Redaksi : Selasa, 03 November 2026 19:09
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

JAKARTA, BUKAMATANEWS – Kabar dugaan pengamanan dan pemeriksaan sejumlah perwira tinggi Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menjadi perhatian publik. Terlebih, informasi yang beredar turut menyeret dugaan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara.

Merespons berkembangnya isu tersebut, Divisi Humas Polri menjadwalkan penyampaian keterangan resmi pada Selasa (3/11/2026) sore hingga menjelang malam.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan pihaknya akan menggelar konferensi pers. Namun, ia belum membeberkan secara spesifik materi yang akan disampaikan kepada awak media.

Kepastian tersebut disampaikan Isir saat mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat, Selasa siang.

"Nanti berkaitan sama konteks, berkaitan sama dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan rilis," kata Isir kepada wartawan.

Belum Ada Konfirmasi soal Jenderal yang Diamankan

Meski memastikan adanya konferensi pers, Isir belum secara terbuka mengonfirmasi apakah agenda tersebut akan membahas kabar sejumlah petinggi Polri yang disebut-sebut diamankan atau diperiksa Propam.

Saat kembali dimintai penjelasan mengenai informasi tersebut, ia meminta awak media menunggu penyampaian resmi dari Divisi Humas Polri.

"Nanti akan kita laksanakan rilis di Divhumas," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Mabes Polri belum menyampaikan konfirmasi maupun bantahan resmi terkait kabar pemeriksaan sejumlah perwira tinggi tersebut.

Informasi yang berkembang menyebut seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat berinisial L sempat diamankan untuk menjalani pemeriksaan internal sebelum dikabarkan dilepaskan.

Sejumlah perwira tinggi lainnya juga disebut-sebut turut menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri.

Isu tersebut kemudian berkembang dan dikaitkan dengan dugaan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas sosok berinisial L, jumlah personel yang diperiksa, maupun substansi pemeriksaan yang dilakukan.

Pengamat: Kapolri Harus Buka Informasi secara Transparan

Berkembangnya kabar tersebut turut mendapat perhatian pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Ia mendesak Kapolri segera memberikan penjelasan kepada masyarakat agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas.

"Kapolri harus segera menjelaskan kepada publik agar isu yang berkembang tidak semakin liar yang malah kontraproduktif dengan program Kapolri sendiri," kata Bambang.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap pejabat negara bukan persoalan biasa. Isu tersebut menyangkut kerahasiaan informasi, perlindungan komunikasi pejabat negara, hingga sistem keamanan nasional.

Karena itu, Bambang meminta Mabes Polri menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka dan menyeluruh.

Penjelasan yang dibutuhkan, kata dia, mencakup pihak yang diduga melakukan penyadapan, pejabat yang menjadi sasaran, waktu pelaksanaan, hingga motif di balik aktivitas tersebut.

"Mabes Polri harus benar-benar clear dan transparan. Persoalan penyadapan kepada pejabat negara itu super serius karena menyangkut kerahasiaan negara. Sekaligus menyangkut sistem keamanan negara," ujarnya.

Minta Evaluasi Sistem Pengawasan Internal

Lebih jauh, Bambang mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan individu apabila dugaan pelanggaran nantinya terbukti.

Menurutnya, Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, mekanisme pengendalian, serta tata kelola internal organisasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.

"Mengeliminasi persoalan tersebut sekadar masalah individu, justru akan berpotensi kasus seperti ini akan berulang ke depan. Karena tidak ada perbaikan yang lebih substansial dan sistemis," imbuhnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada konferensi pers Divisi Humas Polri yang dijadwalkan berlangsung Selasa sore hingga menjelang malam.

Keterangan resmi Mabes Polri dinantikan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang, mulai dari benar tidaknya pemeriksaan sejumlah perwira tinggi, kabar keterlibatan jenderal bintang empat berinisial L, hingga dugaan aktivitas penyadapan terhadap pejabat tinggi negara.

Kejelasan informasi tersebut sekaligus menjadi penting untuk memastikan penanganan persoalan internal Polri berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.