Aswad Syam
Aswad Syam

Jumat, 24 Juli 2020 12:50

Aviliani: Komite Baru PEN Erick Thohir Tidak Ada Urgensinya, Hanya Menambah Birokrasi

Ekonom senior, Aviliani menyebutkan, Komite PEN yang diketuai Erick Thohir, hanya akan menambah birokrasi.

BUKAMATA - Selain Dahlan Iskan, Zoominari yang digelar Narasi Institute, juga menghadirkan ekonom senior, Aviliani. Dalam diskusi yang dipandu Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat itu, Aviliani menyebutkan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya akan menambah birokrasi.

Alasan Aviliani, dari individu-individu itu, dia melihat dari transformasinya belum ada ide-idenya, apa-apa yang hendak dibuat. Dan kalau mau bicara kelembagaan kata Aviliani, sudah ada Bappenas. "Kalau mau bicara orang, itu pilihannya presiden sendiri. Kalau gak cocok ganti aja," tegas Aviliani.

Aviliani menambahkan, kalau berbicara transformasi ekonomi, menurutnya bisa bicara dengan Bappenas. Karena Bappenas yang menentukan. "Tidak bisa negara ini diselesaikan dengan kepanitiaan," tambah Aviliani.

Aviliani mengaku mengikuti perjalanan kebijakan pemerintah. Juga seperti apa sehingga muncul Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

"Saya melihat kebijakan yang dibuat mulai Perppu sampai PMK, sudah benar. Masalahnya tidak ada yang berani mengimplementasikan. Sehingga presiden sudah marah 3 kali tetap tidak ada yang menjalankan," jelasnya.

Menurutnya, kalau semua departemen menjalankan Rp600 triliun sampai Rp900 triliun itu, sudah selesai masalahnya. Sampai hari ini kata dia, sudah 3 bulan lebih subsidi UMKM tidak dijalankan.

Kemudian melalui PMK 64 dan PMK 65 bahwa akan ada ditetapkan bank jangkar yang menyelesaikan likuiditas bank. Di mana restrukturisasi yang diminta pemerintah itu jumlahnya sudah Rp800 triliun. Tapi itu lanjut Aviliani, tidak jalan juga.

"Apakah uangnya ada? Kalau persoalan anggaran, tidak bisa kita bilang tidak ada uang. Terus persetujuan DPR juga sudah. Tinggal menjalankan. Persoalannya, ini adalah periode kedua presiden. 2024 tidak akan lama lagi. Jadi orang tidak ingin ada persoalan hukum 2024 yang menjerat mereka, sehingga mereka tidak bisa berpolitik lagi. Jadi ini pengambilan keputusan yang menjadi problem," terangnya.

Aviliani melihat, kebijakan sudah benar. Anggaran juga sudah disetujui. Sehingga tinggal dijalankan saja.

Komite PEN ini dalam pandangan Aviliani, cuma akan menambah birokrasi saja. "Nanti Erick lapor ke Menko, Menko lapor ke Presiden. Yang jalankan anggaran siapa? Tetap departemen kan. Ini maraton game," ujarnya.

Selain itu lanjut Aviliani, dia mempertanyakan apakah benar vaksin itu akan ada tahun depan? Negara-negara lain saja kata Aviliani, yang sudah bayar DP (down payment) nanti tiga tahun lagi. Apalagi kita yang belum bayar DP.

"Mau beli vaksin, mesti ikut tender dulu. Dan tidak mungkin. Kita akan ketinggalan dengan negara lain yang sudah ikut tender. Kalau begitu, mungkin kita akan dua atau tiga tahun. Kalau tiga tahun, masa pakai panitia," ujarnya.

"Panitia itu, di mana-mana sifatnya sementara. Jadi menurut saya, masalah utama kita adalah extra ordinary, bukan bussiness is usual. Tapi penanganan di dalam menangani sesuatunya adalah bussiness is usual. Akibatnya, apa yang diinginkan presiden itu tidak akan bisa jalan. Karena orang tidak mau mengambil risiko," terangnya.

Selanjutnya lanjut Aviliani, harus ada diskresi, baik PMK dan Perppu. Bahkan di dalam Perppu kata dia, itu sudah jelas, tugas LPS apa, tugas BI apa itu sudah ada. Dan akibatnya, dijalankannya aman.

"Tapi begitu PEN tidak ada yang berani. PEN itu kan ada subsidi bunga untuk UMKM. Sampai hari ini belum jalan," lanjutnya.

Kemudian adanya dana untuk perbankan. Menurut Aviliani, bank nanti dapat likuiditas. Namun juga tidak ada yang berani. "Jadi sampai hari ini, semua aturan yang sudah dikeluarkan belum bisa berjalan dengan baik. Termasuk anggaran yang sudah disetujui," papar Aviliani.

Aviliani juga mempertanyakan, kalau dengan komite ini tidak terimplementasi, apakah bikin lagi komite baru lagi. "Jadi ibaratnya, implementasinya gak jalan, rumahnya dikorbankan. Akibatnya, mereka dalam komite nanti akan mendapatkan birokrasi. Mereka yang harusnya mengerjakan untuk departemen, akan fokus ke komite. Akibatnya, departemennya gak jalan," terangnya.

Menurut Aviliani, persoalannya adalah implementasi dan koordinasi. Menterinya mengerjakan apa. "Tapi sekarang ini, Menterinya ini mengejarkannya juga lain. Itu kan aneh menurut saya," terangnya.

Aviliani menambahkan, persoalan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Anggaran itu kata dia yang menentukan. Pemerintah itu bicara supply side dan demand side di dalam stimulus.

Sekarang, demand side lanjut Aviliani belum jalan. Masalahnya ada pada data. Orang miskin baru, datanya naik 4 juta. Tapi data kemiskinannya belum lengkap. Jadi problemnya kata dia, itu sebenarnya bukan di institusi, tapi problem data dan problem pengambilan keputusan.

"Jadi di sini perlu aparat hukum. Aparat hukum sekarang ini kelihatan oke, tapi begitu berganti pemerintahan dicari kesalahannya dan itu terbukti krisis 2008, 1998. Orang tidak mau mengambil risiko," lanjutnya.

Aviliani menegaskan, tidak ada yang baru dari komite ini. Karena orangnya sama. Kalau orangnya sama tidak akan ada hal baru. "Misalnya Pak Erick, secara individu bagus. Kalau sebenarnya dia bisa menggerakkan BUMN. PMN itu kan sebenarnya banyak loh. Apalagi disetujui juga oleh DPR. Tapi dak selesai juga kan," beber Aviliani.

Kementerian-kementerian ini lanjut dia, seharusnya melaksanakan fungsinya secara extra ordinary. Jangan melakukan bussiness is usual. Selesailah semuanya.

"Menurut saya, Pandemi ini akan mengubah tatanan secara keseluruhan, meskipun covid-19. Kalau pun dengan adanya vaksin, ini akan berubah tatanan. Di dalam organisasi, sistem belaja juga akan berubah. Jadi ini bukan jangka pendek, regulasi kita pun akan berubah secara keseluruhan," ungkapnya.

Aviliani mencontohkan, perusahaan saat ini sudah banyak yang permanen menjalankan WFH. Properti kata dia, mungkin ke depan tidak akan menjadi sektor unggulan lagi.

"Kementerian harusnya melihat itu. Melihat bahawa o perubahan ini nanti ke depannya, kebijakannya akan seperti apa ya? Mereka harus bisa membuat inovasi. Tinggal bagaimana inovasi itu bisa diindustrikan," tutup Aviliani.

#Ekonomi Covid-19 #Ekonomi Indonesia #Kopi Tumpah

Berita Populer