Cara DPRD Sulsel Awasi Anggaran Covid-19, Libatkan Banggar hingga Terjunkan Seluruh Komisi ke Lapangan

MAKASSAR - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengambi langkah tegas terkait pengawasan anggaran pandemi Covid-19 di Sulsel.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe, secara umum ada dua cara yang dilakukan dewan terkait dengan fungsi pengawasan yang diembannya.

"Pertama kita libatkan banggar (badan anggaran). Kita beri tugas tambahan ke mereka untuk bekerja sama dengan BPKP dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Ketiganya akan bersinergi melakukan pengawasan belanja anggaran Covid-19 ini," ungkapnya didampingi unsur pimpinan dewan dalam konferensi pers di Kantor DPRD Sulsel, Senin (20/4/2020).

Langkah kedua, kata Ulla, sapaan karibnya, adalah menginstruksikan 85 legislator DPRD Sulsel dengan berbasis komisi untuk terjun langsung ke lapangan melakukan pemantauan. Mereka akan dibagi sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Mereka memantau langsung di 11 dapil yang ada di 24 kabupaten/kota. Hasil pemantauannya dilaporkan secara berkala ke pimpinan untuk selanjutnya di follow-up ke gubernur dan gugus tugas provinsi. Sampai penyaluran bantuannya akan kita pantau," beber Ulla.

Menurut ketua Demokrat Sulsel ini, DPRD Sulsel merupakan salah satu institusi dewan yang paling proaktif di Indonesia dalam menyikapi penanganan pandemi Covid-19.

"Sejak awal kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel terkait penyediaan anggaran darurat yang tentu sejalan dengan aturan Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri Dalam Negeri," demikian Ulla.

Diketahui, Banggar DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar untuk penanganan Covid-19. Angka tersebut merupakan hasil realokasi dan refocusing anggaran dari APBD 2020.

Penyalurannya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dianggarkan sebesar Rp250 miliar untuk dua bulan ke depan atau hingga bulan Juni. Jika kondisinya masih memburuk, maka akan ditambahkan lagi anggaran sebesar Rp250 miliar.