MAKASSAR - Desakan dari berbagai pihak untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, nampaknya bertepuk sebelah tangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya menempatkan kebijakan PSBB tersebut sebagai alternatif atau opsi terakhir.
"PSBB itu langkah terakhir yang akan kita lakukan. Selagi masih ada upaya untuk pencegahan, itu dulu yang kita lakukan," ungkap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah usai menggelar rapat bersama Forkopimda di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Kamis (9/4/2020).
Meskipun demikian, kata Nurdin, dalam rapat dengan unsur Forkopimda Sulsel itu tetap dibahas dan dikaji soal PSBB tersebut. Terutama mengenai syarat-syarat suatu daerah dapat mengusulkan PSBB.
"Kita telah melakukan evaluasi Sulawesi Selatan terhadap kondisi terakhir. Beberapa hal kita kaji, apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan," tambahnya.
Oleh karena itu, kata Nurdin, kesimpulan pada rapat dengan Forkopimda adalah menekankan penerapan program jaring pengaman sosial (social safety net). Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
Program jaring pengaman sosial ini, kata Nurdin, jauh lebih penting. Sebab katanya, jika hanya memberlakukan PSBB tanpa memperhatikan jaring pengaman ini tetap saja akan menimbulkan masalah nantinya.
"Apalagi pada prinsipnya kan penerapan PSBB di Sulsel sudah berjalan. Misalnya sekolah dari rumah dan bekerja dari rumah. Itu semua ada disebutkan dalam PSBB," jelasnya.
"Oleh karena itu sebagai langkah antisipasi saat ini (adalah menerapkan program jaring pengaman sosial) sebelum PSBB yang merupakan langkah terakhir kita. Anggaran untuk jaring pengaman sosial berasal dari APBN dan APBD provinsi serta kabupaten/kota," demikian Nurdin.
Selain Nurdin Abdullah dan seluruh unsur Forkopimda Sulsel, rapat terkait langkah strategis penanganan Covid-19 di Sulsel itu juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb.
Secara umum agenda rapat tersebut adalah penyampaian serta evaluasi kondisi terakhir Sulsel serta pengkajian syarat PSBB jika nantinya akan diusulkan oleh Pemprov Sulsel.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Antrean BBM Mulai Landai, Pengamat Kebijakan Publik Nilai Langkah Gubernur Sulsel Efektif dan Adaptif
-
Jadi Narasumber PKP Angkatan II dan III, Sekda Sulsel Jufri Rahman Tekankan Etika dan Integritas
-
Antrean BBM Belum Sepenuhnya Hilang, Sulsel Kirim Usulan Tambahan Kuota 30 Persen
-
Pemprov Sulsel Kucurkan Rp17 Miliar untuk Bulukumba, Rp8 Miliar untuk Masjid Terapung Pantai Merpati
-
SPAM Mamminasata Resmi Beroperasi, Gubernur Sulsel: 20 Ribu Rumah Kini Dapat Akses Air Minum