Pengamanan Pilkada Serentak, 1 Polisi 1 TPS Kembali Diwacanakan

MAKASSAR, BUKAMATA - Pengamanan selalu menjadi perhatian utama dalam setiap perhelatan kontestasi politik. Tak terkecuali di Pilkada serentak 2020, Desember mendatang.

Wacana menempatkan satu polisi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) kembali mengemuka. Dibahas dalam diskusi daring Bukamatanews.id edisi spesial HUT Bhayangkara ke-74, Kamis (2/7/2020) malam.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus yang memulai wacana tersebut. Baginya, kerawanan yang paling tinggi akan terjadi pada hari H pemungutan dan penghitungan suara.

"Apalagi sistem pemungutan dan penghitungan suara nanti kan berbeda. Sebab dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Maka saran saya, satu polisi satu TPS itu bisa diterapkan lagi. Secara psikologis, ini akan sangat membantu," kata Nurmal.

Mantan Ketua KPU Makassar itu juga memberikan catatan khusus kepada pihak kepolisian. Menurutnya, pihak yang akan bekerja keras nantinya, terutama pada saat tahapan kampanye adalah divisi cyber.

"Secara umum, kampanye masif tidak akan terlihat. Namun kampanye nanti kebanyakan dilakukan secara virtual atau daring. Makanya divisi cyber yang akan kerja keras. Akan terjadi perang terbuka di media sosial. Ini catatan bagi kepolisian, sebab adanya perang udara bisa saja berlanjut ke perang darat," jelas Nurmal.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengakui, jika keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghalang. Katanya, menempatkan satu polisi di setiap TPS memakan anggaran yang tidak sedikit.

"Sebenarnya boleh-boleh saja itu (wacana satu polisi satu TPS). Hanya saja kita terbatas dengan anggaran yang ada. Sementara itu, sangat besar anggarannya. Sekarang saja belum ada anggaran yang direalisasikan 100 persen. Tapi kita memahami itu karena kondisi pandemi ini," kata Guntur Laupe.

Terpenting, katanya, pihaknya sudah memetakan kondisi keamanan di setiap daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Sulsel. Oleh karena itu, kata Guntur Laupe, sekalipun anggaran terbatas namun semua daerah yang dianggap rawan akan di-cover dengan baik.

"Total anggaran yang sudah disetujui itu kurang lebih Rp38 miliar. Kita akan kemas dengan baik agar semua TPS dan daerah yang prioritas untuk dijaga dapat kita jangkau semua. Itu sudah ada klasifikasinya," demikian Guntur Laupe.