Sebagai Representasi OAP, MRPB Diminta Tegas Perjuangkan Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, BUKAMATA - Ratusan pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Manokwari mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Kamis (6/8/2020).

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pencaker Kabupaten Manokwari itu, meminta agar MRPB sebagai lembaga kultur dan representatif dari Orang Asli Papua (OAP) untuk lebih tegas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Karena sejauh ini, para pencaker OAP menilai MRPB terkesan menutup diri dan tidak ingin terlibat dalam setiap permasalahan yang dialami OAP, diantaranya hasil seleksi CPNS Formasi 2018 Kabupaten Manokwari yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus.

Baca Juga : 

• Prabowo Minta Gibran Selesaikan Masalah Hak Asasi dan Percepat Pembangunan di Papua
• Danlantamal VI Sambut Kepulangan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 432/WSJ di Dermaga Lantamal VI Makassar
• Ratusan Prajurit TNI AD Dikirim ke Papua untuk Jaga Perbatasan
• Komandan Koramil 1703-04/Aradide Tewas di Tangan OPM
• Dua Pesawat Ditembak OTK di Papua

“Hari ini MRPB harus bertanggung jawab, dimanakah MRPB dan DPRPB Otonomi Khusus. Ini adalah lembaga yang dibentuk negara untuk meredam situasi di tanah Papua. Maka dari itu, tidak boleh diam membiarkan hak kami di rampas,” teriak koordinator aksi, Majanto Ullo.

Menanggapinya, Ketua MRPB melalui Pokja Adat, Samuel Kambuaya, memastikan bahwa MRPB tidak diam.

Hal ini dibuktikan, dengan keberangkatan pimpinan MRPB mendampingi para pimpinan daerah untuk menindaklanjuti aspirasi para pencaker ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia.

Dia pun ikut merasa kecewa dengan hasil seleksi CPNS Formasi 2018 yang hampir di seluruh kabupaten kota di Papua Barat tidak berpihak kepada orang asli Papua.

“Saat ini, tiga ketua kami sedang mendampingi Gubernur dan para Bupati serta Wali Kota se Papua Barat untuk bertemu dengan Mendagri dan Menpan RI di Jakarta, terkait dengan pencaker OAP yang tidak lulus CPNS hari ini, sehingga itu kami akui ini hasil yang sangat mengecewakan,” ujar Samuel.

Melihat situasi ini, Kambuaya berjanji akan mengawal aspirasi tersebut hingga terjawab oleh pemerintah pusat, sesuai harapan amanat UU Otonomi Khusus.

“Kami akan kawal untuk memperbaiki manajemen menjadi lebih baik. Kemudian Pokja Adat, Agama dan Perempuan, kami akan rumuskan aspirasi ini dalam suatu rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua MRPB, dan secara berjenjang akan diteruskan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, agar hasil CPNS formasi 2018 yang sudah diumumkan dangan harapan di pending dulu,” katanya.

Samueljuga meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir seluruh pencaker orang asli Papua dalam penerimaan CPNS formasi 2019 yang rencananya akan di gelar akhir tahun 2020 ini. Tidak hanya itu, Dia mendesak pemerintah daerah untuk melibatkan pihaknya dalam proses penerimaan hingga pelaksanaan seleksi CPNS ke depannya.

“Sambil menunggu hasil pertemuan di Jakarta, kalau bisa formasi 2019 ini diakomodir 100 persen untuk OAP dengan memperhatikan pencaker yang tidak lulus di formasi 2018. Kami juga akan minta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta BKD untuk melibatkan DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan kami MRP sebagai tim pengawas khusus,” tandasnya.