MAKASSAR, BUKAMATA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar agar mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur permukiman menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pengantar nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026, Senin (28/9/2026).
Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PDIP menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih konkret agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah kota didorong memperluas akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris saat menyampaikan pandangan fraksi.
Menurut Fraksi PDIP, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui program bantuan, tetapi juga perlu dibarengi peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kemampuan memanfaatkan teknologi digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Selain sektor ekonomi, Fraksi PDIP menyoroti pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah kota diminta memastikan masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih merata, sekaligus memperkuat pelatihan vokasi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Andi Tenri Uji Idris.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDIP meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau permukiman padat penduduk dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan pembenahan drainase, peningkatan sanitasi, serta perluasan akses air bersih menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.
Pemerataan pembangunan permukiman dinilai penting karena kualitas infrastruktur dasar berpengaruh langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat. Drainase yang memadai, misalnya, diperlukan untuk membantu mengurangi risiko banjir dan genangan, sementara akses air bersih serta sanitasi yang layak berkaitan erat dengan kesehatan dan kualitas hidup warga.
Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah kota menyediakan ruang kreatif publik yang inklusif. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat kegiatan ekonomi kreatif, serta menjaga dan memperkenalkan kebudayaan lokal.
Dalam pembahasan perubahan APBD, Fraksi PDIP menegaskan bahwa keberhasilan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan belanja. Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam penguatan ekonomi keluarga, pemerataan pendidikan, maupun penyediaan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman.
Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi PDIP berharap pembahasan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan infrastruktur permukiman diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.