Untuk Memuluskan Stimulus Ekonomi Akibat Covid-19, Ini Tips Pakar Ekonomi Kelembagaan

BUKAMATA - Situasi ekonomi semakin tak menentu akibat serangan virus corona atau Covid-19. Masyarakat serba salah. Ini bagai simalakama. Tak tinggal di rumah khawatir terjangkit Covid-19, tinggal di rumah, anak istri makan apa. Mau tidak mau, pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi lewat program jaring pengaman sosial. Bagaimana agar program pengaman sosial itu mulus? Guru Besar Ekonomi Kelembagaan Universitas Brawijaya, Prof Ahmad Erani Yustika, memberikan pandangannya.

Saat diskusi online yang dipandu Achmad Nur Hidayat, Prof Erani bilang, hari ini kita susah untuk optimis. Pasalnya, sumber-sumber optimis yang kita cari hari ini, sudah tidak memadai lagi. Beberapa hari ini kata dia, ekonomi dunia juga murung, tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dari situ.

"Tapi kita masih punya optimisme, karena tulang punggung ekonomi ada pada rumah tangga," jelasnya.

Namun begitu lanjut dia, hari ini keseluruhan nadi ekonomi lumpuh baik pada level domestik maupun internasional. Maka sumber optimisme makin sedikit.
Satu-satunya optimisme yang bisa dipakai lanjut Prof Erani, dari sisi sosial. Misalnya dari aspek kerelawanan sosial yang kita miliki. Mungkin dari beberapa segi adalah solidaritas sosial. "Itu saja yang masih membuat kita yakin bahwa urusan-urusan ini masih bisa kita bereskan tanpa menimbulkan luka sosial," ungkapnya.

Kalau dari sisi ekonomi lanjut Prof Erani, memang nyaris tidak ada yang bisa kita lakukan. Termasuk di negara maju sekalipun dalam jangka pendek.

Kata dia, betul-betul ada persoalan. Dalam birokrasi, pekerjaan normal saja tidak ada wabah semacam ini, untuk menjalankan rancang bangun kebijakan baru yang di dalamnya ada perubahan administrasi keuangan, itu butuh tiga bulan untuk bisa birokrasi itu mengerjakan sampai betul-betul dieksekusi.

"Kebetulan saya pernah di birokrasi. Nah saat ini, kantor pemerintahan meskipun sebagian bisa dikerjakan tidak dalam satu kantor, minimal dalam kondisi mereka tidak berada dalam satu kantor tidak dalam interaksi intensif, saya tidak membayangkan itu bisa cepat bisa dikerjakan," lanjutnya.

Alasannya, isu data itu bisa menjadi isu pokok. Tapi persoalan birokrasi kata dia, untuk menjalankan itu semua harus tanpa dihantui ketakutan-ketakutan regulasi. "Bayangan mereka tentang nanti pidana ini pidana itu. Itu kenyataan loh di anggaran refocusing, realokasi dan seterusnya, kebijakan-kebijakan bank sentral BI, OJK dan seterusnya, semua itu terkait dengan aturan main dalam undang-undang mereka membuat mereka tidak bisa cepat mengambil keputusan itu," bebernya.

"Nah, ini kenyataan yang dihadapi sehari-hari birokrasi sehingga sebuah keputusan yang dilakukan pemerintah, katakanlah kementerian keuangan atau dari presiden sekalipun misalnya perpu dan sebagainya, sampai pada keputusan itu di kementerian dan dijalankan, itu butuh waktu yang bisa bulanan. Nah, problem itu yang akan kita lihat. Kalau misalnya semua itu sinyalnya bagus untuk dikerjakan, saya kira ada optimisme," tambahnya.

Sampai hari ini kata Prof Erani, problem-problem sosial belum banyak muncul di permukaan. Karena adanya subsidi dari masyarakat itu sendiri. Ada inisiasi, ada asosiasi, ada organisasi, ada macam-macam kerelawanan dari masyarakat untuk berbagi sembako, untuk melindungi tetangganya, untuk membantu saudara-saudaranya, macam-macam dikerjakan. Itu menurut Prof Erani, menjadi faktor yang membuat mereka merasa nyaman.

"Tapi seberapa jauh pemerintah mengharapkan subsidi dari masyarakat itu sendiri. Pasti ada batasnya. Karena masing-masing warga, nantinya akan berpikir untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sekarang masih cukup kuat, tapi begitu bulan April nanti selesai, pasti situasinya akan berbeda, dan di situlah yang berharap pemerintah mengisi ruang yang kosong tadi," harapnya.

Nah mengenai skema bantuan lanjut Prof Erani, yang terkait dengan program yang sudah dijalankan, tidak ada kendala yang berarti. "Dan pemerintah dengan percepatan saya kira bisa. Jadi kalau penambahan rastra, PKH, datanya relatif sudah memadai dan mekanisme dan instrumen yang dimiliki pemerintah sudah bisa dijalankan," ungkapnya.

Kata kuncinya ke depan sambung Prof Erani, adalah skema bantuan yang di luar tadi itu. "Kayak hari ini, mereka tidak masuk dalam rastra, pengemudi ojol misalnya, itu bagaimana yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan data mereka? Posisinya mereka sekarang di mana? Apakah masih di Jakarta atau sudah pulang ke kampung halaman? Kalau masih di Jakarta, bagaimana nanti mekanisme pemberiannya? Di titik itu kita punya kelemahan," bebernya.

Untuk mekanisme pembagian stimulus ekonomi di masyarakat, hal yang paling ringkas menurut Prof Erani, adalah dengan menggerakkan struktur pemerintahan yang berjenjang, yang selama ini sudah ada. RT harus dihidupkan, RW harus dihidupkan.

"Dari situlah saya kira, proses untuk mengenali target-target atau warga-warga yang baru bisa ditangani secepatnya. Mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dibagi, mana yang menjadi urusan pemerinta provinsi segera dibagi. Duduk bersama. Dari situlah bantuan sosial tadi bisa diserap," tuturnya.

Kalau tidak kata Prof Erani, jika semua diserahkan ke pemerintah pusat, pasti akan susah dijalankan presisi. "Kata kuncinya yang tadi saya lihat, adalah keterpaduan antara lini dan ketahanan tadi itu. Dan untuk data, maka unit yang paling kecil RT dari kampung-kampung bisa dihidupkan, kepala desa yang beberapa tahun terakhir ini sudah memperbaiki data karena adanya dana desa, pendamping-pendamping desa dan di wilayah perkotaan, data-data tadi itu bisa diperoleh dengan presisi dengan menghidupkan rukun-rukun tetangga dan rukun warga tadi itu," jelasnya.

Prof Erani menegaskan, komitmen akademiknya selama beberapa tahun terakhir ini, selalu membuat kritik bahwa arah dan gerakan ekonomi kita itu ada dalam masalah besar. Menurutnya, kita mengikuti langgam yang dikerjakan negara-negara lain dalam lingkup internasional dan kita tidak memiliki tapak sendiri untuk bisa menjalankan itu.

Dalam memperbaiki legitimasi politiknya, pemerintah sambung Prof Erani harus bekerja dalam bingkai kejujuran, terbuka semuanya, dan kompetensinya diperlihatkan. Hanya dengan 3 cara itu, legitimasi politiknya bisa ditingkatkan. Sebaliknya, ketika tiga aspek tadi itu, kejujuran, kompetensi dan kohesi sosial tidak dimiliki, maka legitimasi pemerintah akan lemah.

"Ini titik di mana pemerintah akan berada pada pusaran semacam itu. Saya berharap sekali, ke depan legitimasi tadi itu meningkat karena ketiga modal tadi diurus dan dilakukan sebaik-baiknya," harapnya.

Pemerintah lanjut dia, harusnya memfokuskan penanganan wabah dan implikasi sosialnya. Kedua, Prof Erani berharap, agar keseluruhan sumber daya dan instrumen yang dipakai betul-betul bersandar pada kekuatan domestik.

"Semaksimal mungkin kita upayakan jika kita bisa mengatasi itu dengan sumber daya domestik, itu yang kita pilih. Kalaupun betul-betul kita berharap karena ada kekurangan dari negara lain atau pelaku-pelaku ekonomi di luar negeri, itu pilihan terakhir. Ketika sumber daya di dalam negeri itu tidak ada lagi. Saya merasa, kita masih mampu dan masih memiliki untuk itu. Hanya tinggal keberanian politik kita untuk menggeser prioritas pembangunan tadi itu," paparnya.

Yang ketiga lanjut Prof Erani, ini menyangkut legitimasi politik. Krisis seberat apapun kata dia, kalau legitimasi politiknya masih kuat, masyarakat itu akan bisa dikonsolidasikan, mereka akan percaya pada pemerintah akan bergerak bersama untuk memecahkan masalah tadi itu. Masyarakat lanjut dia, bukan bagian dari orang yang diurus pemerintah, tapi justru dalam situasi semacam itu masyarakat adalah bagian dari solusi itu sendiri yang akan membantu pemerintah.

"Oleh karenanya, dalam situasi sekarang legitimasi politik itu amat tergantung dari kejujuran, kompetensi makin bagus, dan modal sosial bisa dihidupkan dan digerakkan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam cara pandang yang sama, membantu pemerintah saling bergandengan tangan dengan yang lain. Sehingga, cahaya itu masih bisa kita harapkan menyala dengan terang di hari-hari yang akan datang," pungkasnya.