Makassar Jadi Pilot Project Nasional Perlinsos, 6.032 Ketua RT/RW Dikerahkan Jadi Agen Bansos

Pemkot Makassar juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat sebagai agen Perlinsos. Langkah ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap warga sekitar.

Bagi Munafri, RT dan RW bukan sekadar perangkat administrasi pemerintahan, melainkan penghubung penting antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.

Gus Ipul: Data Akurat, Sasaran Tepat, Kemiskinan Diputus

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Gus Ipul menyebut terdapat tiga fokus utama dalam penguatan perlindungan sosial, yakni pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

"Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat," katanya.

"Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu," sambung Gus Ipul.

Pemerintah pusat kini memasuki tahap digitalisasi bansos melalui integrasi berbagai basis data kementerian dan lembaga. Sistem tersebut menghubungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, data sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh, sehingga proses penentuan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Warga Bisa Usulkan dan Sanggah Data Penerima Bansos

Salah satu aspek penting dalam sistem baru ini adalah keterlibatan masyarakat. Warga diberikan ruang untuk melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos, mengusulkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak, hingga menyampaikan sanggahan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai.

"Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung," harapnya.

Gus Ipul menyebut, data masyarakat dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka agar publik dapat memberikan koreksi. Selama dua tahun terakhir, masyarakat juga diberi kesempatan mengusulkan, menyanggah, bahkan mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," katanya.

Untuk memperkuat validasi, Kementerian Sosial menyiapkan mekanisme registrasi ulang yang dilengkapi teknologi biometrik atau face recognition. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu memastikan identitas penerima sesuai dengan data kependudukan dan mengurangi potensi penyalahgunaan identitas.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan keterbatasan akses teknologi. Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau memahami cara menggunakan layanan digital. Karena itu, Agen Perlinsos disiapkan untuk mendampingi warga, terutama mereka yang selama ini terlewat dalam pendataan.

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," ungkapnya.

Kesempatan menjadi agen dibuka bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers. Pendaftaran dilakukan melalui sistem digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Target Nasional 50 Persen, Bansos Digital Didorong Berlaku 2027

Gus Ipul mengungkapkan, digitalisasi bansos telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Sementara penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027 apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

"Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir mulai diterapkan secara nasional pada 2027," tuturnya.

Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan disebut dapat memperoleh respons sistem sekitar 11 hingga 12 menit, selama data yang dibutuhkan tersedia dan jaringan internet mendukung.

"Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita," pungkasnya.

Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, pemerintah berharap pembenahan data bansos tidak hanya menjadi pekerjaan administratif, tetapi juga gerakan gotong royong untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perlindungan sosial sesuai ketentuan.

Bagi Makassar, status sebagai daerah percontohan nasional menjadi momentum untuk membuktikan bahwa ketepatan bantuan dimulai dari lingkungan paling dekat: tetangga sendiri.