Soal Orang Jokowi Kudeta AHY, PDIP: Ingin Menaikkan Posisi Tawar?

BUKAMATA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) utnuk membukikan upaya gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, Senin (1/2/2021).

Menurut Djarot, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat itu bersifat tendensius. Ia pun mempertanyakan, apakah AHY sedang melakukan upaya tawar-menawar dengan pemerintah saat ini.

"Praduga yang cukup serius dan tendensius. Apakah memang benar praduga tersebut atau justru ingin menaikkan posisi tawar?" ucapnya.

Lebih lanjut, Djarot menegaskan kerja sama antarpemerintah sudah sangat solid dan kuat. Ia pun menyarankan PD agar tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.

"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.

"PDI Perjuangan juga pernah selama 10 tahun di luar pemerintahan juga tidak masalah dan tidak pernah mengeluh," sambung Djarot.

Diketahui, AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat serta 1 orang yang bukan kader partai.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Menurut AHY, pihaknya telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan yang diduga melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," bebernya.