Redaksi : Kamis, 19 November 2026 15:19
Bupati Maros AS Chaidir Syam

MAROS, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengambil langkah tegas membatasi penggunaan rokok elektrik atau vape. Bupati Maros, AS Chaidir Syam, resmi menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan vape di lingkungan pemerintahan hingga lembaga pendidikan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Maros Nomor 100.3.4.2/31/DINKES tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape), yang ditetapkan pada 17 November 2026.

Larangan ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pegawai non-ASN, karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pelajar di lingkungan Kabupaten Maros.

Bupati Maros AS Chaidir Syam mengatakan, penerbitan kebijakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak kepolisian.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba serta risiko kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.

Saat ini, Pemkab Maros masih mengintensifkan sosialisasi sebelum pengawasan dan penindakan dilakukan secara langsung di lapangan.

“Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjuti dengan gerakan razia vape dan Satpol PP,” katanya, Kamis (19/11/2026).

Chaidir menegaskan, pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya tidak berhenti pada pemasangan imbauan. Pemerintah daerah juga akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan seluruh pihak yang menjadi sasaran larangan.

Enam Poin Pengaturan Penggunaan Vape

Dalam surat edaran tersebut, terdapat enam poin utama yang wajib ditindaklanjuti seluruh instansi di lingkungan Pemkab Maros.

Pertama, melarang seluruh ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kedua, setiap instansi diwajibkan melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara berkala di lingkungan kerja masing-masing untuk memastikan ketentuan tersebut dipatuhi.

Ketiga, pemerintah menegaskan adanya pemberian sanksi berupa hukuman disiplin bagi ASN, pegawai non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar yang melanggar ketentuan. Pemberian sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, seluruh instansi diminta membuat dan memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik di lokasi strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

Kelima, larangan juga ditujukan kepada pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Maros, mulai dari sekolah, kampus atau perguruan tinggi, hingga pesantren.

Pimpinan lembaga pendidikan diminta melakukan pelarangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.

Keenam, setiap instansi wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Bupati Maros melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sebagai bahan evaluasi.

OPD hingga Pemerintah Desa Diminta Bergerak

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Chaidir meminta seluruh jajaran pemerintahan ikut mengambil peran dalam pelaksanaannya.

Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga lurah diminta menindaklanjuti surat edaran tersebut sesuai wilayah kerja masing-masing.

Langkah ini diharapkan membuat pengawasan penggunaan vape tidak hanya berlangsung di kantor pemerintahan, tetapi juga menjangkau lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Maros ingin memperkuat upaya perlindungan kesehatan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan rokok elektrik, khususnya di kalangan generasi muda.