Anggota DPR RI Ini Usulkan Seluruh Pelanggan Listrik Digratiskan hingga 6 Bulan

BUKAMATA - Kebutuhan hidup yang sulit, ditambah sumirnya kadar kedalaman dan ujung dari pandemi wabah Covid-19, akan berdampak besar pada rakyat. Karenanya, Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, mengusulkan pemerintah agar mem-bailout rakyat.

Salah satunya, mengusulkan agar rakyat pengguna listrik hingga 2.300 KVA, dibebaskan dari pembayaran hingga 6 bulan ke depan.

Menurut Misbakhun, lumayan uang pembayaran listrik, bisa digunakan untuk membeli bahan makanan.

Demikian diungkap Misbakhun pada Diskusi Online via zoom yang dipandu pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat dan disiarkan live di channel youtube, narasi institute.

Menurut Misbakhun, ada dua sebenarnya masalah yang kita hadapi. Pandemi itu sendiri dan akibat dari pandemi. "Lha ekonomi ini akibat dari pandemi. Sebenarnya bukan cuma ekonomi tapi banyak. Tapi perhatian dari masyarakat, karena aktivitas kemudian kegiatan manusia itu kan nilai ekonominya. Kita bangun tidur berangkat kerja dan menerima penghasilan untuk menggerakkan roda ekonomi," jelasnya.

Ini yang menurut Misbakhun yang terjadi saat ini. Penyebab itu semua kata Misbakhun adalah pandemi. Penyebarannya kata dia, disebabkan virus corona melalui interaksi antar manusia. Dan kemudian orang menjadi carrier atau istilahnya ODP, kemudian penyebaran ODP ini, ke manapun itu bergerak melalui saluran pernapasan dan itu selalu kita bawa.

Inilah yang kemudian kata dia, membuat ada anjuran mengenai social distancing dan physical distancing.

Akibatnya apa yang terjadi? Pandemi ini sampai sekarang menimbulkan terkuncinya pergaulan manusia itu sendiri. Manusia harus stay at home, kemudian ada lockdown, dan sebagainya. Ini mengakibatkan interaksi manusia terhenti.

Kalau dari sisi ekonomi lanjut dia, yang terjadi terhentinya supply side and demand side. "Dari sisi supply kita punya uang tapi tidak bisa mengoperasikan pabrik, karena manusianya tidak boleh pergi ke pabrik, kalau bisa berinteraksi pun kita kena physical distancing. Nah, jarak-jarak inilah yang membuat permasalahan yang berbeda di luar pandemi itu sendiri," jelasnya.

Sebenarnya kata Misbakhun, kalau kita pelajari dari pandemi ini adalah, ini adalah krisis yang paling berat dihadapi manusia dalam sejarah peradaban.

Dulu kata dia, kita mengenal krisis itu the great depression 1928 yang berlangsung 1932 di Amerika.
"Kita kemudian mengalami krisis moneter 1998 di Asia Tenggara, Korea, Indonesia, Hong Kong dan Jepang. Kemudian kita mengalami the great depression 2008. Yang disebabkan oleh subordinat Eropa dan Amerika. Nah ini yang terjadi," paparnya.

Kalau dulu kata dia, yang terjadi adalah kelangkaan likuiditas karena kasus moneter. Dan terjadi pada saat itu di bagian lain dunia. "Kalau The Great Depression terjadi di Amerika kemudian di Eropa karena korelasi mereka sangat dekat. Kemudian 1998, itu terjadi di Asia Tenggara, 2008 terjadi di Amerika sebagai episentrumnya, kemudian Eropa juga mengalami. Ada kasus di Jepang. Kemudian Jerman pernah mengalami karena inflasi. Tapi itu kan hanya skalanya negara," sebutnya.

Nah pandemi Covid-19 ini kata dia, skalanya adalah dunia. Dan yang terkena bukan cuma satu sisi, misalnya suplainya saja. Tapi ini supplay side and demand side. "Nah ini yang membuat kita tidak pernah memperkirakan bahwa pandemi ini memilik impact ekonomi yang begitu dalam. Sangat dalam. Bahkan kebutuhan seluruh dunia akan likuiditas itu, tidak pernah diperkirakan seberapa jauh," ungkapnya.

"Mau IMF ngomongin USD 15 ribu triliun mampu menyediakan dana atau World Bank ngomong mampu menyiapkan USD 14 ribu Euro, tapi itu tidak bisa mengukur kedalaman kebutuhan likuiditas seluruh dunia atas masalah ini," tegasnya.

Akhirnya apa? Negara-negara seperti Amerika justru mengalami paling parah setelah China, kemudian Italia, Spanyol dan sebagainya. "Sampai sekarang kita belum menemukan game changernya yaitu pengubah permainan itu apa. Yaitu vaksin. Vaksin belum ditemukan," jelasnya.

Yang berikutnya, game changernya kata dia adalah kita tidak pernah memprediksi kapan virus ini selesai. Kapan titik puncak dan sebagainya. yang bisa menyelesaikan baru China.

"Kalau negara-negara yang lain itu kalau Amerika masih jam 8 pagi atau jam 9, China, dan Jepang itu sudah di kisaran jam 4 sore," ungkapnya menganalogikan dengan jarum jam.

Tantangan terbesar kita sambung dia, adalah mengatasi titik penyakitnya ini. Nah Indonesia ini kata dia, tidak tahu kapan akan selesai.

"Dunia bisnis mengalami. Kalau kita lihat, mata rantainya industri pariwisata ini sudah kena. Industri pariwisata ini kan ikutannya adalah logistik dan transportasi. Berikutnya apa? Yang bisa hidup palingan industri alat-alat kesehatan, rumah sakit, alat tekstil dari APD itu, obat-obatan," terangnya.

Yang lainnya lanjut dia, paling kebutuhan pangan yang selama ini menjadi kebutuhan dasar manusia.
"Seberapa lama kemudian bahan bakunya tersedia. Saya sudah rapat dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, dengan sektor industri juga, BUMN, besok dengan asosiasi yang lain dan kita mengetahui bahwa sampai saat ini, kita bisa tahu bahwa pemerintah pun masih belum tahu seberapa dalam kedalaman krisis ini," paparnya.

Kalau 1998 kata dia, Presiden Soeharto membangun ekonomi Indonesia itu selama 32 tahun pertumbuhannya pernah di atas 7 persen. Dan begitu mengalami krisis moneter, ibarat lift jatuh, kemudian apa yang terjadi, kita minus 13 persen.

"Pemerintah, dalam rapat menteri keuangan dengan DPR menyatakan, bahwa pemerintah punya skenario berat, dan sangat berat. Sangat berat itu minus 0,4 persen yang sekarang dikoreksi lagi menjadi minus 2,4 atau 2,6 persen dan sebagainya," beber Misbakhun.

China kata dia, sudah memperkirakan pertumbuhannya cuma nol koma sekian. Padahal China lanjut Misbakhun, itu kena di bulan Desember 2019. Dan sekarang China mulai agak longgar.

"Nah kita seberapa dalam. Artinya apa? Ketika pemerintah menyiapkan opsi-opsi yang kemudian pemerintah tidak bisa mengukur seberapa dalam, exercise secara pasti bahwa pemerintah pun mengalami keterbatasan. Artinya apa, berapa dalam krisis ini menerpa Indonesia dan berapa jatuhnya kita," jelasnya.

Dalam krisis lanjut dia, dua yang mengalami penyusutan. PDB kita dan penerimaan kita. Yaitu tax ratio kita. "Kita akan mengalami srinking (turun). Saya hari ini baca, Inggris, Dirjen Anggarannya Inggris mengatakan PDB Inggris diperkirakan turun (sringking) 35 persen," jelasnya.

Padahal Inggris lanjut dia, sudah mengeluarkan bailout USD15 ribu triliun lebih. Jepang juga sama USD16 ribu. Amerika sudah mengeluarkan lebih dari USD4,8 triliun.

"Artinya apa? Ini kan situasinya mau tidak mau harus kita perkirakan seberapa dalam. Dari mana uang itu berasal. Kalau kita dalam krisis seperti ini, mengharapkan uang dari negara donor maka kita tidak akan menggunakan uang itu secara leluasa. Karena syarat dan ketentuan berlaku sesuai permintaan mereka. Kita masuk ke global bond bisa. Tapi yearnya berapa. Yang terjadi kemarin, menerbitkan global bond, tenornya sampai 50 tahun," katanya.

"COVID-19 ini sudah mewariskan USD1 million selama 50 tahun. Bayangkan ini konsekkuensi. Global Bond ini juga punya risiko. Risikonya apa? Karena akan mempengaruhi makin besarnya utang kita oleh asing," tuturnya.

Nah, kita akan keluar dari mana? Salah satu yang ditawarkan Misbakhun, pemerintah mengeluarkan kuantitatif easing.

"Caranya bagaimana? Pemerintah menerbitkan surat utang, dibeli BI kemudian BI caranya bagaimana ya mencetak uang. Mau tidak mau. Karena semua negara sekarang melakuikan hal yang sama. Tinggal risiko kuantitatif easing-nya bagaimana kalau kita mencetak uang," ungkapnya.

Risikonya lanjut Misbakhun palingan inflasi. Inflasi lanjut dia, bisa diukur. Contoh sederhananya, misalnya kita perkirakan 15 persen atau 20 persen.

"Lebih baik kita mampu membeli beras yang harganya lebih mahal 15-20 persen dari pada kita mimpi punya beras karena kita tidak mampu mengambil kebijakan, beras itu tidak bisa kita adakan," terangnya.

Misbakhun memperkirakan, inflasi paling banter 15 persen. "Karena kita degree lagi kuantitatif demandnya. Dengan adanya kuantitatif easing ini, existing ekonomi kita bisa hitung berapa penurunannya. Atau berapa kenaikannya kalau itu menyebabkan kenaikan atau kita akan stagnan. Dalam situasi seperti ini, jangan berharap dari penerimaan pajak," ungkapnya.

Karena penerimaan pajak itu kata dia diperoleh dari dunia bisnis. Ini lanjut Misbakhun, momentumnya kita melakukan desain ulang sistem perpajakan kita.

"Malah kalau menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah yaitu menurunkan tarif pajak 22 persen masih kurang. Kalau hanya korporasi, turunkan tarif pajak sampai minimal 20 persen. Kalau perlu bikin 18 atau 20 persen. Tarif PPN turunkan dari 7,5 persen atau 8 persen," terangnya.

"Kemudian build holding tax diskon 50 persen, kalau tarifnya misalnya 4,5 persen jadi 2,2 persen. Yang 1,5 persen menjadi 0,2 persen," tambahnya.

Untuk apa, untuk mempersiapkan dunia bisnis ini recover. Karena kata Misbakhun, ketika pemerintah mengumumkan soal adanya relaksasi kredit perbankan, ini menimbulkan permasalah berbeda dari sisi likuiditas perbankan.

"Kerena apa, dia penerimaannya disuruh relaksasi, tapi dia masih punya kewajiban membayar kepada pihak ketiga. Deposito, tabungan dan obligasi tetap dia bayar. Ini kan missmatch. Penerimaannya disuruh relaksasi, tapi kewajiban dia tetap suruh bayar," ungkapnya.

Nah ini kata dia, diatasi oleh siapa? Oleh negara. Pertama yang dilakukan oleh negara kata dia, adalah melakukan bailout terhadap rakyat miskin kita. Orang yang potensial pertama kali terpapar Covid-19 kata Misbakhun, adalah pekerja harian yang upahnya hari ini untuk dia hidup hari ini.

"Ini harus diurus negara. Nah penerimaan negara ini dari mana, ya dari kuantitatif easing. Mana yang akan dimasukkan ke APBN dan nanti pembayarannya melalui pajak kita di masa depan. Kemudian melalui UMKM, kredit ultra mikro, kredit mikro, KUR dibayar oleh negara. kalau masih panjang waktuunya kita tambah lagi 2 bulan. Kalau masih kurang kita tambah lagi sebulan. Dibayar oleh negara. Saatnya sekarang kita buktikan bahwa negara mem-bailout rakyat kecil," ungkapnya.

Pada situasi krisis ini lanjut Misbakhun, siapa rakyat kita peer pertama yang terpapar, berikutnya siapa peer kedua, peer ketiga dan keempat.

"Kalau krisis begini, pelampung kita lempar ke orang pertama, kedua juga kita kasi pelampung, ketiga kita kasi pelampung, keempat juga kita kasi pelampung. Karena apa? Beda benturan krisisnya di antara peer-peer ini," paparnya.

"Kelompok masyarakat ini. Contoh sederhananya, digratiskan listrik sampai 2.300 KV. Digratiskan. Kalau perlu 6 bulan. Karena apa, uang yang tadinya dipakai untuk bayar listrik paling tidak dipakai untuk bayar beli makanan. Termasuk saya usulkan relaksasi dana desa 70 -80 persen dan termasuk dana kelurahan. Dipakai untuk bantalan sosial safety net di pedesaan dan kelurahan. Bikin bank pangan di daerah di desa-desa, atau membentuk semacam dapur umum untuk mengatasi ini. Itu harus dilakukan pemerintah, kalau tidak akan terjadi tragedi kemanusiaan akibat krisis ini," ungkapnya.

"Semua referensi dan literatur yang saya baca, semua orang mengatakan ini lebih besar dari krisis apapun yang pernah terjadi. saya baca Hendriki Hieger mengatakan, kita akan menemukan dunia yang berbeda setelah Covid-19. Thomas dalam wawancara di Bloomberg dia mengatakan, kita akan mendefinisikan ulang ekonomi kita ke depan pasca Covid-19. Artinya apa, dunia akan berubah kalau cara kita menangani ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan," terangnya.

Inilah yang menurut Misbakhun, saat DPR rapat dengan Menkeu, BI, dan OJK, bahwa perlu dilakukan kalibrasi tentang pemahaman krisis ini seperti apa.
"Kalau dikalibrasinya tidak ketemu, o...bulan depan akan selesai, satunya lagi mengatakan beda kan tidak ketemu," papar Misbakhun.

Misbakhun memperkirakan, krisis ini masih akan berlangsung lama. Misbakhun mendasarkan referensinya pada BIN, yang memperkirakan puncaknya bulan Juli. Artinya 5 bulan kita tidak ada aktivitas. Di Indonesia lanjut dia, perusahaan yang punya modal hingga 3 bulan ke depan itu adalah industri yang kuat. Produksi Januari dikirimkan Februari, nagih di Maret hasilnya untuk memproduksi bulan April. Februari juga sama, dikirimakn Maret nagih di April dipakai untuk Mei. Lah ini bergulir terus. Kalau melewati ini semua, penghasilannya stop, revenuenya tidak ada, produksinya tidak ada kewajiban bayar listrik tetap, kewajiban bayar pegawai tetap overheat costnya masih ada.

"Kalau perusahaan ini akan seperti apa? Kalau kemudian apakah setelah puncak ini kita langsung beraktivitas tidak juga. Tentu ada masa di mana butuh keseimbangan baru untuk situasi. Kalau krisis ini turbulance. Bahkan pemerintah mengeluarkan Kepres 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Kalau menurut saya, ini pintu masuk untuk melakukan renegosiasi bisnis dalam kondisi post majeur. Apakah ini menjadi pintu otomatis atau pintu menunggu step berikutnya, tergantung dari kesepakatan para pihak. Tapi menurut saya, krisis ini dalam. Kalau sektor riil terkena, maka guliran berikutnya, kalau mereka punya kredit, mereka tidak akan mampu membayar kreditnya," jelas Misbakhun.

Pukulan berikutnya kata dia, adalah ke sektor perbankan, sektor keuangan dan ini makin membuat situasi makin dalam. "Bagaimana mengeluarkan seperti ini, tadi kuantitatif easing itu. Mana uang yang dibutuhkan untuk APBN, mana untuk membailout UMKM, sektor menengah, sektor usaha besar dan sebagainya. Ketika itu dibutuhkan berapa total kebutuhannya. Makanya kuantitatif easing dan apakah kemudian ekonomi stagnan, turun atau naik. Kalau turun berapa perkiraan. Ada periode kita menghadapi situasi sulit. Kita mengeluarkan uang yang sangat besar, jumlahnya tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Ini butuh administrasi. Tidak boleh sebuah kebijakan kita sebagai regulatornya kemudian kita juga sebagai pelaksana dan eksekutor dari kebijakan itu," terangnya.

Bagaimana dengan peran Badan Penyehatan dan Penyelamatan Ekonomi (BPPE)? Menurut Misbakhun, pada tahun 1998, kita menghadapi krisis moneter. Pemerintah mengusulkan membailout. Saat itu kata dia, kalau kita mengukur, PDB kita Rp1.500 triliun tapi kita membailout sekitar Rp600 triliun. Artinya, 40 persen dari PDB kita. "Makanya kalau Kadin bilang kita butuh Rp1.600 triliun di awal, itu baru 10 persen dari PDB kita sekitar Rp16.820 triliun. Kita menggunakan 30 persen pun sangat masuk akal. Di situlah bedanya Badan Penyehatan Ekonomi Nasional ini dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kalau BPPN itukan terjadinya landing limit, adanya miss manajemen pengelolaan bank, kemudian terjadi banyak moral hazard yang terjadi pada saat itu. Pengawasan bank lemah dan sebagainya, penyalahgunaan BLBI dan sebagainya, maka terjadi krisis. Kerentanan krisis ekonomi kita pada saat itu dilihat sebagai titik lemah. Sebuah negeri yang tidak dihack dan dilindungi oleh negara. Maka spekulan asing yang mengerti celah itu dipakai untuk memukul sektor moneter kita, sehingga kita mengalami nilai tukar yang di luar prediksi sebelumnya dari Rp2000-an menuju Rp19 ribu-Rp20 ribu. dan itu membuat kita kolaps. Karena banyak kewajiban yang jatuh tempo dan meninggalkan ppersoalan politik. Ada miss manajemen saat itu," terangnya.

Skema BPPN waktu itu kata Misbakhun adalah restructuring, take over orang yang berbeda. "Kalau ini tidak, karena post majeure ini terjadi bukan karena miss manajemen, bukan karena situasi ekonomi memburuk, bukan karena sesuatu di luar kepatutan, tapi karena situasi lah pandemi itu kemudian menyebabkan dampak yang sangat dalam bagi ekonomi. Maka yang dilakukan adalah kalau BPPN itu konsepnya take over, maka kita adalah melakukan penyelamatan dan penyehatan. Penyelamatannya bagaimana? Orang diselamatkan usahanya kemudian dibantu oleh negara," ungkapnya.

Misbakhun mengingatkan pada 2008, Amerika itu penyebab utama adalah supre more gate. Sektor perumahan. Tapi ingat, Amerika yang sangat liberal, neo liberal, di mana etapisme adalah lawan negara tapi mereka melakukan bailout.

"Bahkan seperti General Motor, Chrishler, Ford itu dibailout oleh negara. Citybank dibailout. Ini juga sama. Meski mekanismenya beda, mekanismenya ini langsung masuk ke pasar melakukan pengambilalihan terhadap saham ditentukan di indeks. Kenapa Badan Penyelamatan dan Penyehatan Ekonomi ini harus ada, karena kementerian keuangan, BI, OJK selama lima tahun mendatang, kerjanya hanya mengurus penyehatan ini. BPPE ini adalah operator bagaimana kuantitif change itu berjalan. Uang-uang itu bisa diambil kembali oleh negara yang perusahaan go public bisa mengambil saham mereka terakhir diperdagangkan berapa. Nanti suatu saat buffering outnya yakni realisasi dari Kuantitatif easing itu adalah dengan melepas kembali saham mereka dengan harga pasar yang ada," paparnya.

Ini lanjut Misbakhun, memungkinkan kalau harganya bagus mendapatkan game dari proses bailout negara. Itu terjadi pada 2008 di Amerika, di mana citibank diambil alih oleh pemerintah. "Harga sahamnya 1,7 pada tahun 2013 dilepas dengan 3,1. Kan untung," pungkasnya.