Cicu dan Supratman Jemput dan Kawal Aspirasi Warga

 Cicu dan Supratman Jemput daan Kawal Aspirasi Warga

MAKASSAR, BUKAMATA - Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi bersama Ketua DPRD Kota Makassar Supratman turun langsung menemui warga Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan pengawasan APBD, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Kehadiran kedua pimpinan DPRD ini diharapkan dapat mendorong agar keluhan warga ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu mengatakan, kehadirannya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ia juga memenuhi undangan Supratman untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Yang pertama, saya menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD provinsi. Yang kedua, karena undangannya Pak Ketua DPRD Kota Makassar,” kata Cicu.

Menurut Cicu, pengawasan APBD tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengetahui manfaat program tersebut bagi masyarakat serta mengevaluasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

“Kita mendengarkan kira-kira apa saja program pemerintah provinsi yang sudah berjalan di wilayah Bapak-Ibu yang perlu mendapatkan evaluasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, koordinasi antarpemerintah menjadi penting agar setiap persoalan dapat diteruskan kepada instansi yang tepat.

“Kadang-kadang saya datang bertemu masyarakat dan mendengarkan keluhan yang bukan menjadi kewenangan kami,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, warga Karuwisi menyampaikan sejumlah kebutuhan lingkungan, mulai dari perbaikan dan peninggian jalan, penanganan drainase, persoalan sampah, pemasangan lampu penerangan jalan, hingga bantuan tempat sampah.

Cicu menegaskan, penanganan persoalan infrastruktur perlu memperhatikan status jalan dan pembagian kewenangan. Jalan kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar, jalan provinsi berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dengan pemetaan kewenangan tersebut, aspirasi warga diharapkan dapat disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab sehingga proses penanganannya lebih terarah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebutuhan warga mendapat perhatian.

“Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan sampah, drainase, dan berbagai kebutuhan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar. Aspirasi ini akan kami koordinasikan dengan instansi terkait agar bisa mendapatkan penanganan,” ujar Supratman.

Supratman berharap, penyampaian aspirasi secara langsung tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Kolaborasi kedua pimpinan DPRD dari Partai NasDem tersebut menjadi upaya untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal kebutuhan masyarakat. Melalui pengawasan APBD dan komunikasi langsung dengan warga, persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pemerintahan.