Dokter Muji Nakhodai MHKI Sulsel Periode 2020-2023
Dokter Muji dipercaya sebagai Ketua MHKI Sulsel. Pelantikannya tadi di RS Sandy Karsa, Makassar.
MAKASSAR, BUKAMATA - Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) didirikan pada 9 November 2008 di Jakarta. Itu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Nomor : 24/A/DPP-MHKI/VI/2020.
Sabtu, 5 Desember 2020 hari ini, MHKI melakukan pelantikan pengurus wilayah Propinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2023. Dr dr Hj Muji Iswanty SH MH Mkes Sp.KK, didaulat sebagai Ketua Umum. Wakil ketuanya, dr kaisar Razak Sp.An, Dr Hj Adriani Misdar SKep SH MH (Sekretaris), dr Wawan Setiawan MH (Wakil Sekertaris), dr Pasrah Kitta Sp.An (Bendara), dr Nur Ashari Sp.GK (Wakil Bendahara). Juga ada beberapa bidang organisasi. Dewan penasehatnya, Prof.dr.H. Syarifuddin Wahid, Ph.D, SP.PA(K),Sp.F, DFM , Dr. Muhammad Ichsan Mustari, MHM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Dr.dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH.,M.H., DPDK.
Pelantikan digelar di Rumah Sakit Sandy Karsa dengan protap kesehatan Covid-19 secara ketat. Pengurus hadir dengan jaga jarak dan selebihnya lewat daring. Langsung dilantik Ketua Umum MHKI Pusat dr. Mahesa Paranadipa Maikel, MH (5/12).
Ketua terpilih dr Muji mengatakan, kiprah MHKI di level nasional dan internasional untuk memberikan kontribusi besar untuk dunia pendidikan Indonesia. Tercatat dalam sejarah tahun 2011, sebagai tahun yang sangat berkesan karena MHKI untuk pertama kalinya mendapatkan kepercayaan dari Unit Bioetics UNESCO, untuk melaksanakan International Bioethics Conference pada 23 – 28 Mei 2011 bertempat di Hort Park, Singapore dengan 84 orang peserta dari 27 negara.
"Di sini dilakukan diskusi dan penyusunan kurikulum dan ilabi mata ajara Bio-etik pada Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Hukum, yang digunakan sebagai dasar pengembangan program UNESCO," ujar dr Muji yang juga ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UMI ini.
Dokter Muji menambahkan, MHKI Sulawesi Selatan, hadir di tengah minimnya mediator yang menjadi corong informasi hukum di dunia kesehatan. Informasi hukum dan kesehatan yang terbatas selama ini, kerap menjadi akar permasalahan konflik dan kriminalisasi yang terjadi antara tenaga medik, masyarakat dan praktisi hukum maupun pengacara.
"Di dalam MHKI ini ada praktisi hukum, orang-orang sosial dan tenaga kesehatan. Jadi kita hadir untuk pentingnya pengetahuan hukum di dunia medik,” pungkas Muji yang juga Ketua Hipocrates Center Of Medical Study FK UMI ini.
