MAKASSAR, BUKAMATA - DPRD Kota Makassar mendukung rencana Pemerintah Kota Makassar menghadirkan teknologi desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat kepulauan. Namun, pemerintah diingatkan agar tidak hanya berfokus pada pengadaan peralatan, tetapi juga menyiapkan anggaran operasional, tenaga teknis, serta biaya pemeliharaan secara berkelanjutan.
Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai pemanfaatan teknologi desalinasi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan akses air tawar yang selama ini dihadapi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Menurut Ray, kebutuhan air bersih di sejumlah pulau perlu mendapatkan perhatian serius mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar tersebut. Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-Lumu, Bonetambu, dan Langkai menjadi sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan penyediaan air bersih.
“Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu sendiri jumlah populasi yang cukup padat di beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai,” kata Ray, Jumat (2/10/2026).
Meski memberikan dukungan, legislator dari Fraksi Mulia tersebut meminta Pemkot Makassar memastikan kesiapan seluruh komponen pendukung sebelum teknologi desalinasi diterapkan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersedianya mesin pengolahan air laut, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut beroperasi secara konsisten dan menghasilkan air sesuai standar kualitas.
Ray secara khusus menyoroti risiko korosi pada peralatan yang bersentuhan langsung dengan air laut. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketahanan mesin dan meningkatkan kebutuhan perbaikan apabila tidak diantisipasi melalui pemeliharaan berkala.
“Yang perlu kita sama-sama berikan masukan, bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta agar biaya pemeliharaan dimasukkan dalam perencanaan anggaran sejak awal. Perhitungan tersebut diperlukan untuk menghindari kondisi ketika fasilitas sudah tersedia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan dana perawatan atau kerusakan peralatan.
Selain persoalan anggaran, kualitas teknologi yang digunakan juga menjadi perhatian. Ray berharap pemerintah memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan agar proses pengolahan air laut menjadi air tawar dapat berjalan maksimal.
“Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan,” katanya.
DPRD juga meminta Pemkot Makassar memperhitungkan kebutuhan tenaga operasional yang akan menjalankan fasilitas tersebut. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten diperlukan agar mesin dapat dioperasikan dengan benar, sementara sistem pemeliharaan dan perbaikan harus disiapkan untuk mengantisipasi gangguan teknis.
“Kita coba lihat di mana pemerintah Kota Makassar melakukan cantolan di pagu anggarannya. Kalau desalinasi ini jalan di kepulauan, diperlukan tenaga-tenaga operasional, kemudian persiapan untuk membiayai mungkin perawatan atau kerusakan yang terjadi di situ,” jelas Ray.
Rencana penerapan desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO) dengan dukungan energi matahari sebelumnya dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama pihak penyedia teknologi. Sistem tersebut dirancang untuk mengolah air laut menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas.
Bagi DPRD, program ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan dasar antara masyarakat di daratan dan wilayah kepulauan. Perencanaan yang matang diharapkan membuat investasi teknologi tersebut memberikan manfaat nyata, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain air bersih, Ray turut menyoroti kebutuhan pembangunan dan perbaikan dermaga di wilayah kepulauan. Infrastruktur tersebut menjadi akses utama warga untuk bepergian, bekerja, bersekolah, hingga memperoleh pelayanan kesehatan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat.
Ray mendorong Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena pembangunan infrastruktur di wilayah laut tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota. Ia berharap aspirasi masyarakat kepulauan dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi lintas pemerintahan.
DPRD Makassar pada akhirnya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di wilayah kepulauan harus dilihat dari keberlanjutan layanan yang diterima masyarakat. Penyediaan air bersih melalui desalinasi, dukungan anggaran pemeliharaan, kesiapan tenaga operasional, serta peningkatan akses transportasi laut diharapkan berjalan beriringan demi meningkatkan kesejahteraan warga kepulauan.