Dapat WTP 14 kali, DPD RI Cetak Rekor Temuan Paling Sedikit

JAKARTA, BUKAMATA - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang juga Auditor III Achsanul Qosasi, memuji laporan dan pengelolaan uang negara di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tahun 2019, dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

Sekaligus menggenapi prestasi tersebut menjadi 14 kali. Demikian dikatakan Achasanul ketika diterima Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di kantor DPD RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2020)

“Terus terang saya sampaikan di sini, temuan paling sedikit tahun ini adalah di DPD RI. Dibanding lembaga dan instansi lain. Cuma ada tiga temuan. Itu pun administratif semua. Soal-soal kecil, seperti kelebihan bayar dan lain-lain. Tidak ada yang pidana. Dan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh sekjen. Memang kalau sekjen jebolan depdagri itu pasti mantap kerjanya,” ungkap Achsanul.

Baca Juga : 

• UU Pertambangan 2025, DPD RI dan Pemprov Sulsel Bahas Hilirisasi dan Green Mining
• LHP - LKPD 2024, Pemprov Sulsel Pertahankan Opini WTP dari BPK
• Mengejutkan! Komeng Tak Dapat Fasilitas Mobil Dinas DPD RI
• Tamsil Linrung Puji Strategi Kemakmuran Ala Presiden Prabowo
• BPK Ungkap Kelakuan Nakal Kementerian: Beli Barang Sama, Harga Beda

Kedatangan pimpinan BPK dan para pejabat eselon I BPK RI memang dijadwalkan dalam rangka penyerahan tiga buku laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang meliputi Laporan Keuangan yang berisi Opini BPK dan Laporan Audited DPD RI. LHP sistem pengendalian internal dan LHP kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Achsanul menambahkan, BPK juga sedang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana penanggulangan bencana non alam Covid-19. Mulai dari pemeriksaan awal pada Juli lalu, hingga pemeriksaan mendalam pada Agustus ini. BPK siap memberikan hasil tersebut kepada DPD sebagai bahan bagi DPD dalam fungsi pengawasan.

“Terus terang dana Covid-19 sangat besar, Rp695 triliun, dan kita semua tahu dana itu bersumber dari penerbitan surat utang. Sehingga harus benar-benar kita jaga. Dan yang paling rawan adalah di sektor bantuan sosial. Terutama dari sisi distribusi. Ini yang mungkin perlu dilakukan pengawasan oleh para Senator di 34 provinsi,” tandas tokoh asal Madura, Jawa Timur tersebut.

Atas penyerahan LHP BPK, Ketua DPD menyampaikan terima kasih, dan berharap ke depan kinerja keuangan DPD RI tetap pada performa yang sekarang telah dicapai. La Nyalla juga siap menerima update pemeriksaan dana Covid-19 sebagai materi bagi para Senator dalam melakukan pengawasan di daerah masing-masing. “Terima kasih, pasti kami gunakan sebagai bahan pengawasan, tentu dengan tujuan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran,” paparnya.

Dalam acara penyerahan LHP tersebut, selain Achasul Qosaih, hadir pula Auditor Utama III Bambang Pamungkas, Kepala Auditor III Ahmad Adib Susilo, dan beberapa pejabat lainnya. Sementara dari DPD RI hadir juga Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek, Deputi Administrasi Adam Bahtiar dan Deputi Persidangan Sefty Ramsiaty.