Kelembagaan Pangan Kita Belum Baik, Ini Tips Publik Menjaga Pangan Selama Covid-19

BUKAMATA - Diskusi online Narasi Institute, menampilkan Wamen Menteri Pertanian 2010-2011, Bayu Krisnamurthi. Dipandu host Achmad Nur Hidayat, Bayu mengulas persoalan pangan kita dengan menitikberatkan pada dua hal, perdagangan dan distribusi logistik.

Menurut Bayu, pangan kita sebenarnya belum pernah sempurna. Tak ada Covid-19 pun, pangan kita bermasalah. "Jadi jangan dikaitkan bahwa seolah-olah masalah pangan kita ini dikaitkan dengan Covid-19, tidak," ujarnya.

Menurut Bayu, kita punya masalah-masalah yang sangat serius di bidang pangan. Jadi tidak ada hubungan dengan Covid-19. "Kalau mau didiskusikan, apa sih tambahan masalah. Apa sih tantangan pangan di tengah Covid-19 selain masalah yang selama ini sudah ada?" tanyanya.

"Mau bicara soal gula, kita bisa berdebat tiga hari tiga malam tidak selesai. Mau berbicara soal beras, panjang lebar. Bagaimana permasalahan Bulog saat ini, bagaimana cara dia membayar utangnya yang ada beberapa triliun. Jadi menurut saya, poinnya adalah, kita coba fokus pada apa sih tambahan masalah pangan terkait Covid-19," ujarnya.

Bayu bilang, karena kita berbicara tentang kebijakan publik, yang paling terganggu dengan adanya Covid-19, adalah perdagangan dan logistik.

"Kapasitas produksi kita tetap. Jumlah truk yang ngangkut tetap, konsumennya gak berubah. Cuma pindah, tadinya dia makan di restoran, sekarang di rumah. Skala terkait size of demand atau volumenya tidak berubah. Artinya demand orang Jakarta dak berubah. Pindah iya. Dari hotel dan restoran ke catering dan rumah. Total permintaannya sama. Makannya juga 3 kali sehari kok. Jadi yang terganggu adalah logistik dan perdagangan. Ini yang menurut saya harus diperhatikan," terangnya.

Di sini kata Bayu menjadi isu kebijakan publiknya. Mana yang harus didahulukan? Bayu mengaku sangat setuju dan paham bahwa isolasi, karantina itu adalah hal paling penting untuk menangani Covid-19. Itu kebijakan publik. Menurutnya, itu terbukti. Memang harus social distancing. Tapi di sisi lain, kalau itu dilakukan, itu akan membuat perdagangan dan logistik terganggu.

"Saya baru dapat informasi dari kawan di Jawa Timur, di sekitar Surabaya, Gresik, Sidoarjo, terdapat lebih dari 100 desa kelurahan yang melakukan local lockdown. Truk tidak bisa lewat dan sebagainya. Logistik terganggu. Kita paham bahwa orang desa itu ingin melindungi dirinya dari Covid. Bagaimana dengan pangan? Kita tidak bisa lihat yang dibawa itu hanya karung beras. Bagaimana dengan sayur. Sayur itu bertambah 3 jam saja dari sejak pengangkutannya, itu sudah berpengaruh pada kualitas dari sayurnya," bebernya.

"Karena dengan logistik kemasan dari makanan, berasnya ada. Tapi karungnya tidak bisa sampai ke desa itu untuk mengemas. Karungnya kan didatangkan dari luar. Diantar pakai truk juga," tambahnya.

Sehingga ini kata Bayu menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam tiga bulan ke depan. "Walaupun kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir, tapi kita ambil saja pernyataan dari Doni Murtado, bahwa kondisi kedaruratan sampai pada Mei. Jadi anggaplah April, Mei, mungkin Juni, itu adalah saat di mana kita memastikan bahwa lockdown dan social distancing di sisi lain, logistik dan perdagangan pangan tidak terganggu. Itu yang pertama menurut saya," jelasnya.

Kedua lanjut Bayu, masalah gula. Okelah, itu adalah kesalahan dari pengambil keputusan yang telat mengimpor. "Apapun motivasinya kenapa dak masuk, yang jelas sekarang kran impor itu sudah tutup. Di negara pengekspor pun sudah tutup. Kalau menurut saya, tidak ada solusi untuk gula," ungkapnya.

"Jadi bagaimana kemampuan kita merayu negara G to G agar gula bisa masuk ke Indonesia. Kalau tidak, dalam waktu tiga bulan ke depan, tidak ada. Mau menanam? Tebu 9 bulan kok," paparnya.

Jadi ini lagi-lagi kata Bayu, merupakan ranah kebijakan publik. "Tadi Pak Presiden bilang, akan menugaskan Satgas untuk melakukan koordinasi. Dalam konteks apa? Menghimpun stok? Kadang saya berpikir, ada orang menimbun gula 1000 ton saja, 1000 ton itu berarti satu juta kilogram. Katakanlah harga Rp10 ribu saja, itu sudah Rp10 miliar. Cost of money-nya saja berapa. Dalam kondisi seperti sekarang, apa iya ada yang mau melakukan itu dengan risiko mau dikejar-kejar juga. Jadi rasanya kok agak bodoh kalau ada yang mengambil stok, untuk kepentingan keuntungan pun. Apalagi, ini adalah produk yang dimonitor pemerintah. Jadi harganya naik sendiri, pasti langsung diambil tindakan. Tapi lagi-lagi, itu adalah kebijakan publik," ulasnya.

Untuk internasional yang barangnya gak ada, menurut Bayu, tidak bisa pakai soluasi biasa-biasa. Harus extraordinary agar betul-betul bisa mendatangkan gula itu.

Kemudian yang lain adalah, karena dalam tiga bulan ini masih ada panen, masih ada proses yang bisa dilakukan oleh petani, bukan hanya beras, ada sayur, holtikultura dan lain-lain, gimana sih caranya kita bisa pastikan bahwa produksi itu berlangsung. "Pak Bustanul (guru besar Ekonomi Pertanian Unila, Bustanul Arifin) betul sekali, bahwa petani harus dipastikan kalau mereka tetap menanam, artinya kita saja pada waktu Jakarta mulai-mulai corona ini, begitu hebohnya, bagaimana harus ada masker, hand sanitizer, begitu sibuknya mencari rumah sakit untuk membuat kepastiannya bisa tertangani. Bagaimana kalau itu terjadi di desa. Siapa yang akan bantu itu. Kita di kota bisa bikin donasi ini donasi itu. Bantu ini bantu itu. Di desa? Tidak akan ada produksi kalau petaninya sakit," terangnya.

Kita hidup dengan kondisi pangan kita yang tidak sempurna ditambah lagi covid-19, menurut Bayu langkah yang harus dilakukan adalah, satu, pemerintah harus betul-betul bisa memastikan sampai ke lurah ke desa, logistik pangan jangan sampai terganggu. Logistik pupuk dan lain-lain yang terkait dengan pangan, jangan terganggu. Jangan sampai demi untuk keselamatan dia kemudian jalan ditutup dan truk logistik untuk pangan itu tidak dibolehkan lewat, padahal itu bagian dari mereka.

"Kemudian yang kedua. Kita harus menjamin industri pangan. Coba kita lihat dari yang kita makan sehari-hari, berapa makanan yang betul-betul kita beli persis seperti yang ada di petani. Sayur saja, sudah ada yang bersihin, pilihin, nyuciin dan kemasin. Kemasannya itu kalau dak ada kemasannya tidak ada yang mau beli juga. Jadi industri kalau untuk pangan sendiri, bukan pangan olahan ya, itu sudah jadi industri. Pelakunya harus dijamin bahwa mereka tetap bisa bekerja. Saya ambil contoh yang dibuat oleh menteri perindustrian yang mengeluarkan SK, rekomendasi bahwa industri pangan dipersilakan tetap beroperasi. Kenapa surat itu penting, mereka punya pegawai. Pegawainya berangkat dari rumah. Disetop. Tapi dia tunjukkan surat itu. Saya bekerja di industri pangan. Boleh kok terus," ungkap Bayu.

Hal-hal semacam itu kata Bayu yang sangat praktis. Kita bisa menjamin industri pangan itu betul-betul jalan.

"Kita harus bisa memproteksi petani kita. Bagaimana jaringan suplier petani mereka, kira-kira produksinya terganggu atau tidak. Bulog sendiri punya Prof Andreas dengan asosiasi perbenihan bagaimana. Prof Andreas bilang harga gabah tidak turun. Kalau tidak salah di Kompas dia sebut itu angkanya. Sebetulnya banyak bisa diajak untuk memonitor. Karena data yang dimiliki oleh pemerintah, ada tapi tidak lengkap. Dengan memonitoring kondisi desa, kondisi kesehatan petani dan sebagainya," terangnya.

Yang berikutnya lanjut Bayu, kita harus menjamin logistik kota, logistik sentra konsumsi itu terjaga. "Saat ini saya tidak punya datanya. Tapi ketergantungan konsumsi terhadap ojol itu tinggi. Begitu mereka menghadapi masalah, apakah sakit, pasti akan berdampak pada kondisi pangan. Kualitas gizi di tengah wabah covid-19 ini menjadi super penting. Bukan hanya untuk 1000 HPK, tapi seluruh. Jadi logistik makanan yang sehat itu juga menjadi kritikal dari sisi konsumsi," ungkapnya.

"Jadi untuk melewati masa covid-19, dua bulan, tiga bulan atau entah berapa bulan itu, bisa tetap terjaga ketahanannya. Ini dengan catatan, kita sadar sepenuhnya bahwa pangan kita memiliki masalah yang sudah bertahun-tahun terjadi. Kita harus fokus dua atau tiga bulan ke depan," ungkap Bayu.

Apakah dibutuhkan lembaga yang bisa bergerak cepat, mengingat ini adalah situasi extraordinary yang juga butuh penanganan yang extraordinary? Menurut Bayu, kalau berbicara lembaga, maka itu butuh proses. "Secara teoritik maupun empirik, gak ada institusi itu ujug-ujug. Harus dibangun melalui proses. Sementara dengan covid-19, kita berburu dengan waktu. Butuh kecepatan. Kita memasuki Ramadan. Jadi makin tembah berat. Pada saat seharusnya kita konsentrasi untuk beribadah dan lain-lain, pada saat itu kita masih menghadapi tantangan yang seperti sekarang kita hadapi dengan covid," katanya.

"Tadi Pak Presiden mengatakan reformasi besar-besaran sektor pangan. Tapi itu membutuhkan waktu. Itu sesuatu yang sifatnya ada step by step-nya. Kalau menurut saya untuk dua atau tiga bulan ke depan, mari kita pakai yang ada saja dulu. Saya mohon kepada pemerintah, mbok jangan merasa bisa menyelesaikan sendiri. Tidak bisa kalau tidak melibatkan masyarakat," paparnya.

Menurutny, tidak ada misalnya jaringan distribusi di pemerintah sekuat di masyarakat. "Katakanlah JNE sama TIKI. Jaringan informasi yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen, tidak ada yang bisa lebih besar dari Gojek misalnya. Gojek tambah Bukalapak tambah yang lain, itu sudah besar sekali. Berapa juta yang berada dalam network mereka. Kalau kita ambil data mereka kemudian menjadi data dan menjadi big data lalu dimasukkan ke dalam algoritma yang kemudian membuat kita bisa tahu informasi kondisi harga, saya yakin jauh lebih baik dari apa yang disediakan oleh pemerintah. Saya tidak mengatakan bahwa yang punya pemerintah itu salah dan sebagainya, cuma ini faktanya kan lebih gede. Cakupannya lebih gede. Mari kita pakai," paparnya.

Dari sisi konsumen kata Bayu, sangat miris ada ibu di Banten yang meninggal setelah tiga hari tidak makan. Di dalam Islam kata dia, diungkap berdosalah kamu ketika kamu tidur malam hari, tetapi tetanggamu lapar. "Kita sebagai warga harus bisa bergerak untuk mengatasi. Jangan menunggu bantuan pemerintah. Tetapi pemerintah sendiri harus bersikap, memberikan ruang kepada publik. Terutama yang terkait dengan pangan," ungkapnya.

Yang pertama kata dia, soal surat jalan. Diberikan ijin untuk jasa transportasi. Misalnya, truk hanya diberikan kepada truk logistik.

Masyarakat kita sudah semakin sejahtera. Lonjakan harga itu kata Bayu, biasanya satu minggu sebelum ramadan. Itu karena permintaan banyak. "Kemudian turun, rupanya ibu-ibu sudah mulai bikin rendang makanan bertahan lama. Setelah itu turun. Kira-kira setelah 15 hari ramadan naik lagi. Tapi menjelang lebaran turun, dan setelah 1 syawal itu anjlok," ujar Bayu.

Bayu menambahkan, kita harus punya pengelolaan yang baik. Dalam konteks ramadan kata dia, kita adalah korban dari keberhasilan kita sendiri. Kita sangat berhasil meningkatkan daging dan telur ayam. Tapi overshoot. Kebanyakan stoknya, karena tidak bisa disimpan lama, jadinya merugi.

"Kita terlambat membangun industri pengolah ayam. Kenapa? Karena lagi-lagi sosial masyarakat Indonesia, mintanya ayam hidup. Satu dua hari saja, Jakarta melarang penyembelihan ayam di pasar-pasar. Padahal surat saya waktu itu saya masih di pemerintahan, kepada Pak Sutiyoso gubernur DKI Jakarta waktu itu, melarang penjualan ayam hidup di pasar di tengah kota. Alasannya memang flu burung saat itu. Tapi intinya sebenarnya adalah industri pengolahan ayam. Tapi sudah telat. Sangat sulit, walaupun kalau kita lihat dari industri nuget itu bagus," ungkapnya.

Terkait peran Bulog, penggilingan padi saja kata Bayu, ada 150 orang karyawannya. Kalau ada lima, berarti sudah 750 orang yang bekerja. "Mereka mau ke mana kalau misalnya semua mau diambil negara. Bulog itu sudah berhasil mengendalikan harga. Masalahnya sekarang ini adalah siklus kebijakan soal beras, ada satu rantai yang hilang, sehingga Bulog sangat kesulitan. Kalau Bulog mampu mengendalikan harga beras petani. Harga di tingkat petani, lebih tinggi dari harga referensi pemerintah. Jadi berhasil. Situasinya menunjukkan keberhasilan. Tapi kita memang punya masalah pangan jauh sebelum covid-19," lanjutnya.

Bayu mengajak seluruh pihak berpikir dengan kepala dingin. Rakyat kata dia, bisa lebih banyak berkiprah tanpa harus bergantung dari pemerintah.

Di kelembagaan kata Bayu, kita memiliki Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, ada Bulog, ditambah lagi Satgas Pangan. "Memang betul-betul pangan ini sangat kompleks. Kita dulu pernah punya Menteri Pangan. Kita punya Dewan Ketahanan Pangan Nasional, di bawah presiden. Yang harus banyak berperan adalah yang di bawah presiden. Perangkat kita sudah ada. Tidak banyak yang berubah dari dulu dengan sekarang," ungkapnya.

Skenario terburuknya kata Bayu, adalah tidak ada gula, tidak ada bawang putih. Mau nanam tidak bisa, butuh waktu. Kalau kita mau menambah produksi hari ini, realisasinya kata dia nanti 12 bulan kemudian. Impor pun butuh waktu satu bulan dari sejak ada kesepakatan.

"Tadi ada ide dana desa. Pernah gak jadi lurah. Itu bikin rumit untuk mengurus itu. Bikin dulu aturan dari atas, nanti kepala desa tinggal untuk melaksanakan. Ini baru dana desa untuk pangan. Belum lagi dana desa untuk kesehatan dan sebagainya. Bikinkan sistemnya, nanti mereka menjalankan," ungkap Bayu.

Kita kata Bayu, berada pada posisi dilematis. Kalau kita amankan kesehatan, jangan-jangan pangan yang kena. Kalau kita dorong pangan, jangan-jangan kita mengorbankan kesehatan. "Ini yang harus dicari, bagaimana balance-nya. Kalau di perusahaan swasta kok bisa mendisiplinkan aplikasi protokol. Bagaimana desa bisa memanfaatkan aplikasi untuk melakukan protokol kesehatan. Ini tantangan yang besar. Untuk pemerintah, dua kebijakan yang kita dorong, kebijakan untuk logistik dan perdagangan. Produksi kita tidak terganggu. Yang terganggu adalah logistik dan perdagangan," terangnya.

Kedua kata dia, dari stimulus. Menurut Bayu, memang harus ada yang dialokasikan ke desa. Tapi jangan paksa kepala desa menanggung beban segala macam. "Bayangkan, setiap kementerian yang punya program, masuknya lewat kepala desa," terangnya.

"Kalau saya pribadi apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya, pertama, jaga kesehatan, karena kita tidak bisa bikin apa-apa kalau kita sakit. Tetap konsumsi pangan agar demand terjaga. Mulai memikirkan penghimpunan masker, APD, hand sanitizer. Untuk orang kota. Untuk orang desa belum ada. Ini bisa kita lakukan sebagai individu, bagaimana ikut mendorong APD itu ada di desa," pungkasnya.