Pemilu Israel Memanas, Netanyahu Terancam Kehilangan Kekuasaan

JERUSALEM, BUKAMATANEWS — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan parlemen yang diwarnai tingginya partisipasi pemilih dan menguatnya kubu oposisi. Hasil sementara belum menunjukkan pemenang yang jelas, membuka kemungkinan negosiasi politik panjang untuk menentukan pemerintahan berikutnya.

Pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026) itu mencatat tingkat partisipasi mencapai 77,7 persen, tertinggi sejak 1999. Hasil tersebut mencerminkan besarnya perhatian masyarakat Israel terhadap arah kepemimpinan negara setelah hampir tiga tahun dilanda konflik dan ketegangan regional.

Hasil hitung sementara menunjukkan partai Likud yang dipimpin Netanyahu masih bersaing ketat dengan Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel yang kini menjadi penantang utama dari kubu oposisi berhaluan tengah.

Pada saat sekitar 50 persen suara telah dihitung, Likud memperoleh 20,6 persen suara, sedangkan Yashar meraih 16,8 persen. Namun, persentase tersebut belum menentukan pembagian akhir kursi di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 anggota.

Survei cepat dari sejumlah stasiun televisi Israel juga memperlihatkan tidak ada blok politik yang secara meyakinkan mencapai mayoritas. Kondisi ini berpotensi memicu negosiasi koalisi selama berminggu-minggu, bahkan membuka peluang pemilu ulang jika tidak ada kesepakatan pembentukan pemerintahan.

Netanyahu Bertahan, Oposisi Bidik Perubahan

Meski menghadapi tekanan politik, Netanyahu tetap menunjukkan sikap tegas. Pada Rabu (28/10/2026), ia menonjolkan pencapaian militer Israel selama tiga tahun terakhir dan menyerukan pembentukan pemerintahan nasionalis sayap kanan.

Netanyahu juga menolak kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel. Ia menilai keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan dapat membahayakan kepentingan nasional Israel.

“Kita harus membentuk pemerintahan yang kuat, berhaluan kanan, dan nasionalis,” kata Netanyahu.

“Kita tidak boleh membahayakan Israel dengan membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis,” lanjutnya.

Sementara itu, Eisenkot mengisyaratkan kesediaan untuk mempertimbangkan kerja sama dengan partai-partai Arab dalam kondisi tertentu, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan penolakan terhadap Hamas yang dikategorikannya sebagai kelompok ekstremis.

Namun, rencana tersebut menghadapi hambatan. Sejumlah calon mitra politik menolak persyaratan yang diajukan, sehingga belum jelas apakah mereka bersedia mengubah sikap demi membentuk pemerintahan alternatif dan mengakhiri kekuasaan Netanyahu.

Dalam pidatonya, Eisenkot menekankan perlunya persatuan nasional dan menjanjikan perubahan arah kepemimpinan.

Ia menyatakan bertekad membentuk pemerintahan baru dan membawa Israel memasuki era yang lebih penuh harapan.

Partai-Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu

Salah satu perkembangan penting dalam pemilu kali ini adalah menguatnya perolehan suara partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel.

Hasil survei cepat memperkirakan kelompok tersebut dapat menguasai sekitar 18 kursi di Knesset. Jumlah itu berpotensi menjadikan mereka penentu dalam negosiasi pembentukan koalisi, terutama jika kubu Netanyahu dan oposisi sama-sama gagal mencapai mayoritas.

Warga Arab Israel sebagian besar merupakan keturunan warga Palestina yang tetap tinggal di wilayah yang menjadi Israel setelah negara itu berdiri pada 1948. Mereka mencakup sekitar 20 persen populasi Israel dan kerap menghadapi diskriminasi serta ketegangan politik terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Ketegangan meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusulnya. Dalam konflik tersebut, warga Palestina dan warga Arab Israel juga menjadi korban, termasuk mereka yang tewas maupun diculik.

Netanyahu sebelumnya memperingatkan pendukungnya mengenai tingginya partisipasi pemilih Arab. Ia menilai suara kelompok tersebut dapat menentukan hasil pemilu.

Namun, Netanyahu menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Arab. Di sisi lain, sejumlah partai Arab juga belum menunjukkan kesediaan untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin kubu Netanyahu.

Di markas United Arab List, salah satu partai Arab yang pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel pada 2021, pemimpin partai Mansour Abbas menyampaikan pesan bahwa komunitasnya tidak dapat diabaikan dalam proses politik.

“Kami ada di sini, kami bukan berada di pinggir,” ujar Abbas.

Jika tidak ada blok yang mampu mengumpulkan dukungan mayoritas, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal tahun depan. Negara itu pernah menyelenggarakan lima pemilihan parlemen antara April 2019 dan November 2022 akibat kebuntuan serupa.

Dalam sistem parlementer Israel, tidak ada satu partai pun yang pernah memenangkan mayoritas mutlak secara mandiri. Pemerintahan umumnya dibentuk melalui koalisi sejumlah partai.

Ben-Gvir Terpukul, Koalisi Sayap Kanan Terancam

Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, juga diperkirakan menjadi salah satu pihak yang mengalami kemunduran dalam pemilu kali ini.

Bagi sebagian pemilih, Ben-Gvir menjadi simbol kontroversi pemerintahan Netanyahu. Ia kerap melontarkan pernyataan provokatif mengenai tahanan Palestina dan pernah menyebut banyak warga Gaza bahkan tidak layak disebut manusia.

Pemilu ini juga mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap hubungan Netanyahu dengan kelompok sayap kanan ekstrem serta kebijakan pengecualian wajib militer bagi sebagian besar warga Yahudi ultra-Ortodoks.

Hasil survei cepat menunjukkan koalisi pemerintahan Netanyahu mengalami penyusutan dukungan. Meski Likud diperkirakan tetap menjadi partai tunggal terbesar, posisi tersebut tidak otomatis menjamin Netanyahu memperoleh kesempatan membentuk pemerintahan.

Presiden Israel Isaac Herzog memiliki kewenangan menunjuk kandidat yang dinilai paling berpeluang membentuk koalisi. Karena itu, partai dengan perolehan suara terbesar belum tentu menjadi pihak yang akhirnya memimpin pemerintahan.

Pemilu Jadi Ujian atas Kepemimpinan Netanyahu

Persaingan kali ini dipandang sebagai ujian terhadap kepemimpinan Netanyahu yang telah mendominasi politik Israel selama bertahun-tahun.

Para pendukungnya menilai Netanyahu mampu menjaga keamanan negara di tengah tekanan internasional dan konflik regional. Mereka juga memandangnya sebagai sosok yang mempertahankan identitas Yahudi Israel.

Sebaliknya, para pengkritiknya menuding Netanyahu memperpanjang perang di Gaza demi kepentingan politik, terutama ketika krisis penyanderaan masih berlangsung. Ia juga menghadapi persidangan kasus korupsi yang masih berjalan, meski membantah tuduhan tersebut.

Oposisi turut menuduh pemerintahannya melemahkan independensi lembaga peradilan dan merusak fondasi demokrasi Israel. Kebijakan yang memberikan pengecualian wajib militer kepada kelompok ultra-Ortodoks juga menjadi salah satu sumber ketidakpuasan.

Eisenkot dipandang pendukungnya sebagai alternatif dengan pengalaman keamanan yang kuat. Ia juga memiliki pengalaman pribadi dalam konflik Gaza: putranya dan dua keponakannya tewas dalam perang tersebut.

Partai-partai yang berpotensi mendukung Eisenkot berjanji memperbaiki hubungan internasional Israel, mendorong penerapan wajib militer yang lebih merata bagi laki-laki ultra-Ortodoks, serta memperkuat independensi peradilan.

Di tingkat internasional, Israel menghadapi tekanan yang meningkat akibat tindakannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Dukungan publik di Amerika Serikat menurun, sementara sejumlah mitra Eropa dan negara lain memberlakukan sanksi terhadap Israel.

Netanyahu juga menghadapi surat perintah penangkapan internasional terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Ia membantah tuduhan tersebut.

Dengan hasil pemilu yang masih berkembang, nasib politik Netanyahu kini bergantung pada kemampuan kubunya mempertahankan dukungan dan merangkul mitra koalisi. Sementara itu, oposisi harus membuktikan bahwa mereka mampu menyatukan kekuatan politik yang beragam untuk membentuk pemerintahan baru.

Hasil akhir pemilu dan komposisi pemerintahan berikutnya masih menunggu penyelesaian penghitungan suara serta negosiasi ant partai.