Redaksi : Jumat, 13 November 2026 15:29
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji, menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).

MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Parkir Kota Makassar memasuki tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji, menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).

Tahapan harmonisasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

Bagi Andi Tenri Uji, pengaturan parkir tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis penempatan kendaraan. Lebih dari itu, pengelolaan parkir berkaitan erat dengan ketertiban lalu lintas, keamanan, kenyamanan masyarakat, perlindungan hak pengguna jalan, hingga penataan ruang publik.

Karena itu, Ranperda Pengelolaan Parkir diharapkan tidak sekadar menjadi produk hukum formal, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas persoalan parkir yang selama ini menjadi bagian dari dinamika perkotaan.

“Parkir bukan sekadar soal kendaraan berhenti. Di dalamnya ada aspek ketertiban lalu lintas, keamanan, kenyamanan masyarakat, perlindungan pengguna jalan, hingga peningkatan tata kelola ruang publik yang lebih baik,” demikian penekanan Andi Tenri Uji.

Ia menegaskan, sebagai anggota DPRD Kota Makassar, dirinya berkomitmen mengawal setiap tahapan pembentukan regulasi agar menghasilkan kebijakan yang implementatif dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kepastian hukum dalam pengelolaan parkir juga penting untuk memberikan kejelasan bagi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pengelola parkir, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Melalui proses harmonisasi tersebut, diharapkan substansi Ranperda semakin matang sehingga nantinya dapat menjadi dasar pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Andi Tenri Uji berharap, pembahasan Ranperda ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong terwujudnya Kota Makassar yang semakin aman, nyaman, tertib, serta memiliki tata kelola perkotaan yang lebih baik dan berdaya saing.