Anies Baswedan 'Diserang' Tiga Menteri Jokowi Gegara Bansos

BUKAMATA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 'diserang' tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ketiga menteri itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Alasannya, ucap orang yang akrab disapa Ani itu, keterbatasan dana.

Mulanya, Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga. Itu sudah diterapkan pada pemberian bansos gelombang pertama. Namun, untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya.

"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Kemudiaan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Dia menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan

"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data program Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi Covid-19.

"Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data," kata Muhadjir dilansir CNNIndonesia, Kamis (7/4/2020).

"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," tambahnya.