Hari-hari Terakhir Trump di Gedung Putih, Ini Deretan Kasus Hukum yang Menantinya di Luar

WASHINGTON, BUKAMATA - Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump selama ini punya hak istimewa di mata hukum. Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, tentulah dibela oleh pemerintah, karena statusnya sebagai kepala negara.

Namun saat ini, Donald Trump betul-betul di ujung tanduk. Ketika hasil akhir mengukuhkan kemenangan di pihak Joe Biden. Pria berambut pirang itu, tiba-tiba rentan terhadap akan rentetan tindakan hukum. Baik pidana maupun perdata. Dia kehilangan perlindungan Kepresidenan di mana selama ini Trump telah menggunakan hak istimewa eksekutif untuk mencegah orang bersaksi melawannya.

Trump Organization, sudah berada di pusat penyelidikan kriminal. Selain itu, Trump juga menghadapi kasus pajaknya.

Orang dalam Gedung Putih telah mengklaim kepada Mirror, bahwa tudingan pemilu telah dicuri darinya sebagian didorong oleh ketakutan Trump untuk masuk penjara.

"alam segala hal, cuti (tak lagi jadi presiden) dari jabatannya memudahkan jaksa dan penggugat dalam kasus perdata untuk mengejar kasus mereka terhadapnya," ujar Harry Sandick, mantan jaksa federal AS.

Misalnya kata Sandick, dia mengklaim perlindungan yang lebih tinggi dari panggilan pengadilan dalam kasus pidana dan juga dalam kasus panggilan pengadilan kongres, (dan itu) sebagian besar didasarkan pada fakta bahwa dia adalah Presiden.

Pada September tahun lalu, tim hukum Presiden berusaha untuk mengalahkan panggilan pengadilan dari kantor Kejaksaan Distrik Manhattan, yang telah mengajukan petisi untuk pengembalian pajak selama delapan tahun, seperti dilansir Mirror, Jumat (6/11/2020).

Pengacara untuk Negara Bagian New York, sedang mencoba untuk menentukan apakah Trump Organization memalsukan catatan perusahaan mengenai pembayaran yang diduga dilakukan kepada model Playboy Karen McDougal dan bintang film porno Stormy Daniels.

Selain penyelidikan DA Manhattan terhadap Trump Organization, bintang reality televisi itu akan terbuka terhadap tuntutan hukum pencemaran nama baik, yang dipicu oleh penyangkalannya atas tuduhan dari puluhan wanita bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap mereka.

Mereka termasuk penulis E Jean Carroll, yang menuduh Trump memperkosanya di ruang ganti di department store Bergdorf Goodman Manhattan, pada pertengahan 1990-an.

Ditanya tentang klaimnya, Trump hanya berkata singkat: "Dia bukan tipeku."

Gugatan pencemaran nama baik lainnya yang menunggu untuk didengar, adalah oleh mantan kontestan Apprentice Summer Zervos.

Sesaat sebelum pemilu 2016, dia menuduh kandidat yang saat itu secara agresif mencium, meraba-raba, dan menggosok alat kelaminnya pada tahun 2007.

Saat itu, Trump menyebut tuduhan itu fiksi.

Tetapi bahaya Trump yang paling serius dan langsung sejauh ini adalah, dari penyelidikan kriminal ke Trump Organization.

Tuduhan tersebut mencakup waktu pemimpin AS itu berkuasa, sebelum menyerahkan pengelolaannya kepada dua putranya, Don Jr dan Eric karena dia diangkat menjadi Presiden.

Jaksa penuntut telah mengantongi dokumen, yang merinci transaksi bisnis dan catatan pajak, yang telah dilawan Trump dengan sengit.

Dalam lima kesempatan pengadilan mengatakan, permintaan informasi itu valid.

Di atas penyelidikan kriminal, Jaksa Agung New York sedang melanjutkan penyelidikan hukum perdata ke Trump Organization.

Mereka mencari tahu apakah perusahaan tersebut menilai beberapa aset secara keliru, menggembungkan atau menurunkannya sesuai kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman atau keringanan pajak.

Beberapa lapangan golf, hotel, dan blok menara Trump dikatakan menjadi pusat penyelidikan.

Internal Revenue Service - HMRC AS - juga berputar-putar. Menurut New York Times, penyelidik pajak sedang menyelidiki pengembalian dana USD 73 atau senada Rp 1,038 triliun (kurs Rp 14.000/USD) yang dia klaim.

Jaksa Agung negara bagian Maryland dan Washington DC menggugat Trump tiga tahun lalu, mengklaim bahwa dia diuntungkan secara korup dari kursi kepresidenan dengan menempatkan kepentingan warga Amerika di bawah kepentingannya sendiri, menghasilkan jutaan dolar.

Dalam banyak gugatan perdata, Trump berusaha untuk tidak memberikan bukti, atau dalam kasus dugaan pemerkosaan Carroll menolak memberikan sampel DNA.

Pada hari Kamis (5/11/2020), Kantor Penasihat Khusus AS membuka penyelidikan apakah penggunaan Gedung Putih oleh kampanye Trump melanggar hukum federal.

Perwakilan Bill Pascrell meminta pengawas untuk melakukan penyelidikan, yang ditanggapi oleh badan tersebut bahwa tidak dikonsultasikan tentang keputusan untuk menggunakan ruang di dalam Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower sebagai ruang perang kampanye.

The Hatch Act melarang penggunaan properti federal untuk acara kampanye.

Tetapi Partai Republik menyelenggarakan konvensi pemilihan umum dan banyak acara lainnya di Gedung Putih.

Tetapi bukan hanya lembaga penegak hukum yang mengambil tindakan terhadap Trump.

Keponakannya Mary Trump, juga menggugat Donald, saudara perempuannya, dan harta milik almarhum saudara laki-laki mereka.

Dia menuduh penipuan, mengatakan mereka merampas haknya di kerajaan properti keluarga.

Beberapa ahli hukum telah memperkirakan, bahwa jika dia kalah, Trump akan menggunakan hari-hari terakhirnya di kantor sebelum pelantikan Joe Biden pada 20 Januari untuk mengampuni dirinya sendiri dari setiap dan semua kejahatan federal.

Jika dia melakukannya, keputusan apakah akan membuka kembali kasus-kasus itu akan jatuh ke tangan pemerintahan Biden yang baru.

Trump juga dapat dikecam oleh kesaksian mantan penasihat khusus Robert Mueller kepada Kongres pada tahun 2016 bahwa seorang Presiden dapat didakwa dengan kejahatan setelah dia meninggalkan jabatannya.