Ulfa
Ulfa

Senin, 01 Februari 2021 16:15

Agus Harimurti Yudhoyono. IST
Agus Harimurti Yudhoyono. IST

AHY Sebut Ada Lingkaran Jokowi Ingin Rebut Paksa Partai Demokrat

AYH menyebut gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

BUKAMATA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada gerakan politik yang ingin merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

Menurut AHY, pihaknya telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan yang diduga melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," bebernya.

Lebih lanjut, kata AYH, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujar AHY.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," tambahnya.

AHY kembali menjelaskan, pada 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," bebernya.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," sambungnya.

Sebenarnya, lanjut AHY, pihaknya sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam.

"Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya," ungkapnya.

"Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," katanya.

 

#Partai Demokrat #AHY