MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pekerja sosial keagamaan, pengemudi ojek daring (ojol), nelayan, hingga buruh harian lepas berpeluang mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Kota Makassar.
Perluasan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan tersebut menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek DPRD Kota Makassar dalam pembahasan Ranperda yang tengah digodok bersama Pemerintah Kota Makassar.
Ketua Pansus Jamsostek DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan komitmen tersebut saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Menurut Fahrizal, pembentukan Perda Jamsostek bukan sekadar menghadirkan regulasi baru, tetapi merupakan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama pemerintah kota untuk memastikan perlindungan pekerja memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan adanya Perda, keberlangsungan program perlindungan pekerja diharapkan tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
Berdasarkan hasil pencermatan Pansus, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program perlindungan ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Namun, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko pekerjaan dan belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai.
Salah satu kelompok yang didorong masuk dalam cakupan perlindungan adalah pekerja sosial keagamaan. Mereka meliputi imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, hingga biksu.
Selain itu, Pansus juga mendorong akses perlindungan bagi pekerja mandiri, pengemudi ojol, nelayan, buruh harian lepas, pekerja migran Indonesia, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan kemampuan membayar iuran, skema bantuan iuran dari pemerintah daerah menjadi salah satu opsi yang didorong agar mereka tetap dapat mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fahrizal menilai, pekerja rentan membutuhkan kehadiran pemerintah karena penghasilan yang terbatas dan kondisi kerja yang tidak selalu stabil. Tanpa perlindungan, risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan penghasilan dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
“Pekerja rentan membutuhkan kehadiran nyata pemerintah karena keterbatasan pendapatan dan kondisi kerja yang tidak stabil. Program ini menjadi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tegas Fahrizal.
Melalui Ranperda ini, DPRD Makassar berharap perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini bekerja di sektor informal dan menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat.
Jika nantinya ditetapkan menjadi Perda, regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial sekaligus memastikan kelompok pekerja rentan memperoleh perlindungan yang lebih berkelanjutan.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Ranperda Pengelolaan Parkir Makassar Masuk Tahap Harmonisasi, Andi Tenri Uji Tekankan Kepentingan Masyarakat
-
HUT ke-419 Makassar, Suharmika Ingatkan Pembangunan Jangan Sekadar Kejar Infrastruktur
-
Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04 Persen, Appi Tegaskan Pembangunan Harus Dirasakan Semua Warga
-
Kapolda Sulsel dan DPRD Makassar Bangun Sinergi, Antisipasi Gangguan Kamtibmas
-
Parkir Semrawut dan Rawan Kebocoran, DPRD Makassar Desak Ranperda Pengelolaan Parkir Dipercepat