Aswad Syam
Aswad Syam

Minggu, 17 Mei 2020 09:08

Bangun Kekuatan Modal Nasional, Jika Tidak Asing Akan Bail Out Semua Korporasi

Indonesia harus membangun ekonominya dengan kekuatan modal nasional, jika tidak korporasinya akan habis dibailout asing.

BUKAMATA - Zoominari yang digelar Narasi Institute kali ini, membahas soal recovery ekonomi. Dipandu Pengamat Kebijakan Publik yang juga Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, Zoominari kali ini mengangkat tema, "Dari Mana Dana Pemulihan Ekonomi: Printing Money atau Global Bond?". Menghadirkan dua narasumber, Dahlan Iskan (Menteri BUMN 2011-2014) dan pengamat keuangan, Yanuar Rizky.

Pada kesempatan itu, Yanuar Rizky yang mendapat kesempatan pertama kali menjelaskan, printing money sebenarnya bukan berarti kita cetak uang ke peruri. Yang terjadi sebetulnya kata dia, ini memberikan kelonggaran likuiditas. Orang menyebutnya quantitative easing.

Sebetulnya lanjut dia, quantitative easing menggerakkan velocity of money. Uang memang berputar, tapi melalui momentum ini, perputaran uang dipercepat.

"Velocitynya dipercepat, maka roda perputaran uang itu bergerak. Maka di situlah nanti ada uang beredar diperluas. Uang yang ada di perbankan," jelasnya.

Kebijakan pelonggaran likuiditas itu kata Yanuar, adalah kebijakan balanced to balance. Jadi artinya dari balancednya perbankan ke balancednya moneter, velocity-nya dilonggarkan likuiditasnya, sehingga ruang geraknya ada.

"Kita sebenarnya punya quantitative easing. Misalnya, pelonggaran giro wajib minimum. Itu juga quantitative easing. Katakanlah GWM-nya 8 persen, kalau dilonggarkan jadi 5 persen, yang 3 persen itu adalah uang yang diam yang coba untuk dilonggarkan. Itu yang menyebabkan adanya velocity dari uang.

Printing money atau quantitative easing lanjut dia, akan mengakibatkan adanya inflasi seperti dulu BLBI. Ini kegagalan dalam sistem atau insolvency. Seperti yang terjadi dalam BLBI. Terjadi insolvency dalam perbankan.

"Karena dia insolvency, sebetulnya likuitaditas dikucurkan ke perbankan untuk mengatasi kegagalannya. Itu yang terjadi pada 1998, kemudian BI memberikan likuiditas BLBI yang dasarnya dari obligasi rekap di APBN. Jadi uang yang ditarik dari kebijakan BLBI itu, utang dari IMF yaitu uang dari luar melalui obligasi rekap di APBN. Kemudian mengatasi kegagalannya. Kita mengambil uang dari luar tapi kita tidak bisa perbaiki karena sibuk mengatasi kegagalannya. Sehingga uang dari masyarakat tidak bertumbuh. Itu penyebab inflasi tinggi," jelasnya.

Menurut Yanuar, ada ketakutan dari bank sentral untuk mengambil momentum. Toh pasar dagangnya kata dia, belum jadi. "Jadi asumsi otoritas moneter begitu. Otoritas moneter baru bisa masuk kalau sudah terjadi kegagalan," terangnya.

Yang perlu dilakukan lanjut Yanuar, adalah antisipasi bank gagal. Ini kata dia yang perlu dilakukan oleh OJK.

"Itu yang perlu dilakukan dalam pemikiran beberapa kalangan mengatakan, kok bank sentralnya ortodok, tidak modern. Bahkan ada yang ngomong Modern Monetary Theory lah dan sebagainya," paparnya.

Persoalan kita di 2020 ini kata Yanuar, berbeda dengan tahun 1998. Kalau 1998 kata dia, ada faktor 88. Pada tahun 1988 itu lanjut dia, ada kebijakan Pak Harto pada 1980, di mana Presiden Soeharto masih mengendors konglomerasi. Itu yang jadi pemicu orang mudah membuat bank pada tahun 1988.

"Kemudian karena diendors orde baru, mereka mengambil kredit di banknya. Terjadilah BMPK (Batas Maksimum Pengambilan Kredit). Itu yang terjadi tahun 1998. Di mana pada waktu itu, sistem nilai tukar kita bukan nilai tukar devisa bebas seperti saat ini," ungkap Yanuar.

Ketika itu jatuh lanjut Yanuar, jatuhlah pengusaha besar. Siapa yang susah saat itu? Konglomerasi. Menurut Yanuar, sekarang kita lihat, konglomerasi belum bermasalah. Apa yang terjadi di pasar keuangan 2002-2014. Mereka bermain dalam ombak. Mereka punya dana, tapi perusahaannya susah.

"Sekarang kalau kita mau lihat, siapa yang susah saat ini. Yang susah saat ini, justru mereka yang dulu menopang daya beli krisis tahun 1998. Yaitu sektor mikro dan sektor informal," terang Yanuar.

Covid-19 ini kata Yanuar, menghantam sisi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi daya belinya bermasalah. Mereka sebagian besar dari sektor informal.

"Mereka rata-rata tidak punya akses yang solid di dalam perbankan. Ini beda kalau korporate. Misalnya saya konglomerat. Saya ambil kredit di Bank BUMN. Saya punya sangkutan di sistem moneter, yaitu aset kredit saya di perbankan. Yang informal ini tidak punya. Satu-satunya yang mereka punya yang mikro-mikro itu. Misalnya cicilan motor untuk ngojek, cicilan mobil untuk ngojek, KPR dan sebagainya," jelas Yanuar.

Tapi dari bank sentral kata Yanuar, mereka merasa ini belum terjadi gagal bayar. Sehingga bank sentral melihat tidak ada urgensinya. "Paradigma ini paradigma kita melihat gelas. Membuat kita tidak kreatif. Kalau kita melihat negara lain up to bottom, ini kesempatan kita untuk konsolidasi, kalau konsolidasi berarti kita harus ekspansif, kalau ekspansif, berarti kebijakan fiskalnya untuk likuiditas insolvensi. Likuiditas untuk masuk ke uncomfort zone yang tidak kita bangun," jelasnya.

Di titik ini lanjut Yanuar, adalah titik lemah yang paling lemah di pemerintahan ini. Seolah-olah kita bertumpu di Bank Sentral, BI dan Kementerian Keuangan. Padahal kita lanjut dia, harus menarasikan juga naratif ekspansi fiskal ini apa.

"Kita harus menarasikan membangkitkkan UMKM misalnya, ekonomi desa. Kembali ke strategi Desa kepung kota. Biar bergairah. Berarti kita harus menyusun narasinya. Berarti pertanian kita harus seperti apa. Kenapa pertanian? karena yang paling depan, yang paling pokok adalah ketahahan pangan," jelasnya.

Menurut Yanuar, kita harus mereformasi strukutr pertanian kita. Dengan mereformasi struktur pertanian kita, maka uang segala macam akan mengalir ke sana.

"Menurut saya, harus ada e-marking terhadap Surat Utang Negara (SUN). SUN harus ada yang difokuskan untuk ekspansi itu sendiri. Jadi surat utang negara harus diatur bank sentral," tegasnya.

Dengan begitu, uang masuk ke sektor riil melalui perbankan dan sebagainya.

"Itu menurut saya sumber pembiayaan baru dalam perekonomian kita. Kita tidak mengurus lagi persoalan-persoalan lama. Artinya, kita mengurusi hal-hal yang bisa menggerakkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Sebenarnya ukurannya gampang. Sebelum Covid-19, di Januari dana M2 atau dana pihak ketiga kita itu turun nilainya. Karena banyak orang mengambil uang di tabungannya. Itu artinya demand side atau sisi daya beli itu bermasalah, karena orang sudah mulai menggunakan tabungannya. Itu sebelum covid," bebernya.

Tapi ada yang menarik sambung Yanuar, sejak 2016, yang namanya DPK dalam bentuk valas meningkat. Sebagian besar masyarakat kita mmenganggap, memegang USD jauh lebih secure dari pada rupiah.

"Ini juga menurut saya pemerintah menerbitkan global bond, karena rupiah kita memang tidak ada nilainya. Artinya dia pergi menerbitkan global bond, dengan bunga 4,5 persen selama 50 tahun saat di negara asalnya sendiri The Fed yang menunjuk inflasi rendah. Kembali lagi ke suku bunga USD rendah, di negara lain pun rendah," ungkapnya.

Yanuar menerangkan, kita bisa bersaing dengan menerbitkan global bond USD, tapi bunganya tinggi. Jadi diambil orang. "Jadi sumber keuntungan kita dari mana, dari QE The Fed, QE USD. Kalau begini kita tidak akan pernah memperbaiki akar masalahnya," terangnya.

Menurut Yanuar, ada dua G yang harus ditendang, agar Indonesia menguat. Pertama, kita jangan Gagap, kita mesti tahu apa yang terjadi. Yang kedua, kita jangan Grogi, muter-muter saja sehingga not action talk only (NATO).

"Teknokrasi harus dilakukan, konsolidasi modal nasional harus dilakukan, sehingga 2G bisa kita tendang dan Indonesia menguat kehidupannya," pungkasnya.

Sementara itu, Dahlan Iskan mengaku setuju dengan Yanuar. Menurutnya, directionnya yang penting.

Menurut Dahlan, salah satu yang harus ditingkatkan saat ini adalah pastinya sektor pertanian. Pertanian kata dia, ada dua. Satu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. "Ini harus dipercepat. Kalau orang itu lapar, dampaknya akan sangat luar biasa. Sekrisis apapun kalau pangan itu cukup itu akan lumayanlah. Awal covid ini, saya mulai menanam terong di kebun kecil. Sekarang sudah berbuah. Saya tidak perlu beli terong lagi. Dan banyak sekali dua bulan sudah bisa panen," terangnya.

Yang kedua kata Dahlan, pertanian yang mendorong ekspor. Menurutnya, jangan sampai yang mendorong ekspor ini diabaikan. Dalam keadaan sulit ini lanjut dia, kita bisa mengekspor. "Perusahaan yang butuh ekspor saya tiap hari ajak bicara. Apa yang lagi mau diekspor, apa fasilitas yang mereka butuhkan. Ini harus tiap hari diajak bicara," terangnya.

Ketiga tambah Dahlan, subsitusi impor. Tapi ini kata dia, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan.

"Saya sangat menunggu. Perppu sudah disahkan. Presiden bisa melakukan apa saja sekarang. Terserah. Pokoknya suka-suka. Apapun bisa diakukan pilihannya begitu banyak. DPR apapun tampaknya akan mendukung. Tidak pernah ada suasana yang seperti sekarang ini," ungkap Dahlan.

Dahlan mengatakan, kita tampaknya mulai familiar dengan Covid-19 ini. Menurut Dahlan, sekarang sudah saatnya energi ini dipisah. Siapa yang harus mengurusi Covid-19 dan siapa yang harus mengurusi recovery ekonomi.

"Saya lihat sekarang semua pihak, semua departemen, semua kementerian, semua kepala daerah, perhatiannya semua ke covid-19. Seolah-olah yang lain itu tidak penting. Memang harus begitu, ibarat sebuah rumah kebakaran, sumber apinya harus dipadamkan dulu. Kalau tidak dipadamkan kita tidak bisa membangun. Karena langkah yang kita tempuh setengah lockdown, maka juga harus dibagi. Setengahnya mikir covid-19, setengahnya lagi gak usah mikir covid-19, fokus pada recovery ekonomi," terangnya.

Jalannya seperti apa? Menurut Dahlan, termasuk menyusun narasi, sektor apa yang harus mencetak uang dan sebagainya.

"Saya menjadi agak pesimis, program ini (cetak uang) akan jalan atau tidak. Saya sendiri cenderung punya planning, kita sudah harus menentukan kapan kita harus jalan. Kalau menurut saya, 1 juni semua sudah harus start (untuk recovery ekonomi)," pungkas Dahlan.

#Achmad Nur Hidayat #Ekonomi Indonesia

Berita Populer