Makassar Jadi Pilot Project Nasional Perlinsos, 6.032 Ketua RT/RW Dikerahkan Jadi Agen Bansos

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kota Makassar mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam transformasi perlindungan sosial (Perlinsos) 2026. Tak sekadar memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos), gerakan ini menempatkan 6.032 ketua RT dan RW sebagai ujung tombak untuk memastikan warga yang berhak tidak lagi luput dari jangkauan pemerintah.

Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos tersebut resmi diluncurkan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar hadir dalam kegiatan yang menjadi momentum penguatan kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga tingkat lingkungan.

Penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan nasional menjadi peluang bagi pemerintah kota untuk membenahi kualitas pendataan sekaligus memperkuat ketepatan sasaran bantuan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut kepercayaan tersebut sebagai kesempatan strategis untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Ini juga, peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Munafri.

6.032 Ketua RT/RW Jadi Ujung Tombak Perlinsos

Munafri menjelaskan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial. Dalam skema ini, pengurus RT dan RW dilibatkan sebagai agen Perlinsos yang membantu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga," tuturnya.

"Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen perintis," sambung Appi.

Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW untuk menjadi agen utama Perlinsos. Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pendataan, memperbarui informasi warga, sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.

Menurut Munafri, akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Karena itu, pelibatan pengurus lingkungan dinilai penting untuk menjangkau warga yang selama ini belum terdata atau belum memperoleh akses terhadap program bantuan.

"Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya," harapnya.

Pendaftaran Perlinsos Makassar Baru 31 Persen

Di tengah upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial, progres pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar hingga Oktober 2026 baru mencapai sekitar 31 persen.

Meski demikian, capaian tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.

Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, Pemkot Makassar terus mengoptimalkan pendataan dan mendorong keterlibatan masyarakat agar cakupan layanan semakin luas.

Munafri menargetkan progres pelaksanaan Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir 2026.

"Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu," ungkapnya.

"Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan," tuturnya.

Pemkot Makassar juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat sebagai agen Perlinsos. Langkah ini diharapkan memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap warga sekitar.

Bagi Munafri, RT dan RW bukan sekadar perangkat administrasi pemerintahan, melainkan penghubung penting antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.

Gus Ipul: Data Akurat, Sasaran Tepat, Kemiskinan Diputus

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Gus Ipul menyebut terdapat tiga fokus utama dalam penguatan perlindungan sosial, yakni pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

"Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat," katanya.

"Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu," sambung Gus Ipul.

Pemerintah pusat kini memasuki tahap digitalisasi bansos melalui integrasi berbagai basis data kementerian dan lembaga. Sistem tersebut menghubungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, data sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh, sehingga proses penentuan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Warga Bisa Usulkan dan Sanggah Data Penerima Bansos

Salah satu aspek penting dalam sistem baru ini adalah keterlibatan masyarakat. Warga diberikan ruang untuk melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos, mengusulkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak, hingga menyampaikan sanggahan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai.

"Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung," harapnya.

Gus Ipul menyebut, data masyarakat dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka agar publik dapat memberikan koreksi. Selama dua tahun terakhir, masyarakat juga diberi kesempatan mengusulkan, menyanggah, bahkan mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," katanya.

Untuk memperkuat validasi, Kementerian Sosial menyiapkan mekanisme registrasi ulang yang dilengkapi teknologi biometrik atau face recognition. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu memastikan identitas penerima sesuai dengan data kependudukan dan mengurangi potensi penyalahgunaan identitas.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan keterbatasan akses teknologi. Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau memahami cara menggunakan layanan digital. Karena itu, Agen Perlinsos disiapkan untuk mendampingi warga, terutama mereka yang selama ini terlewat dalam pendataan.

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," ungkapnya.

Kesempatan menjadi agen dibuka bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers. Pendaftaran dilakukan melalui sistem digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Target Nasional 50 Persen, Bansos Digital Didorong Berlaku 2027

Gus Ipul mengungkapkan, digitalisasi bansos telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Sementara penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027 apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

"Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir mulai diterapkan secara nasional pada 2027," tuturnya.

Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan disebut dapat memperoleh respons sistem sekitar 11 hingga 12 menit, selama data yang dibutuhkan tersedia dan jaringan internet mendukung.

"Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita," pungkasnya.

Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, pemerintah berharap pembenahan data bansos tidak hanya menjadi pekerjaan administratif, tetapi juga gerakan gotong royong untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perlindungan sosial sesuai ketentuan.

Bagi Makassar, status sebagai daerah percontohan nasional menjadi momentum untuk membuktikan bahwa ketepatan bantuan dimulai dari lingkungan paling dekat: tetangga sendiri.