TEL AVIV, BUKAMATANEWS — Peta politik Israel pascapemilu kian rumit. Partai-partai berbasis pemilih Arab membuka peluang untuk membantu kubu oposisi menyingkirkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetapi menegaskan tidak berminat bergabung langsung dalam pemerintahan yang dipimpin Gadi Eisenkot.
Sikap tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Eisenkot yang berupaya membentuk pemerintahan baru tanpa harus menggelar pemilihan umum ulang. Dukungan partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu di tengah kebuntuan politik setelah pemilu Israel tidak menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen.
Berdasarkan hasil pemilu, blok politik yang dipimpin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi. Sementara itu, dua kekuatan politik berbasis pemilih Arab, Raam dan Joint List, mengamankan total 19 kursi di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 anggota.
Komposisi tersebut membuat partai-partai Arab memegang posisi strategis. Jika bersatu dengan blok oposisi, mereka secara matematis dapat membentuk kekuatan yang menguasai 67 kursi, melampaui ambang batas mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.
Namun, peluang tersebut tidak serta-merta membuat partai-partai Arab bersedia masuk ke dalam kabinet Eisenkot.
Pemimpin faksi parlemen Joint List, Ahmad Tibi, menyatakan pihaknya bersedia memberikan dukungan politik kepada kubu oposisi untuk menggantikan pemerintahan Netanyahu. Meski demikian, dukungan tersebut tidak berarti mereka menginginkan jabatan menteri atau posisi di dalam pemerintahan.
Sikap itu mencerminkan upaya partai-partai Arab memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mendorong pergantian pemerintahan, sekaligus mempertahankan jarak dari koalisi yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam isu keamanan dan konflik Palestina.
Eisenkot Hadapi Dilema Politik
Di sisi lain, Eisenkot menghadapi dilema dalam menentukan arah koalisi. Mantan kepala militer Israel tersebut menyatakan keinginannya membentuk pemerintahan yang berlandaskan prinsip Zionisme serta mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu titik perbedaan dengan para pemimpin partai Arab. Eisenkot juga menegaskan bahwa pemerintahan yang hendak dibentuknya harus mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Meski tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab, Eisenkot belum sepenuhnya menutup kemungkinan memperoleh dukungan mereka dari luar koalisi.
Perbedaan sikap juga terlihat di antara partai-partai oposisi lainnya. Yair Golan, pemimpin Partai Democrats yang berhaluan kiri, mendukung gagasan pemerintahan yang memperoleh sokongan partai-partai Arab. Sebaliknya, Avigdor Liberman, pemimpin Yisrael Beitenu, menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan politik kelompok tersebut.
Perpecahan ini memperlihatkan bahwa upaya menggantikan Netanyahu bukan sekadar persoalan mengumpulkan suara mayoritas di parlemen. Kubu oposisi juga harus menyatukan kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda mengenai identitas negara, keamanan, dan keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan.
Desakan Publik untuk Singkirkan Netanyahu
Di tengah kebuntuan tersebut, ratusan warga Israel menggelar demonstrasi di Tel Aviv dan Yerusalem pada Sabtu (31/10/2026). Mereka mendesak kubu oposisi agar bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab demi mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Para demonstran menilai kerja sama lintas kelompok merupakan peluang penting untuk menghasilkan perubahan politik setelah pemilu tidak memberikan kemenangan mayoritas kepada salah satu blok.
Bagi mereka, dukungan partai-partai Arab seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan hambatan dalam pembentukan pemerintahan baru.
Namun, penolakan dari sebagian kelompok politik menunjukkan bahwa gagasan koalisi lintas kelompok masih menghadapi resistensi kuat di Israel.
Sementara itu, Netanyahu dan para pendukungnya juga menentang kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang mengandalkan dukungan partai-partai Arab. Persaingan tersebut semakin memperlihatkan tajamnya polarisasi politik di negara itu.
Dengan hasil pemilu yang belum memberikan mayoritas kepada kubu mana pun, langkah Eisenkot dalam merumuskan strategi koalisi akan menentukan peluang oposisi mengambil alih pemerintahan.
Partai-partai Arab kini berada dalam posisi strategis: mereka tidak harus menduduki kursi kabinet untuk memengaruhi arah politik Israel. Dukungan dari 19 anggota parlemen berpotensi menjadi faktor penentu dalam upaya mengakhiri kekuasaan Netanyahu, meskipun realisasinya masih bergantung pada kesediaan kubu oposisi membangun kesepakatan politik.