Dilema Mencetak Uang untuk Pemulihan Ekonomi

BUKAMATA - Zoominari Narasi Institute kali ini, mengangkat tema "Dilema Mencetak Uang untuk Pemulihan Ekonomi". Dipandu Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, diskusi kali ini menghadirkan Prof Anthony Budiawan (Managing Director Political Studies PEPS) dan Andi Rahmat (Pengusaha dan Pengamat Keuangan). Juga ekonom senior, Fadhil Hasan.

Prof Anthony Budiawan mengatakan, kalau dimaksud cetak uang, kita punya supply of money itu sudah terjadi. Kalau kita lihat Bank Indonesia, kata dia bank sentral itu sudah memberikan intervensi Rp500 triliun. Menurutnya, itu bagian dari quantitative easing. BI membeli surat berharga di pasar sekunder, itu sudah menjadi bagian juga dari quatitative easing dan supply of money, yang dalam bahasa awal adalah zakat uang.

"Saya lebih cenderung mengatakan, membeli surat berharga. Karena dalam konteksnya, pasar sekunder dan pasar primer. Dan pasar sekunder sudah terjadi dan itu merupakan bagian kebijakan moneter Bank Indonesia," sebutnya.

Di pasar sekunder lanjut alumnus Erasmus University Rotterdam ini, kalau kita lihat dalam Pasal 55 ayat 3 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan membeli di Pasar Primer. Pasal 70 UU Bank Indonesia mengatakan, kalau itu dilanggar, malah itu ada denda perdata dan hukuman penjara. Tapi pasal itu kata Prof Anthony, dihapus. Dan sekarang dibolehkan.

"Sekarang ini, Bank Indonesia sudah membeli di pasar primer. Nilainya sampai Rp173 triliun," ungkapnya.

Jadi ini kata dia sudah terjadi. Perppu tadi kata dia, membolehkan BI membeli di pasar primer. Kalau pemerintah menawarkan surat berharga dan tidak ada pembeli, maka Bank Indonesia menjadi semacam standby buyers atau non-competitive buyers.

"Sekarang kenapa saya sebut itu pasar primer, karena BI itu punya dua kebijakan, yakni, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua-duanya itu berfungsi sendiri-sendiri. Kebijakan fiskal tak boleh mempengaruhi kebijakan moneter," bebernya.

Karenanya, kebijakan moneter kata dia dibuat independen. "UUD 1945 menyebutkan, bahwa Bank Indonesia itu independen. Di mana letak Bank Indonesia independen. Bahwa dia tidak dibolehkan membeli di pasar primer. Itu letak independensinya," tambah mantan Rektor Kwik Kian Gie School and Business ini.

Kebijakan fiskal kata dia, bisa memainkan perannya untuk memberikan stimulus. Kebijakan moneter kata dia, juga bisa memberikan perannya memberikan stimulus. Kebijakan memberikan stimulus di moneter lanjut dia, yaitu mengurangi suku bunga. Kalau suku bunga turun, maka beban ekonomi juga turun. Suku bunganya memberikan kelonggaran likuiditas.

Suku bunga lanjut Prof Anthony, sudah diturunkan mendekati 2 persen, maka terjadi likuidity trap. Di situ lanjut dia, tidak bisa lagi efektif memberikan stimulus ekonomi. Ini lanjut dia, terjadi di Jepang. Maka dilakukan quantitative easing.

Di dalam hal krisis ekonomi kata dia, corporate bond bisa diambil juga. Itulah intinya, kebijakan fiskal, di mana BI harus independen. Independennya adalah tidak boleh membeli di pasar primer. "Sekarang tidak bisa independen lagi," ungkapnya.

"Bayangkan kalau sampai Rp1000 triliun, Rp4000 triliun dan seterusnya, BI harus telan. Dan itu akan menjadi bahaya bagi ekonomi," paparnya.

Yang kedua lanjut Prof Anthony, Modern Monetary Theory (MMT), sebetulnya bukan teori yang betul-betul baru. Teori ini kata dia, sudah berkembang dan dijadikan teori baru. Kalau Bank Sentral kata dia bisa membeli surat-surat berharga, tanpa kontrol, maka ini bisa terjadi seperti tahun 1970. Pada 1970 itu, terjadi stagnasi, karena merasa ada virus dan sebagainya dan dikatakan bahwa supply money dan unemployment (pengangguran) bisa diatasi. Tetapi kenyataannya, begitu supply money meningkat, maka yang terjadi adalah inflasi dan unemployment (pengangguran) tinggi.

"Nah ini dimodivifikasi ulang oleh MMT, bahwa kalau kita memperbesar jumlah uang yang beredar, itu hanya sedikit mengenai unemployment. Padahal supply money itu oleh MMT dimaksudkan untuk mengurangi unemployment. Saya ingatkan bahwa MMT tidak lebih dari situasi-situasi yang terjadi ketika (1970) itu," jelasnya.

Pembicara selanjutnya, Andi Rahmat menyebutkan, pada dasarnya dia sepakat bahwa quantitative easing adalah kebijakan yang bisa dilakukan Bank Indonesia. Dan ini kata dia, sudah dilakukan BI. Cuma soal jumlah Rp530 triliun itu, dikoreksi sedikit oleh Andi Rahmat. Pengusaha sekaligus pengamat keuangan yang pernah duduk di DPR RI ini mengatakan, sebetulnya BI sudah melakukan relaksasi itu pada akhir 2019. Menurunkan Giro Wajib Minimum (GMW) dan memasok likuiditas ke dalam sektor perbankan.

Kenapa? Karena Long Deposit to Ratio (LDR) di perbankan kita, sudah hampir di puncak. Di atas 95 persen. Dengan mengurangi GWM kata Andi Rahmat, diharapkan mampu membuat likuiditas hidup dan terjadi ekspansi ekonomi yang baik di awal tahun.

"Tetapi perkembangannya, terjadi serangan yang tidak pernah kita sangka. Pandemi Covid-19 itu. Lalu mengakibatkan economic shock. Jadi ekonomi ini seperti mendapat serangan jantung. Tiba-tiba tidak ada angin dan hujan kita mengalami critical situation," jelasnya.

Kita semua kata Andi Rahmat, bersama-sama masuk ke dalam situasi di mana kita harus menemukan solusi terhadap situasi ini. Solusi yang disampaikan pemerintah saat ini kata dia, adalah melalui control circlical. "Kalau kita melihat trennya, tiap hari kita ketemu data yang tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik," terangnya.

Sekarang pertanyaannya kata dia, dari mana kita dapat duitnya? Sejauh ini, BI melakukan quantitative easing itu tidak melalui monetery base yang besar, dengan memperbesar likuididtas di M2-nya. "Nanti kita lihat bagaimana pelaporan BI ke DPR," ungkapnya.

"Ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa tindakan dari BI itu sudah variatif. Karena dalam melakukan tindakan pada situasi krisis seperti ini, semua opsi kita taruh di atas meja. Opsi itu akan hidup, saat kita melihat indikator ekonomi kita," ungkapnya.

Rahmat melanjutkan, kalau kita melihat, ciri-ciri deflasi kuat sekali. Secara global, ciri-ciri deflasi sudah dibicarakan dan kebijakan quantitative easing itu kita perlukan. Karena itu kata dia, di dalam perppu yang menghilangkan keterbatasan BI dan memberikan kesempatan kepada BI untuk masuk ke dalam primary market. Tidak hanya di secondary market.

"Kalau kita perhatikan, BI ini ruang gerak moneternya masih besar. Dalam catatan saya, GWM BI ini masih sekitar 34 persen. Monetary Base juga masih luas sekali. Surat berharga yang dipegang BI juga masih ada sekitar Rp700-an triliun. Jadi variasi kebijakan BI masih sangat luas," bebernya.

Quantitative Easing atau mencetak uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank di Amerika itu kata dia, dilakukan pada saat suku bunga acuannya (Federal Resource Rate) itu sudah mendekati 0 persen. Jadi lanjutnya, tidak ada pilihan kecuali melakukan aksi moneter besar-besaran.

"Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi krisis di sektor fiskal? Dalam situasi krisis begini, ada dua hal yang perlu kita lihat. Apakah fiskal mixer kita masih cukup kuat? Kalau saya lihat fiskal mixer kita dak cukup kuat. Tahun ini saja dengan defisit Rp1000 triliun itu, tahun depan bagaimana? Kalau kita lihat ini sangat susah untuk sampai ke safe, kita akan unsafe. Akan lama kita dalam economic room crisis ini. Mungkin setahun atau dua tahun, untuk melihat celah keluar dari krisis ini," terangnya.

Upaya yang bisa kita lakukan kata Rahmat, adalah monetary mixer. Dalam fiskal kata dia, ada dua hal yang bisa dilihat. "Satu revenue fiskal kita sangat tidak bisa diharapkan. Pajak pasti jatuh," ujarnya.

Kedua, sumber pembiayaan juga akan menjadi sangat terbatas. Untuk masuk ke monetary mixer, Rahmat menilai perlu dipertimbangkan semua opsi taruh di atas meja. "Kalau BI nanti sudah memakai semua toolsnya, karena ekonomi mengalami the terorism pada kuartal keempat, kemarin konsumsinya sudah kepotong 2,5 persen. Jauh sekali konsumsinya kepotong. Kata Ibu Sri Mulyani, konsumsi kita saja sudah hilang Rp5000 triliun hanya sejak pemberlakuan PSBB ini," jelasnya.

Maka semua opsi kata dia, kita bisa letakkan di atas meja. Modern Money Theory (MMT) itu sekarang kata dia, dihidupkan kembali dalam pidatonya Ben Bernanke dengan menyebutkan istilah, helicopter money. "Walaupun saya tidak setuju untuk menciptakan helicopter money itu, karena ruang gerak BI masih sangat luas untuk melakukan intervensi terhadap perekonomian. Tadi ada istilah likuidity trap yang dikeluarkan profesor, saya setuju itu bahaya sekali," ungkapnya.

Quantitative easing di beberapa negara lanjut Rahmat, salah satu sebabnya kenapa tidak inflatoir, itu karena bank-bank ini case hording. Dia memilih memperbaiki neracanya dibanding melakukan aksi.

"Tapi saya dengar ada beberapa pernyataan sekarang ini, meski belum bisa saya konfirmasi ke otoritas, bahwa BI revonya, nanti bisa diserap ke sektor UMKM. Jadi itu yang saya bilang tadi, all option on the table. Supaya kita lihat pilihan-pilihan itu ada bagi pengambil kebijakan," terangnya.

Yang kedua kata dia, quantitativ easing ini tidak boleh diambil secara emosional. Karena, menurut Rahmat, inti independensi BI karena kita beri kekuasaan untuk mengatur sektor moneter kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Ketiga, gradual justice police-nya harus disesuaikan perkembangan. Jangan tutup pintu.

"Monetery base kita mengalami perkembangan sangat pesat. M2 kita sekarang Rp6.642 triliun. Ada di dalam laporan BI pada akhir Maret. Uang kartal di akhir April, jumlahnya Rp743 triliun, uang giral Rp289 triliun. Dari angka Rp6.642 triliun itu ada perkembangan, uang kartal naik, uang giral turun," bebernya.

Menurut Rahmat, sekarang ini banyak variabelnya. Di dalam laporan BI bisa kita lihat. Eskalasi M2, uang beredar luas cukup besar. Kalau BI tidak mau beli langsung di primer, dia bisa melakukan revo, exbank Rp500 triliun di perbankan.

"Bagaimana proses revonya bisa terjadi? Cuma sekarang, akhir tahun, BI akan menambah likuiditas. Kalau situasi ini tidak membaik. Likuiditasnya bisa di atas Rp800 triliun hingga Rp1000 triliun," ujarnya.

Yang masalah lanjut Rahmat, bagaimana balanced BI. Balanced BI kata dia, diatur di UU juga, bahwa harus 10 persen dari kebijakan moneternya. Kalau turun, ada kewajiban pemerintah juga untuk tambah. Kita harus gradually justice police.

"BI harus merespons kebijakan fiskal dari pemerintah. Jadi bukan BI-nya tidak proaktif merespons kebijakan fiskal itu. Tetapi dia mengambil posisi responsif dari kebijakan yang diambil pemerintah," ujarnya.

Yang terakhir kata dia, lakukan Hide of corp. Quantitative easing menurut Rahmat, dilakukan di depan, teorinya adalah, lebih baik kita melakukan praktik membanjiri likuiditas market di depan dari pada kita menyesal di belakang hari.

"Kalau kita sudah taruh, lalu kita lihat apa efeknya pada perekonoian. Yang saya masih lihat data, sebetulnya bagaimana supply and demand kita, terutama harga. Salah satu tugas BI adalah stabilitas harga. Masih 2,9 persen inflasi. Kalau penurunannya tajam, kita akan mengarah tidak terjadi inflasi, malah bisa mengarah ke deflasi. Deflasi dalam situasi ekonomi seperti ini bisa lebih berbahaya dari inflasi. Karena bisa mengakibatkan rangsangan dalam perekonomian kita menghilang," bebernya.

Rahmat menambahkan, kalau cadangan devisa, tambahan BI itu ada USD170 miliar.

Mengenai stimulus, di banyak negara kata dia, juga sudah terjadi. Stimulus kita lanjut Rahmat, masih kecil dibanding PDB. Yang paling besar stimulusnya kata dia adalah Jepang, 20 persen dari PDB. "Kita masih kecil," terangnya.