Anggaran untuk Honorer Pemprov Tembus Rp 400 Miliar, Nurdin Abdullah Minta BKD Lakukan Pengurangan

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggaran untuk non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, menembus angka Rp 400 miliar. Karena itu, Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah meminta agar BKD melakukan pengurangan atau perampingan.

"Kita harus melakukan screening, supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp 400 miliar," kata Nurdin Abdullah, saat Coffee Morning bersama TGUPP, di Ruang Rapim Kantor Gubernur, Senin, 25 Januari 2021.

Jika jumlah PTT sudah ideal, kata Nurdin, anggarannya bisa digunakan untuk menaikkan TPP PNS. "Kalau bisa kita rampingkan, dan gunakan untuk naikkan TPP," tegasnya.

Ia juga memberikan warning kepada BKD untuk berhenti menerima PTT. Begitupun dengan OPD, karena semua sudah satu pintu di BKD Sulsel.

"Setop penerimaan non PNS. Kemudian, BKD itu satu pintu. Tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur," terangnya.

Khusus untuk pengaturan PNS, Nurdin mengatakan, Pemprov Sulsel akan memperlakukan merit system yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Hal tersebut juga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

"Inilah yang sebenarnya kita inginkan, Sulawesi Selatan yang pertama memberlakukan merit system. Ini membantu kita bekerja by sistem," bebernya. (*)