Menkes: Pasien Covid-19 Sedikit Bikin Serapan Anggaran Rendah

JAKARTA, BUKAMATA - Penyerapan anggaran di sektor kesehatan, khususnya penanganan Covid-19, masih minim. Itu diakui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam Rapat Badan Anggaran melalui video conference, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Terawan bilang, rendahnya serapan anggaran itu, disebabkan sedikitnya pasien Covid-19.

"Kalau penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit. Santunan juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit, untuk tenaga kesehatan," papar Terawan.

Menurut Terawan, jika jumlah pasien yang sakit dan tenaga medis yang meninggal lebih banyak, maka serapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan juga akan banyak.

"Jadi ini memang berbeda dengan penyerapan belanja modal dan barang," imbuhnya.

Realisasi belanja kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona baru sebesar Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun.

Padahal, data pemerintah pusat menunjukkan jumlah pasien virus corona terus meningkat setiap harinya. Tercatat, kasus positif bertambah sebanyak 1.522 menjadi 80.094 kasus pada Rabu (15/7/2020).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha seperti dikutip dari CNN, membeberkan alasan realisasi masih minim.

Menurutnya, itu karena beberapa kendala. Salah satunya, keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan.

"Ini yang kami lihat kendalanya adalah keterlambatan klaim, itu sebenarnya sudah tapi ada beberapa yang belum," tutur Kunta pada video conference, Rabu (8/7/2020) lalu.

Alokasi dana untuk penanganan virus Covid-19 di dalam negeri, sebesar Rp695,2 triliun. Dari angka itu, sektor kesehatan mendapat jatah Rp87,55 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, bantuan sosial (bansos) Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun, serta insentif usaha Rp120,61 triliun.