DPRD Makassar Dorong Pelestarian Budaya Jadi Program Prioritas OPD

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, mendorong agar pelestarian kebudayaan menjadi salah satu program prioritas organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya ini dinilai penting untuk menjaga identitas daerah sekaligus memastikan pembangunan kota tetap memperhatikan keberlangsungan warisan budaya.

Dorongan tersebut disampaikan Yulius saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, itu membahas penguatan kebudayaan daerah dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Yulius mengatakan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keterbukaan, pertanggungjawaban, serta orientasi pada kepentingan publik.

“Kita ingin mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Yulius Patandianan.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan pengawasan mencakup empat bidang utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempat aspek tersebut menjadi instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus memastikan sumber daya daerah digunakan secara efektif.

Pada aspek perencanaan, program kebudayaan perlu disusun secara terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan ini diperlukan agar kegiatan yang dijalankan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi memiliki tujuan dan hasil yang jelas dalam mendukung pelestarian kebudayaan lokal.

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Achmad Fadlu Akbari, turut memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan. Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan program yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Sementara itu, dari sisi keuangan, pengawasan diarahkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta efektivitas penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran untuk sektor kebudayaan diharapkan dapat mendukung program yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Adapun pada bidang program, sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi kegiatan pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya. Program-program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kebudayaan.

Akademisi Gideon Banga juga memberikan pandangan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menempatkan pelestarian kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah.

Diskusi yang dipandu moderator Abby Rattealo tersebut menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan program kebudayaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Melalui forum ini, berbagai aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Kota Makassar mendorong agar pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga memperoleh perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah secara lebih luas. Sinergi antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga identitas budaya Makassar secara berkelanjutan.