Gelar Rakor Penanganan Konflik, Kesbangpol Luwu Libatkan Forkopimda dan MPO Pemuda Pancasila

LUWU, BUKAMATA — Melibatkan jajajaran Forkopimda, Pemkab Luwu melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas menggelar rapat koordinasi (rakor) mencegah dan mendeteksi secara dini potensi konflik tingkat Kabupaten Luwu tahun 2020, Selasa (9/11/2020)

Rakor Forkopimda terbatas yang berlangsung di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, digelar sebagai langkah mengantisipasi terhadap potensi konflik dan kerawanan sosial dibutukan deteksi dini dan cegah dini dalam setiap ancaman potensi kerawanan yang ada.

Acara dengan tema "Mencegah dan Mendeteksi Secara Dini Potensi Konflik" ini dihadiri antara lain, Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Luwu Alim Bachry, Kapolsek Lamasi Iptu Idul, Kasdim 1403 Sawerigading Mayor Martinus Pagasing, termasuk Ormas, tokoh masyarakat serta sejumlah kepala desa di wilayah Walenrang dan Lamasi.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu, Alim Bachry menuturkan, pihaknya melakukan deteksi dini dan cegah dini dan lapor cepat potensi kerawanan yang terjadi dibutuhkan, serta memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar aparat terkait dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan.

“Rapat Koordinasi Forkopimda terbatas ini digelar guna mencegah konflik sosial, khususnya dalam rangka mengambil langkah-langkah deteksi dini terkait potensi-potensi konflik yang bisa muncul di Kabupaten Luwu," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Luwu, Arham Basmin Mattayang menegaskan, ormas Pemuda Pancasila (PP) sejak jaman Bupati di jabat Andi Mudzakkar, telah menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

"Sejak 2015, saat saya menjadi Ketua MPC PP banyak kegiatan yang kami sinergikan bersama. Sehingga, PP turut berkontribusi dalam pembangunan dan mencegah potensi-potensi konflik di berbagai wilayah," kata Arham yang juga menjabat sebagai Ketua Senat Kader Pembina Bela Negara Sulselbar.

Arham mengajak jajaran pemerintah sampai ke tingkat desa dan kelurahan, agar sama-sama memperbaiki pola komunikasi publiknya. Sehingga, memberikan suplai informasi yang benar ke masyarakat.

"Jangan kalah dengan oknum masyarakat yang berupaya mendelegetemasi pemerintah hanya karena kepentingan politik. Ini salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendeteksi dan mencegah secara dini potensi konflik yang terjadi wilayah kita," ungkap Ketua DPD I KNPI Sulsel ini.