Tak Terima Pengumunan Hasil Test CPNS, Kantor PMK dan Disnaker Keerom di Bakar Massa

JAYAPURA, BUKAMATA - Kecewa dengan pengumunan hasil test CPNS di Kabupaten Keerom, ratusan massa yang berasal dari beberapa distrik membakar Kantor PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kampung) dan Dinas Tenaga Kerja. Tak hanya itu, massa juga merusak kantor Bupati Keerom.

Peristiwa terjadi, Kamis (01/10/2020) sekitar pukul 16.16 WIT di mana massa berjumlah ratusan orang sebelumnya merusak kantor Bupati dan kantor-kantor di sekitarnya.

Massa kemudian dihalau dengan tembakan peringatan. Namun, tidak menyurutkan kemarahan massa lalu membakar kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kantor PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kampung).

Baca Juga : 

• Prabowo Minta Gibran Selesaikan Masalah Hak Asasi dan Percepat Pembangunan di Papua
• Danlantamal VI Sambut Kepulangan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 432/WSJ di Dermaga Lantamal VI Makassar
• Ratusan Prajurit TNI AD Dikirim ke Papua untuk Jaga Perbatasan
• Komandan Koramil 1703-04/Aradide Tewas di Tangan OPM
• Dua Pesawat Ditembak OTK di Papua

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, aparat keamanan dari Polres Keerom dan Brimobda sudah melakukan pengamanan di sekitar Kantor Bupati terkait pengumunan hasil CPNS Keerom formasi 2018 pada Kamis (1/10/2020) sejak pukul 13.00 WIT.

"Tapi kemudian datang massa yang berjumlah kurang lebih 250 orang yang tidak terima hasil pengumuman melempari kaca bangunan Kantor Bupati Keerom. Anggota kemudian membubarkan dengan tembakan peringatan dan semprotan gas air mata dan water canon," terang Kamal.

Namun massa tetap berada di lokasi dan kemudian membakar Kantor Disnaker, Kantor PMK. "Kedua bangunan hangus terbakar," jelasnya.

Saat ini, kata Kombes Kamal situasi sudah terkendali, meskipun masih ada kelompok-kelompok massa yang masih bertahan di sekitar kantor bupati.

Langkah-langkah yang dilakukan kata Kamal, melakukan negosiasi dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Keerom agar massa bisa kembali ke rumah masing-masing.

‘’Kantor yang dirusak kan aset Pemda Keerom, masyarakat sendiri yang rugi jika pelayanan kepada masyarakat terganggu karena aksi pembakaran tersebut,’’ jelasnya.

Kamal mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi melakukan aksi yang merusak aset daerah, karena berdampak pada terganggunya pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah tersebut.