MAKASSAR, BUKAMATA - Krisis air bersih yang meluas di Kota Makassar mendapat perhatian serius DPRD. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, mendesak Perumda Air Minum (PDAM) Makassar memperkuat respons pelayanan dan memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi kesulitan air bersih sendirian di tengah kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Tenri menegaskan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah. Gangguan pasokan air perpipaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan anak kecil, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
“Bagi saya, air bersih adalah napas keseharian warga Makassar,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut usai rapat bersama jajaran direksi PDAM Makassar, Rabu (16/9/2026).
Ia menggambarkan bagaimana terhentinya aliran air dapat mengganggu berbagai aktivitas rumah tangga. Mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan anak, hingga memenuhi kebutuhan dasar lansia, seluruhnya bergantung pada ketersediaan air yang memadai.
“Di balik keran yang mati, ada ibu yang bingung menyiapkan sarapan dan seragam anaknya. Ada balita yang butuh air untuk dibersihkan, hingga lansia yang terpaksa menggotong jeriken demi bertahan hidup,” ungkapnya.
Menurut Tenri, krisis air baku yang dipengaruhi kemarau panjang semakin kompleks akibat sejumlah faktor, termasuk pemadaman listrik dan penutupan sementara pintu air irigasi yang berdampak pada intake Manggala. Situasi tersebut menuntut PDAM dan Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat, baik dalam menangani gangguan pasokan maupun memastikan distribusi air menjangkau warga terdampak.
Tenri mengapresiasi langkah PDAM yang mengerahkan kendaraan pikap dengan tandon air untuk membantu distribusi ke permukiman. Armada berukuran lebih kecil dinilai mampu menjangkau gang-gang sempit yang sulit dilalui truk tangki besar, sehingga bantuan air dapat lebih dekat ke rumah warga.
“Ini solusi yang sangat lincah. Bantuan air bisa tiba lebih dekat ke pintu rumah warga yang tak bisa dijangkau truk tangki besar,” pujinya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa distribusi air menggunakan armada tandon hanya menjadi solusi sementara. Penanganan krisis perlu dibarengi pembenahan sistem pelayanan, termasuk mempercepat perbaikan kebocoran jaringan dan meningkatkan kemampuan tim teknis merespons laporan masyarakat.
“Tim teknis tidak boleh lelet, harus lebih responsif. Keluhan kebocoran harus ditangani cepat. Warga harus diberi informasi sebelum keran mereka benar-benar kering,” tegasnya.
Dari perspektif pengawasan legislatif, Tenri menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai gangguan distribusi, wilayah terdampak, serta langkah penanganan yang sedang dilakukan. Informasi yang cepat dan jelas akan membantu warga mempersiapkan kebutuhan air sekaligus mengurangi ketidakpastian ketika layanan perpipaan terganggu.
DPRD Makassar, lanjutnya, akan terus mengawal kinerja pemerintah kota dan PDAM dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Upaya darurat harus berjalan seiring dengan pembenahan pelayanan agar persoalan yang sama tidak terus membebani warga setiap kali sumber air baku mengalami tekanan.
“Makassar tidak boleh kalah oleh kemarau. Dan ingat, tidak boleh ada satu pun keluarga yang dibiarkan menatap keran kering sendirian,” pungkas Tenri.