Menag Salurkan Bantuan untuk Madrasah, Guru, dan Siswa Terdampak Longsor Cisarua
01 Februari 2026 20:42
Adapun sembilan kabupaten yang belum masuk kategori Pemula pada tahun 2018 lalu, masing-masing Kabupaten Barru, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Gowa, Takalar, Jeneponto.
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap sembilan kabupaten, yang belum meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2018 lalu, bahkan pada Kategori Pemula.
Adapun sembilan kabupaten yang belum masuk kategori Pemula pada tahun 2018 lalu, masing-masing Kabupaten Barru, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Gowa, Takalar, Jeneponto.
"Masih ada sembilan daerah, bahkan untuk Kategori Pemula juga belum masuk," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iqbal Suhaeb, saat Rapat Persiapan Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020, di Ruang Kerja Sekprov Sulsel, Senin (20/7/2020).
Ia memaparkan, pada tahun 2018 lalu, khusus Pemprov Sulsel meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk kategori tertinggi, yakni Kategori Mentor. Sedangkan tiga kabupaten, masing-masing Sidrap, Sinjai, dan Luwu Timur, mendapat penghargaan Kategori Utama.
"Sembilan daerah masuk Kategori Madya. Antara lain, Makassar, Maros, Bone, Bulukumba, Bantaeng, Soppeng, Wajo, Parepare, dan Luwu. Tiga kabupaten lainnya, yakni Pangkep, Luwu Utara, dan Selayar, mendapat penghargaan Kategori Pratama," urainya.
Menurut Iqbal, evaluasi perlu dilakukan, mengingat Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 akan segera dilaksanakan. Bahkan, tim verifikasi dari pemerintah pusat akan datang ke Sulsel pada Bulan Oktober nanti.
"Ini penting dilakukan, karena pencapaian di daerah akan berpengaruh terhadap penilaian pemerintah provinsi," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan, untuk mempertahankan prestasi tersebut, dibutuhkan koordinasi yang kuat. Ujung tombaknya, tentu adalah di desa dan kelurahan.
"Bagaimana berpihak pada pembangunan berkeadilan, untuk kesejahteraan masyarakat, harus ada komitmen untuk menjawab bahwa kita memang berprinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan," ujarnya.
Terkait evaluasi terhadap sembilan kabupaten yang pada tahun 2018 lalu belum mendapatkan penghargaan tersebut, Abdul Hayat meminta agar OPD terkait melakukan pendampingan. Sehingga, bisa diketahui apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.
"Ini kan bukan sesuatu yang baru, indikatornya juga jelas. Jadi, didampingi supaya diketahui apa kendalanya, kemudian lakukan evaluasi," pesan Abdul Hayat.
01 Februari 2026 20:42
01 Februari 2026 17:46
01 Februari 2026 14:50
01 Februari 2026 10:33