Redaksi : Kamis, 29 Oktober 2026 22:22
Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di dekat Patung Kuda, Jakarta. (CNN Indonesia/Adi ibrahim)

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai dari penanganan bencana hingga persoalan lingkungan dan ketimpangan energi.

Salah satu orator perempuan yang berpidato dari atas mobil komando menilai, selama dua tahun terakhir belum banyak kabar baik yang dirasakan masyarakat dari pemerintahan saat ini. Ia menyoroti persoalan bencana alam di Sumatra dan Kalimantan yang menurutnya belum tuntas ditangani.

“Cukup dua tahun tak ada berita baik dari rezim ini. Bencana alam, Sumatera Kalimantan belum selesai (ditangani),” ujar orator tersebut, Kamis (29/10).

Ia menegaskan, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah saat ini akan turut menentukan kondisi dan masa depan masyarakat.

“Kita merupakan agent of change, kita masih memiliki jalan panjang. Jangan sampai boomer itu merusak jalan panjang kita,” tambahnya.

Kritik tersebut menjadi bagian dari seruan mahasiswa agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan publik.

Soroti Ketimpangan Energi dan Kerusakan Hutan

Selain penanganan bencana, mahasiswa juga menyoroti persoalan ketimpangan energi di daerah penghasil sumber daya alam. Deva, salah satu orator aksi, mempertanyakan kondisi Kalimantan yang dikenal memiliki sumber daya tambang besar, tetapi menurutnya masih menghadapi persoalan pasokan listrik.

“Apa ini yang dinamakan merdeka,” tegas Deva dari atas mobil komando.

Ia juga mendesak masyarakat agar tidak berhenti menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus memastikan pemulihan kawasan hutan setelah bencana.

Deva mempertanyakan kemungkinan perubahan fungsi lahan bekas kebakaran menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan pertambangan.

“Apakah lahan itu akan kembali jadi hutan atau berubah menkadi kelapa sawit atau tambang teman-teman. Pulihkan hutan Indonesia,” katanya.

Dalam orasinya, Deva juga mengkritik dampak kabut asap terhadap masyarakat di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Ia menyoroti warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk dampak gangguan kesehatan terhadap aktivitas pendidikan.

Kritik tersebut menegaskan tuntutan mahasiswa agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak karhutla.

Bentangkan Spanduk Kritik, Serukan Tritura

Suasana demonstrasi di kawasan Patung Kuda turut diwarnai berbagai atribut yang memuat kritik terhadap pemerintah.

Massa membentangkan bendera berlatar hitam-putih dengan siluet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disertai kalimat bernada kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintahan.

Sejumlah spanduk berukuran besar juga terlihat di tengah kerumunan, di antaranya bertuliskan “Bismillah Ini Adalah Kegelapan” dan “Dengan nama tuhan ini adalah kegelapan”.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti membawa tuntutan utama berupa perbaikan tata kelola negara melalui tiga tuntutan rakyat atau Tritura.

Orator aksi memaparkan tuntutan pemulihan secara menyeluruh di sejumlah sektor, meliputi ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemberantasan inkompetensi di kalangan pejabat negara, penghapusan rangkap jabatan bagi pejabat publik, serta penegakan supremasi sipil.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan desakan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki tata kelola negara. Mereka menilai persoalan ekonomi, lingkungan, pelayanan publik, dan demokrasi perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BERITA TERKAIT