Aswad Syam
Aswad Syam

Sabtu, 26 September 2020 17:05

Anggota DPRD Palopo saat berkunjung ke DPRD Takalar, Jumat, 25 September 2020.
Anggota DPRD Palopo saat berkunjung ke DPRD Takalar, Jumat, 25 September 2020.

DPRD Palopo Belajar Penanganan Covid-19 di Takalar

DPRD Palopo berkunjung ke Takalar. Mereka belajar bagaimana Butta Pangranuangku menangani Covid-19, hingga bisa dinyatakan zona kuning.

TAKALAR, BUKAMATA - DPRD Kota Palopo melakukan kunjungan kerja di DRPD Takalar, Jumat, 25 September 2020, kemarin.

Rombongan wakil rakyat Kota Palopo dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD, Drs Baharman Supri. Kedatangan rombongan legislator dari tanah Luwu itu, untuk belajar dan konsultasi penanganan dan penggunaan anggaran, guna memutus mata rantai Covid-19.

Apalagi, Takalar sejak awal Agustus lalu, bersama lima daerah di Sulsel telah ditetapkan sebagai zona kuning. Bahkan, Takalar bersama Luwu Utara, Barru, Pinrang, dan Bone, telah diizinkan untuk membuka sekolah tatap muka karena keberhasilan daerah itu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 19 secara cepat.

Rombongan diterima oleh anggota Komisi III DPRD Takalar Husniah Rahman Daeng Tayu, bersama Kepala Dinas Kesehatan Takalar dr Rahmawati yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Takalar di Ruang Bamus DPRD Takalar.

Rahmawati pun banyak memberikan masukan kepada anggota DPRD Palopo, terkait penanganan dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Dokter spesialis sel itu mengatakan, puncak penyebaran corona di Takalar terjadi di bulan Mei dan Juni. Itu terjadi karena tracking yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 yang sangat intens.

“Kita memang di awal sangat intens melakukan tracking, jika ada yang positif maka kita lakukan tracking ke semua pihak yang pernah berinteraksi dengan pasien, makanya sempat memuncak. Tetapi perlahan menurun secara drastis,” terang mantan Direktur RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle kepada wartawan usai kegiatan, Jumat, 25 September 2020.

Rahmawati mengatakan, dalam penanganan Covid-19, Pemkab Takalar melibatkan Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Dengan pelibatan penegak hukum maka potensi penyalahgunaan anggaran Covid-19 bisa dicegah.

“Kami libatkan Forkopimda, bersama- sama kita cegah penyebaran Covid-19, dan sampai sekarang, Polres bersama Satgas masih intens melakukan patroli di tempat keramaian untuk senantiasa mengingatkan warga untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin- rajin mencuci tangan,” ujar Rahma.

Baharman yang dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, kedatangannya di Butta Pangrannuangku untuk konsultasi penanganan dan penggunaan anggaran dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Apalagi, Takalar sejak Agustus lalu telah ditetapkan masuk dalam zona kuning. Padahal, jarak yang begitu dekat dengan Kota Makassar.

“Kita datang untuk konsultasi untuk bagaimana memutus penyebaran Covid-19 di Palopo, kita pilih Takalar karena daerah ini sangat dekat dengan Makassar, tetapi penanganannya terbilang cepat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Palopo itu.

Legislator Partai Demokrat yang di konfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan adanya anggota DPRD Palopo yang datang ke studi banding ke Takalar untuk belajar cara penganggaran dan penanganan covid.

"Ada 6 orang dari komisi 1 DPRD Palopo dipimpin langsung oleh wakil ketua komisi 1, mereka study banding terkait anggaran Covid dan penanganan pasien covid di Takalar," ujar Husnia Rahman melalui sambungan telepon. Sabtu, (26/9/2020).

"Kebetulan saya yang terima mereka, selain studi banding masalah penanganan Covid-19, mereka juga berharap bisa seperti Takalar yang bisa mendapat bantuan ambulans dari gubernur saat hari ulang tahunnya," tutup Husniah Rahman.

#Pemkab Takalar