama Palopo dan KP2KP Masamba dengan instansi pemerintah baik vertikal maupun pemerintah daerah yang ada di Luwu Utara.

"Kita tahu pendapat negara itu 82 persen sembernya dari pajak. Sebagai warga negara, sekaligus wajib pajak ASN mempunyai kewajiban mensukseskan pengumpulan pajak melalui SPP tahunan," kata Khris Rolanto.

"Memanfaatkan momen masa pelaporan SPT tahunan yang telah tiba, diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, dapat menjadi contoh dan panutan bagi ASN dan TNI Polri serta masyarakat umum wajib pajak lainya yang ada di Luwu Utara," sambung Khris.

Salah satu kelompok wajib pajak adalah ASN, dan TNI Polri. Jumlah ASN di Luwu Utara ini ada sekitar 5.923 pegawai, dari total 21.466 wajib pajak yang terdaftar, atau sekitar 27 persen dari total wajib pajak terdaftar aktif di Luwu Utara.

" Jumlah ini cukup signifikan untuk kelompok klasifikasi lapangan usaha wajib pajak terdaftar. Persentase yang cukup besar ini, maka partisipasi ASN dan TNI Polri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berpengaruh besar kepada tingkat keparuhannwajib pajak secara keseluruhan di Luwu Utara," ungkap Khris.

Oleh karena itu lanjut Khris, pimpinan institusi pemerumintahan, dan ASN yang gajinya dibayarkan oleh negar melalui pajak, harus menjadi contoh dan pelopor bagi masyarakat, dalam melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak.

" Dimasa pendeni ini, kita harap wajib pajak memanfaatkan aplikasi e Filing. Bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, tidak terikat lagi dengan waktu dan jarak, bisa juga melalui smart phone. Tapi Jika ada wajib pajak yang kesulitan kita juga tetap buka pelayanan dikantor," tutup Khris Rolanto.(*)