Ibnu Kasir
Ibnu Kasir

Sabtu, 26 September 2020 19:02

Surati Airlangga, Tiga Formatur Golkar Sulsel Minta Dimediasi dengan Taufan Pawe

Surati Airlangga, Tiga Formatur Golkar Sulsel Minta Dimediasi dengan Taufan Pawe

Tiga formatur hasil Musda ke-X, masing-masing Abdillah Natsir, Farouk M Betta dan Imran Tenri Tata mengirim surat kepada Airlangga sebagai bahan pertimbangan sebelum menerbitkan surat keputusan untuk pengurus Golkar Sulsel.

MAKASSAR - Kisruh di internal DPD I Golkar Sulsel masih terus memanas. Penyebabnya, Ketua Terpilih Golkar Sulsel hasil Musda ke-X, Taufan Pawe tak melibatkan anggota formatur lainnya dalam menyusun draf kepengurusan untuk periode 2020-2025.

Tindakan TP, akronim panggilan akrab Taufan Pawe mendapat reaksi dari anggota formatur hasil Musda ke-X tersebut. Apalagi, Wali Kota Parepare itu telah mengirimkan draf susunan kepengurusan Golkar Sulsel kepada ketua umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Tiga formatur hasil Musda ke-X, masing-masing Abdillah Natsir, Farouk M Betta dan Imran Tenri Tata pun coba. Ketiganya mengajukan surat kepada Airlangga sebagai bahan pertimbangan sebelum menerbitkan surat keputusan untuk pengurus Golkar Sulsel.

Dalam surat tersebut, ketiga formatur itu menyampaikan berbagai hal kepada ketua umum. Tujuannya agar Airlangga dapat mempelajari sejumlah catatan yang dituangkan sebelum menerbitkan SK. Diantaranya, ketiga formatur itu membantah jika mereka menolak susunan kepengurusan yang ditawarkan TP.

"Kami juga menolak jika disebut tidak menginginkan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel masuk dalam jajaran pengurus untuk bidang pemenangan pemilu," kata salah satu anggota formatur, Abdillah Natsir, Sabtu (26/9/2020).

Yang terpenting, kata Abdillah, usai Musda yang digelar di Jakarta, TP tidak pernah sekalipun melakukan pertemuan resmi. Katanya, pertemuan di Jakarta antara TP dengan tiga formatur bukan merupakan pertemuan resmi sebab tidak ada notulen dan tanda tangan atau berita acara pertemuan.

"Pertemuan yang terjadi hanya sebatas pertemuan biasa tanpa notulen maupun daftar hadir," tambah mantan sekretaris Golkar Sulsel di era Nurdin Halid itu.

Untuk itu, Abdillah berharap agar ketua umum dapat memediasi pertemuan antara TP dengan formatur lainnya sebelum menerbitkan SK.

"Kami ingin ketua umum dapat memediasi pertemuan sebelum menerbitkan SK," demikian Abdillah.

Penulis : Rizal
#Golkar Sulsel