MAKASSAR, BUKAMATA - Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, Minggu, 3 Januari 2021 mengatakan, keputusan sekolah tatap muka ini, diharapkan bisa dijadikan momentum oleh pemerintah, guna membenahi infrastruktur protokol kesehatan di setiap sekolah. Khususnya untuk jenjang PAUD atau TK, SD hingga SMP di bawah naungan Pemkot Makassar.
Menurut Wahab, tenaga kesehatan ini harus dilibatkan untuk kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, mengawasi proses pembelajaran tatap muka nanti. Pasalnya kata dia, penerapan di daerah ini memang cukup sulit.
Penyelenggaraan sekolah melalui juknis yang disiapkan pemerintah kata Wahab, belum cukup untuk menjamin murid benar-benar aman. Karenanya, Wahab meminta Pemkot kembali mengkaji juknis saat ini.
Al Hidayat, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, mengusulkan agar penerapan sekolah tatap muka didampingi para tenaga medis. Minimal kata dia, satu dokter satu sekolah. Itu lanjut dia, untuk memastikan prokes terselenggara dengan baik.
BERITA TERKAIT
-
APBD Perubahan 2026 Telah Diketok, Wali Kota Makassar: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas
-
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Munafri Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Berdampak ke Masyarakat
-
Wali Appi Paparkan APBD-P Makassar, Proyek Strategis Disiapkan Mulai Awal 2027
-
Pemkot-DPRD Makassar Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026
-
Bahas Pemenuhan Layanan Air Bersih, Komisi B Puji Langkah Direksi PDAM Makassar Hadapi Kemarau