Menteri PPPA: Sulsel Layak Jadi Contoh Perlindungan Perempuan dari Hulu ke Hilir

MAKASSAR - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, menyebut upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan Pemprov Sulsel melalui Tim PKK dan DP3A dari hulu ke hilir layak menjadi contoh di Indonesia.

"Kegiatan nyata, saya sudah tahu karyanya Ibu Lies lebih dari lima tahun, yah tadi itu sudah aksi nyata terkait pemberdayaan perempuan melalui ketahanan pangan, anak-anak, taman baca dan taman bermain dan pusat pelayanan terpadu untuk korban kekerasan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dari hulu ke hilir, bisa menjadi contoh untuk daerah lain," kata Bintang Puspayoga di RS Labuang Baji, Selasa, 18 Agustus 2020.

Saat mengunjungi areal budidaya talas satoimo seluas lima hektar yang terletak di wilayah Gedung Olahraga Sudiang, Menteri Bintang mengatakan, upaya penguatan ketahanan pangan dan mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat merupakan upaya mencegah tindak kekerasan dan pelecehan pada anak dan perempuan dari hulu.

Baca Juga : 

• Gubernur Andi Sudirman Luncurkan Aksi Stop Stunting 2026, Sasar 3.060 Desa dan Kelurahan untuk Cegah Stunting
• Ketua TP PKK Sulsel Hadiri Launching Aksi Stop Stunting 2026, Sasar 3.060 Desa/Kelurahan
• Sulsel Tuan Rumah IIFS 2026, Gubernur Andi Sudirman Dorong Produk Daerah Tembus Pasar Global
• Peluncuran PELITA Syariah, Pemprov Sulsel Dukung Perluasan Literasi Keuangan
• Gubernur Sulsel Bersama Kepala OJK Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat Anti Mager Cinta Keuangan Syariah

"Meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya selama pandemi karena banyaknya masyarakat yang mulai stres dan tidak berpenghasilan, budidaya talas yang dikembangkan oleh kelompok tani bisa menjaga stabilitas ekonomi dan pangan keluarga, ini merupakan upaya," ujarnya.

Sementara di hilir, Pemprov Sulsel telah menyediakan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menyediakan layanan medis, konseling dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

"(Layanan) ini tahun sejak tahun 2017, layanan termasuk konseling, kasus kekerasan termasuk medis jika terjadi kekerasan, dalam bentuk pemeriksaaan dan perawatannya, dan kita juga mensupport dari sisi psikologisya, makanya di tim kita itu ada dokter spesialis anak, ada dokter kandungan untuk kasus kekerasan seksual, ada dokter psikiatri, bahkan kita siapkan dua rohaniawan," jelas Direktur RS Labuang Baji, dr Andi Mappatoba.

Mappatoba mengatakan, unit pelayanan ini merupakan satu-satunya model percontohan di Indonesia saat ini.

"Pada 2019 ada sembilan kasus, tahun ini bertepatan dengan pandemi sudah ada enam kasus yang kami tangani," ungkap Andi Mappatoba.

Menerima pujian Menteri Bintang atas kinerja PKK bersama DPPPA Sulsel, Lies mengatakan, kerja tim baik di PKK maupun di DPPPA .

"Alhamdulillah, kerja tim yang luar biasa sehingga kita bisa mencapai hal ini," kata Lies singkat.