MAKASSAR, BUKAMATANEWS — DPRD Sulsel mempertanyakan temuan KPK terkait pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2025-2026 ke Pemprov Sulsel. Merasa tidak pernah mengusulkan maupun menjalankan anggaran Pokir selama masa efisiensi, DPRD Sulsel meminta penjelasan mengenai asal-usul program yang disebut masuk dalam temuan KPK tersebut.
Persoalan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa, 17 November 2026. Namun, rapat tersebut belum menghasilkan klarifikasi. Agenda pembahasan terpaksa ditunda hingga pekan depan lantaran sejumlah pejabat penting yang diundang, yakni Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), tidak hadir.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan, rapat tersebut sedianya digelar untuk mengonfirmasi sekaligus menelaah temuan KPK yang berkaitan dengan pelaksanaan Pokir.
"Rapat hari ini sebenarnya kita mau mengonfirmasi, kenapa ada temuan KPK terkait Pokir, padahal Pokir-pokir ini tidak ada sama sekali. Itu yang mau kita konfirmasi," tegas Kadir.
Ia menegaskan, sejak anggota DPRD menjalankan tugas hingga saat ini, tidak pernah ada pelaksanaan anggaran Pokir sebagaimana yang menjadi persoalan.
"Saya tegaskan, tidak ada Pokir. Tidak ada pokok pikiran yang jalan di DPRD. Sejak kami masuk sampai hari ini," ujarnya.
Menurut Kadir, usulan yang disampaikan anggota DPRD selama ini merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Seluruh aspirasi tersebut kemudian dikumpulkan melalui fraksi, dibahas dalam rapat paripurna, dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadi bahan perencanaan program pemerintah. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana kemudian muncul informasi mengenai Pokir yang menjadi temuan KPK.
Kadir menjelaskan, pihaknya membutuhkan data resmi dari Inspektorat untuk mengetahui secara terperinci program apa saja yang dipersoalkan dan bagaimana prosesnya hingga masuk dalam temuan KPK.
"Data belum ada. Kita minta data karena sebenarnya hasil temuan KPK ini diberikan oleh Inspektorat. Inspektorat yang membawa ke sini untuk kita telaah. Yang bisa menyampaikan data itu adalah Kepala Inspektorat," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, anggota DPRD Sulsel baru mengetahui adanya persoalan tersebut setelah pertemuan dengan KPK di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.
Informasi tersebut, kata dia, membuat sejumlah anggota DPRD terkejut karena merasa tidak pernah menjalankan program pokir sebagaimana yang dipersoalkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan KPK agar DPRD melakukan klarifikasi terhadap berbagai temuan.
Menurut Fauzi, DPRD diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikan proses klarifikasi. Karena itu, pihaknya bergerak cepat dengan mengundang sejumlah OPD dan instansi terkait.
"Ini perintahnya KPK. Kami harus klarifikasi soal ini, sehingga kami bikin rapat ini. Kami undang karena seperti yang dijelaskan Pak Kadir, bahwa kami tidak punya pokir ini. Kenapa tiba-tiba ada temuan pokir?" ungkap Fauzi.
Ia menegaskan, DPRD Sulsel perlu mengetahui secara jelas sumber persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam proses administrasi maupun pelaksanaan program di tingkat OPD.
"Ini perlu kami klarifikasi baik-baik. Di mana titiknya? Apakah di OPD, tenaga pendamping kami, atau di mana? Karena harus tahu ini siapa yang bermain-main," tegasnya.
Fauzi menjelaskan, selama kebijakan efisiensi anggaran berlangsung, DPRD Sulsel telah berkomitmen bersama Gubernur Sulsel untuk tidak menjalankan program pokir dan menyerahkan pengelolaan program kepada pemerintah provinsi.
Karena itu, ia mengaku heran ketika muncul temuan yang berkaitan dengan pokir.
"Komitmen kami dengan Pak Gubernur kemarin, selama agenda efisiensi jalan, kami tidak punya pokir. Kami tidak akan melaksanakan pokir karena masih efisiensi, sehingga kami serahkan semuanya ke pemerintah provinsi," jelasnya.
Fauzi juga menyebutkan, DPRD telah membicarakan sejumlah temuan lainnya bersama gubernur, termasuk persoalan perjalanan dinas dan kegiatan kedewanan. Namun, temuan terkait pokir dan hibah masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan apakah persoalan tersebut muncul akibat proses di OPD, Bappeda, atau pihak lain yang berkaitan dengan pengusulan dan pengelolaan program.
"Kalau temuan soal perjalanan dinas, kemudian kegiatan kedewanan, oke, kita akan klarifikasi. Tapi kalau pokir dan hibah, ini yang kami mau tahu. Apa ini? Karena komitmen kami tidak ada pokir, kok tiba-tiba ada pokir yang menjadi temuan," katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi awal yang diterima, usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses tidak seluruhnya diakomodasi oleh OPD terkait.
Hal tersebut semakin memperkuat keinginan DPRD untuk memperoleh dokumen dan data yang menjadi dasar temuan KPK.
Fauzi menegaskan, rapat lanjutan akan dilakukan setelah data yang dibutuhkan diserahkan oleh pihak terkait.
"Pokoknya kalau ada data, karena kami tidak akan rapat kalau tidak ada data. Untuk apa?" pungkasnya.
DPRD Sulsel berharap klarifikasi tersebut dapat mengungkap secara terang duduk persoalan temuan pokir, sekaligus memastikan pihak dan proses yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Hadiri Hari Jadi Gowa ke-706, Gubernur Sulsel Tegaskan Dukungan Pembangunan Infrastruktur dan RS Regional
-
387 UMKM Sulsel Dapat Suntikan Peralatan Usaha, Mesin Kopi hingga Mesin Obras Dibagikan
-
DWP Sulsel Kunjungi SLB Negeri 1 Makassar, Dorong Pengembangan Potensi Anak Disabilitas
-
Pasar Murah Pemprov Sulsel di Wajo, Bupati Andi Rosman Apresiasi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman
-
Gubernur Sulsel-Wamen Investasi dan Hilirisasi Teken MoU Pembentukan Desk Investasi Kawasan Timur Indonesia