MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Penataan pedagang kaki lima (PK5) di kawasan Pantai Losari, Makassar, tidak hanya menyasar keteraturan lokasi berjualan. Pemerintah Kota Makassar kini mulai memperkuat aspek kebersihan dan keamanan pangan guna memastikan kuliner yang disajikan kepada masyarakat maupun wisatawan memenuhi standar higienitas.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan dan edukasi langsung kepada para pelaku usaha PK5 di kawasan Pantai Losari, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Wali Kota Makassar terkait Penataan Akses PK5 sekaligus akselerasi program SAPA PK5 (Sistem Akselerasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).
Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kota Makassar menggandeng Dinas Kesehatan Kota Makassar serta Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sulawesi Selatan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung terhadap aktivitas usaha pedagang, sekaligus memberikan edukasi dan pendampingan mengenai tata cara pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang bersih, higienis, dan aman dikonsumsi.
Dinas Kesehatan memberikan penguatan terkait aspek sanitasi lingkungan serta persyaratan kelayakan higiene sanitasi usaha pangan. Sementara itu, PPJI Sulsel berbagi pengalaman dan praktik terbaik mengenai pengelolaan usaha kuliner secara profesional, termasuk standar kebersihan dalam proses penyajian makanan.
Pendampingan ini diharapkan dapat membantu para pedagang memenuhi persyaratan kelayakan higienitas usaha. Dengan demikian, kualitas produk kuliner yang dijajakan di salah satu ikon wisata Kota Makassar tersebut semakin terjamin.
Terlebih, Pantai Losari merupakan salah satu destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan yang ditawarkan para pedagang menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi pengunjung.
Melalui program SAPA PK5, Pemkot Makassar ingin memastikan penataan pedagang tidak berhenti pada pembenahan tempat dan akses berjualan. Lebih dari itu, pemberdayaan kapasitas pelaku usaha juga menjadi perhatian agar mereka mampu meningkatkan kualitas produk, memperbaiki tata kelola usaha, serta memenuhi standar pelayanan yang lebih baik.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong PK5 naik kelas, memiliki daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kota Makassar.