Anggota DPR Minta Pemerintah Bina Nelayan Untuk Wujudkan Pembangunan Perikanan

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program pemerintah berupa pembinaan nelayan semakin ditingkatkan, baik secara jumlah maupun kualitas.

Pemberdayaan nelayan saat ini, menurut Andi Akmal, masih jauh dari harapan untuk menjangkau secara merata pada wilayah sentra nelayan, terutama nelayan tradisonal. Padahal, Potensi garis pantai kita yang sangat panjang sekitar 99,033 ribu KM, cukup memadai untuk mewujud kemandirian pangan bidang perikanan.

"Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan," kata Andi Akmal.

Politisi PKS ini merujuk data yang terakhir ia dapatkan, bahwa Negara Indonesia masih memiliki sekitar 17 ribu pulau, dimana masih ada 3 ribu pulau tak bernama. Selain itu, garis pantai kita yang panjang ini, di dunia berada pada nomor dua setelah Kanada. Potensi alam beserta manusia yang ada di dalamnya ini belum optimal, dimana negara kita seharusnya menjadi pengekspor produk pangan berasal dari laut, tapi pada kenyataanya, importasi perikanan kita cukup tinggi.

Akmal menambahkan, perlu diperluas pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan yang usahakan dari program pemerintah. Bantuan berupa alat, pendampingan manajemen hingga bantuan modal perlu diseriusi dengan ketat, disiplin dan tanpa ada kebocoran. Ini akan menjadi kunci Untuk Mewujudkan Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap dan budidaya.

"Membina Nelaya ini asal ada kemauan, kita akan mampu menjadi produsen pangan yang berasal dari ikan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri bahkan luar negeri. Revolusi Biru menjadi harapan ketahanan pangan kita sebagai alternatif utama dari upaya perwujudan swasembada pangan dari pertanian," tutup Anggota DPR dari Fraksi PKS itu.