Meski Kecewa, LSI Sebut Masyarakat Indonesia Percaya Demokrasi

BUKAMATA - Peneliti LSI Djayadi Hanan mengatakan bahwa Demokrasi Indonesia dinilai cukup bagus dari sisi partisipasi, akuntabilitas dan kompetisi, namun bermasalah dari sisi penegakan hukum.

Hal itu diungkapkan Djayadi Hanan dalam diskusi daring Partai Politik & Tantangan Demokrasi Terkini yang diselenggarakan Moya Institute, Kamis (11/2/2021) kemarin.

“Jika bicara demokrasi berkualitas, ada tiga elemen yaitu prosedur, substansi dan hasil. Penghormatan atas kebebasan sipil dan respon negara terhadap aspirasi masyarakat juga rendah sekali,” kata Djayadi.

Berdasarkan survei gabungan Indikator, LSI dan SMRC 10 tahun terakhir, walaupun tidak sempurna, demokrasi dianggap sistem terbaik.

“Orang Indonesia merasa cocok dengan demokrasi di angka 70%, sehingga secara teoritis sulit merenggutnya,” kata Djayadi.

Meski begitu, terjadi fluktuasi respon dan komitmen publik terhadap demokrasi sesuai perkembangan keadaan. “Sejak Februari 2020 terjadi ketidakpuasan yang signifikan terhadap kinerja demokrasi Indonesia,” lanjut Djayadi.

Yang lebih parah kata dia, ‘Party Identification’ atau perasaan dekat dan terikat masyarakat Indonesia dengan partai politik sangat rendah yaitu hanya 13.5 persen. “Ini menunjukkan masyarakat gampang lupa dan meninggalkan partai politik,” kata Djayadi lagi.

Belum lagi dari survei Indikator, masyarakat Indonesia yang tertarik terhadap politik hanya 30-an persen. “Sisanya kurang tertarik atau tidak tertarik sama sekali,” lanjutnya dilansir Findonews.

Dalam beberapa bagian, Djayadi mengamini apa yang diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesiam, Fahri Hamzah tentang permasalahan hukum di Indonesia yang punya andil menciderai demokrasi.

Selain Djayadi Hanan dan Fahri Hamzah, diskusi rutin ini juga menghadirkan Faldo Maldini, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia dan Profesor Imron Cotan, pemerhati politik nasional dan global.