MAKASSAR - Pandemi virus corona (Covid-19) membuat sejumlah perusahaan swasta di Kota Makassar terpaksa haru merumahkan para karyawanannya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan mengatakan, saat ini ada 54 perusahaan di Makassar tutup sementara dan merumahkan karyawannya.
"Sekarang sudah mencapai 54 perusahaan dengan jumlah karyawan 2.596 orang. Kebanyakan perusahaan yang menaati imbauan, bergerak di sektor pariwisata terutama hotel-hotel di Makassar," kata Irwan Bangsawan, Senin (5/4/2020).
Dengan adanya hal tersebut, kata Irwan, perusahaan yang tutup sementara akan terus bertambah. Apalagi, pemerintah saat terus mengimbau para pelaku usaha menutup sementara usahanya.
"Perusahaan yang masih membandel tetap diberikan edaran, imbauan. Karena sampai saat ini belum ditetapkan sanksinya, tetapi sanksinya juga di kaitkan dengan UU ketenakerjaan," ucap Irwan.
Lantas bagaimana nasib karyawan swasta yang dirumahkan?
Irwan mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah mengimbau kepada perusahaan swasta untuk kantornya ditutup sementara dan memberlakukan WFH.
"Kita sarankan kepada perusahaan untuk tutup, tetapi walaupun ada perusahaan yang betul-betul tidak bisa tutup, kita sarankan untuk melakukan shift kerja pegawai," kata Irwan Bangsawan, Senin (6/3/2020).
Untuk perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya, lanjut Irwan, tetap memberikan gaji kepada karyawannya, terutama pegawai yang kerja dari rumah.
"Tapi tergantung kesepakatan antara perusahaan dan karyawanannya itu. Tapi tetap dipantua oleh Disnaker," bebernya.
BERITA TERKAIT
-
Appi Pastikan Korban Kebakaran Tallo Tak Hadapi Musibah Sendiri, Pemkot Makassar Siapkan Hunian hingga Material Bangunan
-
Wali Kota Makassar Minta ASN Jadi Mata dan Telinga Pemerintah Deteksi Persoalan Sosial
-
Wali Kota Munafri Resmikan MCH Kedua di Jalan Nusantara, Jadi Ruang Tumbuh Anak Muda Kreatif
-
BKPSDM Makassar Luncurkan AKSI ASN, Pemetaan Kompetensi dan E-Learning Jadi Senjata Baru Tingkatkan Kualitas Aparatur
-
Dirjen Keuda Kemendagri Minta APBD Makassar Fokus Biayai Program Prioritas